Hago
  • Warta
  • Catra Cendekia
  • Catra Milenia
  • Catra Budaya
  • Catra Wisata
  • Etalase
  • Idea Catra
  • Pena Catra
BERITA TERBARU
Warta

Tekan Pernikahan Anak di Sulsel, Desa Terapkan Sanksi Sosial

Penulis: Siswantini Suryandari 2 Jun 2026 4 menit baca
Diperbarui Juni 2, 2026
Ilustrasi Pernikahan Anak. (Sumber: Detik)
Bagikan:
0

catrawarta.com - Angka pernikahan anak di Sulawesi Selatan masih menjadi persoalan serius meski dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren penurunan. Pemerintah daerah bersama lembaga perlindungan anak kini mendorong penerapan sanksi sosial melalui Peraturan Desa (Perdes) untuk menekan praktik pernikahan usia dini.

Berdasarkan data terbaru, angka pernikahan anak di Sulawesi Selatan turun dari 9,33 persen pada 2022 menjadi 8,09 persen pada 2024. Namun angka tersebut dinilai masih jauh dari target ideal karena praktik pernikahan anak masih banyak ditemukan di sejumlah daerah.

Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Yudha Yunus, mengatakan berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan angka pernikahan anak, salah satunya melalui penerapan Peraturan Desa.

Baca Juga
5 artikel
  1. Warta Heboh Aksi Demo Siswa SMAN 1 Pamanukan terhadap Oknum Guru Terduga Pelecehan, Polisi Tangkap Pelaku →
  2. Warta Kritik Sistem Pendataan Bansos, Anggota DPRD DIY Lisman Puja Kesuma Kaget Namanya Masuk Desil 4 →
  3. Warta BGN Tutup 1.999 Dapur MBG karena Belum Daftar SLHS →
  4. Warta 51.591 Rumah Terdampak Gempa NTT Berhasil Diverifikasi BNPB, Progres Capai 50 Persen →
  5. Catra Cendekia Keracunan Makanan Bisa Sebabkan Gangguan Memori, Ini Penjelasan CDC →

“Sejak 2022 kami mulai mendorong lahirnya Perdes pencegahan pernikahan anak. Di Kabupaten Maros misalnya, sudah diterapkan di lima desa,” kata Yudha, Selasa (2/6/2026).

Menurutnya, Perdes tersebut mengatur larangan bagi aparat desa, imam masjid, Babinsa, polisi, tentara, Satpol PP, hingga masyarakat untuk menghadiri pernikahan anak.

Tidak hanya itu, aparatur desa juga dilarang memberikan layanan administrasi kepada keluarga yang tetap melangsungkan pernikahan anak. Kebijakan tersebut diterapkan sebagai bentuk sanksi sosial terhadap keluarga yang melanggar aturan.

“Sanksinya cukup berat dan dampaknya signifikan. Kalau dulu hanya hukuman denda kurang efektif. Sekarang pendekatannya menggunakan sanksi sosial,” ujarnya.

Andi Yudha Yunus Ketua Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan
(Dok. Andi)

Yudha menjelaskan, absennya aparatur desa dan masyarakat dalam acara pernikahan membuat keluarga merasa malu karena menjadi sorotan lingkungan sekitar. Selain itu, pasangan yang tetap menikah biasanya hanya melangsungkan pernikahan secara agama tanpa pencatatan negara sehingga tidak memperoleh dokumen resmi pernikahan.

Meski dinilai efektif, penerapan Perdes pencegahan pernikahan anak di Sulawesi Selatan masih menghadapi kendala. Hingga kini, baru sekitar 10 persen desa yang memiliki aturan tersebut.

Kondisi itu dimanfaatkan sebagian keluarga dengan melangsungkan pernikahan di desa lain yang belum menerapkan Perdes serupa. Karena itu, Yudha berharap pemerintah desa lain segera mereplikasi aturan yang sudah ada agar upaya pencegahan pernikahan anak bisa berjalan lebih luas dan efektif.

Selain mendorong lahirnya Perdes, sosialisasi juga terus dilakukan dari desa ke desa. Di tingkat provinsi, pemerintah bersama lembaga perlindungan anak menyusun rencana aksi pencegahan pernikahan anak di sejumlah daerah seperti Kota Parepare, Kabupaten Pinrang, dan Kota Makassar.

Kampanye melalui media sosial, diskusi publik, hingga kegiatan yang melibatkan remaja dan orang tua juga terus digelar. Bahkan, roadshow edukasi dilakukan hingga ke wilayah kepulauan di Sulawesi Selatan.

“Semua upaya ini sebenarnya untuk penyelamatan anak. Karena ketika pernikahan ditunda, anak-anak memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang lebih baik,” jelasnya.

Penyuluhan kepada anak-anak sekolah tentang pencegahan pernikahan anak (Dok. Andi)
Penyuluhan kepada anak-anak sekolah tentang pencegahan pernikahan anak (Dok. Andi)

Ia menegaskan dampak pernikahan anak sangat luas, mulai dari persoalan kesehatan, pendidikan, mental, ekonomi, hingga meningkatnya risiko kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut Yudha, praktik pernikahan anak umumnya terjadi pada keluarga dengan kondisi ekonomi rendah. Anak perempuan yang sudah memasuki masa pubertas kerap dianggap siap menikah demi mengurangi beban ekonomi keluarga.

“Rata-rata usia 14 sampai 15 tahun sudah dinikahkan,” katanya.

Padahal praktik tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Yudha menilai anggapan bahwa menikahkan anak dapat mengurangi beban ekonomi justru keliru. Dalam banyak kasus, pernikahan anak berujung pada perceraian sehingga beban keluarga semakin bertambah.

