catrawarta.com - Praktik perjokian dalam Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK-SNBT) 2026 kembali terbongkar. Di tengah seleksi ketat menuju perguruan tinggi negeri, sebagian peserta justru menempuh jalan pintas—membeli kelulusan dengan menyewa orang lain atau menggunakan alat bantu ilegal.
Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru memastikan, pelanggaran ini bukan kasus tunggal. Ketua Umum Tim SNPMB 2026, Eduart Wolok, mengungkap dua modus utama yang terdeteksi di lapangan perjokian dan penggunaan perangkat curang. Keduanya menunjukkan bahwa kecurangan tidak lagi bersifat sporadis, tetapi mulai terstruktur.
Sanksi yang disiapkan tidak main-main. Peserta yang terbukti curang langsung digugurkan, dicoret dari seluruh jalur seleksi perguruan tinggi negeri, bahkan berpotensi diproses secara hukum. Pemerintah melalui Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menegaskan tidak ada ruang bagi kompromi. Sistem pengawasan telah diperketat, dan setiap upaya manipulasi akan terlacak.
Namun persoalan ini tidak berhenti pada pelanggaran teknis. Perjokian adalah gejala sosial yang lebih dalam—cerminan cara pandang terhadap sukses yang kian pragmatis. Ketika hasil lebih diagungkan daripada proses, kejujuran perlahan tersingkir.
UTBK, yang seharusnya menjadi arena adu kemampuan, berubah menjadi medan tekanan. Bagi sebagian peserta, kegagalan masuk perguruan tinggi negeri dianggap sebagai akhir dari masa depan. Tekanan keluarga, ekspektasi
lingkungan, hingga standar sosial yang sempit, membentuk ketakutan berlebihan terhadap gagal. Dalam kondisi itu, kecurangan kerap dianggap sebagai jalan keluar.
Di sisi lain, fenomena ini juga memperlihatkan lemahnya fondasi karakter. Kecurangan kecil yang selama ini dianggap sepele—menyontek, manipulasi nilai, titip absen—telah membentuk toleransi terhadap pelanggaran. Ketika dibiarkan, ia berkembang menjadi tindakan yang lebih serius, termasuk perjokian.
Secara psikologis, pelaku tidak selalu kekurangan kemampuan. Banyak di antaranya justru terjebak pada rendahnya kepercayaan diri. Ketakutan gagal mengalahkan keyakinan pada usaha sendiri. Dalam situasi demikian, rasionalisasi muncul: selama tidak ketahuan, dianggap sah. Ini adalah titik di mana moral mulai dinegosiasikan.
Lebih mengkhawatirkan, perjokian kini bergerak dalam pola yang terorganisir. Muncul pihak-pihak yang menawarkan jasa kelulusan, memanfaatkan kecemasan peserta. Kecurangan berubah menjadi komoditas. Ada permintaan, ada penawaran—dan integritas menjadi korban.
Kasus UTBK-SNBT 2026 menegaskan bahwa masalah utama bukan semata pada sistem ujian. Ini persoalan ekosistem nilai yang melingkupinya. Selama sukses masih dipersempit pada status kampus, selama kegagalan masih distigma sebagai aib, maka praktik seperti ini akan terus menemukan tempat.
Penindakan tegas memang perlu. Namun lebih dari itu, yang mendesak adalah membangun ulang makna pendidikan itu sendiri. Bahwa keberhasilan bukan hanya soal lolos seleksi, tetapi tentang kejujuran dalam proses. Bahwa masa depan tidak ditentukan oleh satu pintu, melainkan oleh karakter yang dibawa saat melangkah.
UTBK bisa diperketat. Sistem bisa disempurnakan. Tetapi tanpa integritas, pendidikan hanya akan melahirkan kecerdasan tanpa kejujuran—dan itu jauh lebih berbahaya.








