catrawarta.com - Sejumlah kementerian hingga lembaga negara secara resmi mengajukan usulan tambahan anggaran dalam Rencana Anggaran dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 melalui surat.
Usulan ini kemudian disampaikan langsung dalam rangkaian Rapat Kerja (Raker) hingga Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah komisi DPR RI dalam rentang waktu 31 Agustus-2 September 2026 kemarin.
Sejumlah kementerian hingga lembaga ini meminta tambahan dengan berbagai variasi nominal. Beberapa di antaranya yakni dari rentang Rp500 miliar hingga Rp157 triliun.
Daftar Usulan Tambahan Dana
Adapun beberapa kementerian dan lembaga yang dilaporkan mengusulkan tambahan dana dari pagu awal yang telah dibahas dalam RAPBN 2027 tersebut yakni sebagai berikut:
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah: Mengajukan dari pagu awal sebesar Rp61,10 triliun dengan tambahan senilai Rp157,76 triliun.
- Polri: Mengajukan dari pagu awal sebesar Rp139,19 triliun dengan tambahan senilai Rp66 triliun.
- Kejaksaan Agung: Mengajukan dari pagu awal sebesar Rp21,5 triliun dengan tambahan senilai Rp22,1 triliun.
- Badan Narkotika Nasional (BNN): Mengajukan dari pagu awal sebesar Rp1,4 triliun dengan tambahan senilai Rp5,05 triliun.
- Kementerian Sekretaris Negara: Mengajukan dari pagu awal sebesar Rp2,6 triliun dengan tambahan senilai Rp6,62 triliun.
- Mahkamah Agung: Mengajukan dari pagu awal sebesar Rp19,34 triliun dengan tambahan senilai Rp7,9 triliun.
- Bawaslu: Mengajukan dari pagu awal sebesar Rp3,74 triliun dengan tambahan senilai Rp772,74 miliar.
- Komisi Pemberantasan Korupsi: Mengajukan dari pagu awal sebesar Rp1,4 triliun dengan tambahan senilai Rp774,3 miliar.
- Kementerian Komunikasi dan Digital: Mengaj Mengajukan dari pagu awal sebesar Rp11,5 triliun dengan tambahan senilai Rp3,2 triliun.
- Kementerian UMKM: Mengajukan dari pagu awal sebesar Rp459,13 miliar dengan tambahan senilai Rp1,52 triliun.
- Kementerian Perdagangan: Mengajukan dari pagu awal sebesar Rp1,56 triliun dengan tambahan senilai Rp1,86 triliun.
- Mahkamah Kontitusi: Mengajukan dari pagu awal sebesar Rp360,8 miliar dengan tambahan senilai Rp67 miliar.
- Komisi Yudisial: Mengajukan dari pagu awal sebesar Rp201,09 miliar dengan tambahan senilai Rp31,3 miliar.
Anggaran BGN Naik Drastis
Sementara itu, menariknya Pemerintah justru menggelontorkan alokasi dana berjumlah besar ke dalam pos Badan Gizi Nasional (BGN) di RAPBN 2027.
Hal ini secara singkat disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada 14 Agutus 2026 dalam Sidang Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta. Dari delapan klaster yang dipaparkan, tercatat belanja paling tinggi dialokasikan Pemerintah untuk lembaga BGN.
Lembaga yang kini dipimpin politikus Partai Gerindra Sudaryono itu ditetapkan bakal mendapat pagu anggaran sebesar Rp240,2 triliun. Anggaran ini disebut bertujuan untuk memperluas cakupan manfaat dari Program MBG hingga menyasar di angka 72,1 juta masyarakat di seluruh daerah.
Angka tersebut menempatkan BGN di posisi teratas dari 10 kementerian/lembaga dengan alokasi belanja terbesar tahun depan. Bahkan, anggaran BGN berhasil menyalip Kementerian Pertahanan hingga Pekerjaan Umum.








