catrawarta.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengungkapkan ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia kembali meningkat dan telah memasuki fase yang mengkhawatirkan.
Berdasarkan data pemantauan WALHI, sejak 1 Januari hingga 27 Juli 2026 tercatat sebanyak 118.420 hotspot di seluruh Indonesia dengan luas indikatif areal karhutla mencapai 107.649 hektare.
Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan jumlah hotspot tertinggi, yakni 17.236 titik dengan luas indikatif lahan terbakar mencapai 28.680 hektare.
Secara keseluruhan, Pulau Kalimantan mencatat 34.262 hotspot dengan luas indikatif karhutla mencapai 33.837 hektare yang tersebar di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.
WALHI menyebut sebagian besar hotspot yang terdeteksi memiliki tingkat kepercayaan (confidence level) menengah hingga tinggi, sehingga menunjukkan tingginya potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
Potensi Kebakaran Tinggi
Tren hotspot juga mengalami peningkatan signifikan sepanjang Juli 2026. Setelah relatif rendah pada April hingga Juni dengan jumlah hotspot berkepercayaan tinggi tidak lebih dari 74 titik per bulan, jumlahnya melonjak menjadi 615 titik pada Juli.
Kalimantan Barat menjadi wilayah dengan lonjakan paling tajam, yakni 778 hotspot, atau sekitar 65 persen dari total hotspot berkepercayaan tinggi di Pulau Kalimantan. Kondisi tersebut dinilai sebagai peringatan dini menjelang puncak musim kemarau.
Koordinator Pengkampanye WALHI Nasional, Uli Arta Siagian, mengatakan hasil pemantauan menunjukkan sebagian besar hotspot di Kalimantan berada di kawasan konsesi perusahaan.
“Data kami menunjukkan bahwa 74 persen hotspot di Pulau Kalimantan berada di dalam kawasan konsesi perusahaan. Lagi-lagi data ini membuktikan bahwa akar persoalan karhutla adalah gagalnya negara memastikan perlindungan ekosistem penting seperti gambut dan hutan, serta lemahnya penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan penjahat lingkungan,” kata Uli dalam keterangan tertulis yang diterima Catarwarta.com, Jumat (7/8/2026).
Cabut Izin Perusahaan Bermasalah
Menurut Uli, pemerintah perlu segera melakukan koreksi kebijakan secara mendasar. Presiden diminta memimpin penegakan hukum dengan mengevaluasi seluruh perizinan, terutama yang berada di kawasan gambut dan hutan alam.
Presiden juga harus mencabut izin perusahaan yang terbukti bermasalah, serta memastikan korporasi bertanggung jawab penuh terhadap biaya pemulihan ekosistem dan penanganan karhutla.
Ia juga menilai Presiden dan DPR memiliki kewajiban melakukan koreksi terhadap regulasi yang dinilai bertentangan dengan amanat TAP MPR Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
“Sebenarnya Presiden dan DPR punya kewajiban melakukan koreksi bahkan mencabut undang-undang yang melanggar mandat TAP MPR Nomor IX Tahun 2001,” tegasnya.
Implementasi TAP MPR
Uli menjelaskan TAP MPR tersebut bertujuan mengatasi ketimpangan penguasaan tanah, konflik agraria, kerusakan lingkungan yang masif, serta pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat sistemik.
Ia juga mempertanyakan implementasi amanat tersebut menjelang Sidang Tahunan MPR pada 14 Agustus mendatang.
“Lalu, apa yang akan dilaporkan Presiden pada 14 Agustus nanti? Sementara hingga kini Presiden tidak pernah menjalankan perintah TAP MPR IX Tahun 2001 ini,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Kalimantan Tengah, Janang Firman Palanungkai, menilai kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah terus berulang sejak 2015.
Ekosistem Gambut Rusak
Menurutnya, berbagai kebijakan mitigasi bencana dan program restorasi gambut yang telah dijalankan pemerintah belum mampu menghentikan karhutla, terutama setelah berkembangnya berbagai proyek yang dinilai merusak ekosistem gambut.
“Kalteng sudah punya kebijakan mitigasi bencana dan didukung program restorasi dari pemerintah. Namun semua itu menjadi sia-sia setelah masuknya proyek strategis nasional yang banyak merusak lahan gambut,” kata Janang.
Senada, Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye WALHI Kalimantan Barat, Indra Syahnanda, mengatakan karhutla di provinsinya banyak terjadi di kawasan hidrologi gambut dengan luas indikatif terbakar mencapai sekitar 7.000 hektare.
Menurutnya, kondisi tersebut dipicu rusaknya fungsi ekologis gambut akibat aktivitas perusahaan yang membuka lahan gambut dan membangun kanal.
Adapun Direktur Eksekutif Daerah WALHI Kalimantan Selatan, Raden Rafiq, mengungkapkan hasil pemantauan citra satelit pada periode 1 Mei hingga 22 Juli 2026 mencatat 1.281 titik panas di seluruh Kalimantan Selatan. Dari jumlah tersebut, 907 titik panas atau mayoritas berada di dalam kawasan konsesi pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.








