catrawarta.com - Seluruh terdakwa kasus dugaan kekerasan anak dan penyelenggaraan pendidikan tanpa izin di Daycare Little Aresha memutuskan untuk tidak mengajukan pembelaan atau eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Sikap tersebut disampaikan langsung oleh tim kuasa hukum terdakwa dalam persidangan perdana yang berlangsung di Ruang Nusantara Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta pada Selasa (18/8/2026).
Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Sunaryanto tersebut mengadili 13 orang terdakwa dalam tiga berkas perkara terpisah. Berkas pertama mendudukkan 11 pengasuh, yakni FN, NF, Lis, EN, SRm, DR, HP, ZA, SRj, DO, dan DM. Sementara dua berkas lainnya menyasar Kepala Sekolah Anita Palupi Indahsari alias AP dan Ketua Yayasan Diyah Kusumastuti alias DK.
Menerima Seluruh Isi Dakwaan
Setelah mendengarkan pembacaan dakwaan yang berlangsung selama kurang lebih dua jam, pihak terdakwa menyatakan menerima seluruh isi dakwaan.
”Tidak ada (eksepsi) Yang Mulia,” ujar salah satu kuasa hukum terdakwa di hadapan majelis hakim.
Merespons pernyataan tersebut, Hakim Ketua Sunaryanto memastikan kesepakatan para pihak di persidangan.
”Baik, jadi tidak ada keberatan atau perlawanan ya,” jawab Sunaryanto.
Dalam persidangan tersebut, JPU merinci berbagai tindakan tidak manusiawi yang dialami para korban di lingkungan penitipan anak. Jaksa Penuntut Umum Sigit Kristianto membeberkan bahwa para pengasuh kerap melakukan pengekangan fisik terhadap bayi dan balita, termasuk menidurkan mereka langsung di atas lantai.
Penyiksaan dan Kekerasan pada Anak
Selain itu, belasan anak dipaksa berdesak-desakan di dalam ruangan berukuran 3×4 meter tanpa penyejuk udara maupun ventilasi yang memadai.
”Untuk perbuatannya, mereka ini pada saat di Daycare Little Aresha melakukan pengikatan, membuat anak-anak yang masih bayi itu (ditidurkan) di lantai,” kata JPU Sigit Kristianto saat memberikan keterangan seusai persidangan.
Sigit juga memaparkan adanya tindakan kejam yang dilakukan oleh oknum pengasuh terhadap anak asuh yang rewel, salah satunya dengan menenggelamkan kepala korban ke dalam bak mandi.
”Itu ada sebagian anak yang seperti itu (ditenggelamkan kepalanya ke bak mandi), ya namanya anak kan bisa jadi rewel itu biasa, mungkin karena tersulut emosi. Jadi di persidangan nanti kita lihat lah kenapa jadi seperti itu,” ujar Sigit.
Kekerasan Terjadi sejak 2022
Berdasarkan fakta persidangan, seluruh perlakuan kasar tersebut disinyalir terjadi atas arahan langsung dari pihak pimpinan lembaga sejak beroperasi pada tahun 2022.
Diyah Kusumastuti bersama Anita Palupi secara rutin melakukan pengawasan ke kelas-kelas dan memberikan instruksi tegas jika mendapati ada pengasuh yang membiarkan anak bergerak bebas.
”Apabila terdapat pengasuh yang tidak mengikat dan membedong anak, maka akan ditegur langsung oleh terdakwa Diyah Kusumastuti bersama terdakwa Anita Palupi Indahsari dengan mengatakan, ditali aja, Dek, biar aman atau ditali aja, Dek, biar tidak ke mana-mana atau dibedong aja, Dek, biar tidak banyak gerak atau dibedong aja atau ditali aja biar tidak kerepotan dan perkataan-perkataan lain yang pada intinya mengarahkan agar para pengasuh membedong ataupun mengikat dengan tali terhadap anak-anak,” papar JPU saat membacakan surat dakwaan.
Atas perbuatan tersebut, 11 pengasuh didakwa dengan pasal kombinasi UU Perlindungan Anak jo. KUHP. Sementara bagi Diyah Kusumastuti dan Anita Palupi Indahsari, JPU memberikan penambahan pasal terkait penyelenggaraan satuan pendidikan tanpa izin pemerintah sebagaimana diatur dalam UU Sistem Pendidikan Nasional serta UU Perlindungan Konsumen.
Karena tidak ada perlawanan dari para terdakwa, Majelis Hakim menetapkan persidangan akan dilanjutkan pada agenda pembuktian dan pemeriksaan saksi.