“Awalnya anak itu tinggal sendiri bersama orang tua. Setelah menikah punya anak lalu bercerai, akhirnya kembali lagi ke rumah orang tua dengan membawa anak,” ujarnya.

Selain rentan perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga, pernikahan anak juga berdampak pada tingginya risiko stunting, putus sekolah, pekerja anak, hingga gangguan kesehatan fisik dan mental. Namun ada juga kasus pernikahan anak di kalangan orang kaya dengan tujuan untiuk menyelamatkan aset kekayaan keluarga.

Karena itu, ia menilai seluruh pihak perlu terlibat aktif untuk mencegah praktik pernikahan anak, terutama dengan memberikan pendampingan kepada keluarga yang menghadapi persoalan ekonomi. Menurutnya, sejumlah forum diskusi juga telah dibentuk di tingkat desa untuk membantu keluarga menemukan solusi terbaik selain menikahkan anak di usia dini.

“Pendekatannya sekarang bukan hanya melarang, tetapi juga mendampingi keluarga agar bisa menemukan jalan keluar yang lebih baik untuk masa depan anak,” pungkasnya.

Tags:
#pernikahan anak #pernikahan dini #pernikahan remaja #sulawesi selatan
Siswantini Suryandari
PenulisSiswantini Suryandari
Jurnalis senior, alumi Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada
Male singer on stage, wearing a white robe and head wrap, holding a microphone and raising one arm.
EditorWahjudi Djaja
Budayawan Sleman, Ketua Umum Keluarga Alumni Sejarah Universitas Gadjah Mada (Kasagama), Dosen STIEPAR API Yogyakarta, Pokja Ketahanan Ekonomi Badan Kesbangpol DIY, Direktur Pusat Kebudayaan Saptohoedojo
Komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Populer

Warta

Heboh Aksi Demo Siswa SMAN 1 Pamanukan terhadap Oknum Guru Terduga Pelecehan, Polisi Tangkap Pelaku

Wiwit • 10 Sep 2026
Warta

Kritik Sistem Pendataan Bansos, Anggota DPRD DIY Lisman Puja Kesuma Kaget Namanya Masuk Desil 4

Wiwit • 10 Sep 2026
Warta

Warga Turi Minta Polisi Usut Keracunan MBG, Beri Kompensasi pada Korban

Wicaksana • 8 Sep 2026
Warta

51.591 Rumah Terdampak Gempa NTT Berhasil Diverifikasi BNPB, Progres Capai 50 Persen

Mutia • 8 Sep 2026
Warta

BGN Tutup 1.999 Dapur MBG karena Belum Daftar SLHS

Siswantini Suryandari • 10 Sep 2026
Warta

PBHI: Usut Tuntas Keracunan MBG, Proses Hukum Pihak yang Terlibat!

Wicaksana • 8 Sep 2026

Berita Terkait

Lebih banyak ›
Close-up of a brown, textured surface with a light-colored, twisted object partially visible in the center-left.
Warta

Warga Turi Minta Polisi Usut Keracunan MBG, Beri Kompensasi pada Korban

Wicaksana • 8 Sep 2026
Warta

Siswi Korban Keracunan MBG di Karo Alami Amnesia Berat, Tak Lagi Kenali Orangtua

Siswantini Suryandari • 8 Sep 2026
Crowd of people gathered in a room with bright green walls, some standing and talking near a white car-shaped object in the foreground.
Warta

PBHI: Usut Tuntas Keracunan MBG, Proses Hukum Pihak yang Terlibat!

Wicaksana • 8 Sep 2026
Sungai Silugunggo yang mengering akibat musim kemarau ekstrem.
Warta

Silugunggo Pati Menyusul Daftar Panjang Sungai di Tanah Air yang Mengering pada Musim Kemarau Ekstrem

Mutia • 7 Sep 2026
Ilustrasi polusi udara di Sarawak, Malaysia.
Warta

Indeks Pencemaran Udara Tak Lagi Berbahaya, Raja Malaysia Cabut Status Darurat Kabut Asap di Sarawak

Mutia • 7 Sep 2026
Person wearing a dark cap and glasses stands with folded hands beside a large flat-screen TV mounted on a pink wall.
Warta

Miris, SD Berdinding Bambu dan Tanpa Listrik di NTT Terima Bantuan TV Layar Sentuh

Wiwit • 7 Sep 2026
Cafeteria-style metal lunch tray with rice, glazed meat, vegetable tempura, meat in sauce, and corn with carrot sticks and greens.
Warta

Pengakuan Calon Supplier Dapur MBG Viral: Bahan Baku Kualitas Rendah hingga Manipulasi Harga

Wiwit • 7 Sep 2026
Two people wearing face masks converse in an indoor setting, woman in a pink blouse looking surprised or engaged at the other person.
Warta

Harga Masker Mencekik Imbas Erupsi Anak Krakatau, Warganet Kecam Aksi Penjual Nakal

Wiwit • 7 Sep 2026
0
Follow us on
Up Next: Woman wearing a black hijab and glasses speaks into a microphone during a panel, with yellow flowers on the table nearby. Dicopot dari Kepala BGN, Dadan Hindayan Digantikan Nanik Deyang
Ikuti Media Sosial Kami
  • Facebook
  • Instagram
  • X/Twitter
  • Youtube
  • Tiktok
Hago
Menu
  • Warta
  • Catra Milenia
  • Catra Cendekia
  • Catra Budaya
  • Pena Catra
  • Idea Catra
  • Catra Wisata
  • Etalase
Informasi
  • Tentang Kami
  • Tim Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

Jl. Sunan Ampel No.167, Jaban, Sinduharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55581

Kontak

[email protected]
+62 819 887078

© Copyright CATRAWARTA
Catrawarta Theme by Dabtive Network