Hago
  • Warta
  • Catra Cendekia
  • Catra Milenia
  • Catra Budaya
  • Catra Wisata
  • Etalase
  • Idea Catra
  • Pena Catra
BERITA TERBARU
Idea Catra

Refleksi Kasus Hogi “Ruang Main Kriminalisasi”

Penulis: dhiya 26 Jan 2026 3 menit baca
Diperbarui Februari 25, 2026
Refleksi Kasus Hogi “Ruang Main Kriminalisasi"
Refleksi Kasus Hogi “Ruang Main Kriminalisasi"
Bagikan:
0

catrawarta.com - Penetapan Hogi Minaya sebagai tersangka dalam kasus kejar-mengejar penjambret di Sleman bukan sekadar perkara hukum lalu lintas. Kejadian ini membuka ruang diskusi yang lebih serius mengenai sejauh mana status tersangka dapat dipermainkan oleh sistem penegakan hukum dan bagaimana posisi warga negara yang bertindak demi melindungi keluarga dan mempertahankan hak milik justru dianggap terlibat kriminal.

Sistem hukum pidana Indonesia menetapkan bahwa status tersangka bukan vonis bersalah. Tetapi dalam praktiknya status ini kerap menjadi alat tekanan. KUHAP memang memberi kewenangan kepada penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup (Pasal 1 angka 14 KUHAP). Hal ini membawa pada potensi penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) dalam proses penegakan hukum.

Secara akademis, banyak kajian hukum pidana menyoroti apa yang disebut sebagai moral hazard dalam sistem peradilan pidana. Ketika seseorang sudah berstatus tersangka, posisi tawarnya jatuh. Selain harus mengikuti proses yang relatif panjang dan terancam penahanan, ia juga dikenai biaya hukum serta terdampak stigma sosial. Konteks ini memunculkan sindiran di masyarakat, “Anda tersangka? Mau bebas? Wani piro?” Ungkapan ini tidak lahir dari prasangka kosong, tapi pengalaman kolektif atas praktik hukum yang menyimpang.

Baca Juga
5 artikel
  1. Idea Catra Hari Keistimewaan Yogyakarta, Menguji Dampak Keistimewaan ke Titik Urat Nadi Rakyat →
  2. Idea Catra Tatanan Akademik yang Luluh Pasak: Catatan Kritis Skandal Korupsi Universitas Jenderal Soedirman →
  3. Idea Catra Peringatan 21 Tahun MoU Helsinki dan Harapan DPR Aceh →
  4. Catra Budaya Mengenal Tentara Gurkha, Pasukan Elite Nepal Pernah Bertempur di Indonesia →
  5. Idea Catra Perempuan, Orangutan, dan Politik Konservasi: Membaca Perlindungan Satwa Liar dari Perspektif Hukum Feminis (Bagian 2) →

Kasus Hogi adalah contoh. Secara faktual ia bukan pelaku kejahatan. Ia mengejar pelaku tindak pidana yang sedang berlangsung. Tindakan tersebut sejatinya sejalan dengan asas partisipasi warga dalam menjaga ketertiban umum, yang dalam doktrin hukum pidana dikenal sebagai citizen arrest atau kewajiban moral warga negara untuk tidak membiarkan kejahatan terjadi.

Pasal 49 KUHP tentang pembelaan terpaksa (noodweer) mensyaratkan proporsionalitas. Doktrin hukum pidana modern menekankan bahwa penilaian proporsionalitas tidak boleh dilepaskan dari situasi psikologis dan kondisi konkret pelaku saat kejadian. Pembelaan diri tidak dapat diukur dengan logika di ruang sidang tetapi harus dilihat dari sudut pandang orang yang berada dalam keadaan terancam secara nyata.

Ketika penyidik memilih jalur formalisme sempit yang menitikberatkan pada akibat (dua orang meninggal) tanpa membaca konteks sebab-akibat secara utuh, hukum berubah menjadi alat kekuasaan, bukan instrumen keadilan. KUHAP memberi rambu agar penegakan hukum dijalankan dengan menjunjung asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan secara seimbang. Namun asas kemanusiaan dan keadilan substantif sering kali kalah oleh kepastian prosedural.

Sikap Hogi yang tidak melawan dan mengikuti prosedur justru membuka ruang bagi praktik “iseng-iseng berhadiah” dalam sistem peradilan pidana. Dia tidak memanfaatkan kebebasan menyampaikan pendapat yang dijamin konstitusi dalam Pasal 28E UUD 1945. Suara publik merupakan salah satu mekanisme pengawasan kekuasaan, karena negara juga membutuhkan kontrol sosial.

Hogi perlu secara tegas menyatakan, “Mempertahankan hak milik dijamin oleh negara.” Narasi ini penting untuk meluruskan makna keadilan. Dengan dukungan media massa, media sosial, dan opini publik, ruang gelap penyalahgunaan kewenangan dapat dipersempit. Aparat penegak hukum—polisi, jaksa, hingga hakim—akan berpikir dua kali untuk “bermain-main” dengan perkara yang menjadi sorotan publik.

Kasus ini pada akhirnya bukan hanya tentang Hogi, tetapi tentang nasib setiap warga negara yang berani melawan kejahatan. Jika orang yang membela diri dan keluarganya justru dikriminalisasi, maka pesan yang lahir sangat berbahaya, lebih aman diam dan membiarkan kejahatan terjadi. Negara tidak boleh membiarkan pesan itu tumbuh.

Penegakan hukum sejati bukan soal siapa yang bisa dijerat, melainkan siapa yang patut dilindungi. Jika hukum kehilangan nurani, maka keadilan tinggal jargon. Dan ketika warga yang membela kebenaran diperlakukan sebagai tersangka tanpa empati, di situlah negara sedang menguji batas kepercayaan rakyatnya sendiri.

Tags:
#Hukum #KUHAP
Penulisdhiya
Jurnalis lulusan Sosiologi UIN Sunan Kalijaga 2025.
EditorYuliantoro
Alumni Sosiologi UGM (1995), jurnalis dan penulis yang menekuni isu sosial, budaya, dan kebijakan publik.
Komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Populer

Idea Catra

Mitos Kartini dan Rekayasa Sejarah: Antara Emansipasi dan Politik Kolonial

Nazarudin • 22 Apr 2026
Idea Catra

Dua Banding Satu di Persimpangan Zaman: Menguji Keadilan Waris Islam Hari Ini

Dewi Sukma Kristianti • 1 Apr 2026
Idea Catra

Mengutuk Soeharto Sambil Menikmati Tol

dhiya • 27 Jan 2026
Idea Catra

Perempuan, Orangutan, dan Politik Konservasi: Membaca Perlindungan Satwa Liar dari Perspektif Hukum Feminis (Bagian 2)

Dewi Sukma Kristianti • 3 Jun 2026
Catra Budaya

Mengenal Tentara Gurkha, Pasukan Elite Nepal Pernah Bertempur di Indonesia

Siswantini Suryandari • 2 Agu 2026
Idea Catra

Pelopor Pendidikan Nasional: Antara Ahmad Dahlan dan Ki Hajar Dewantara

Nazarudin • 4 Mei 2026

Berita Terkait

Lebih banyak ›
Pusat Rehabilitasi Orangutan Sintang (Dok. Dewi)
Idea Catra

Perempuan, Orangutan, dan Politik Konservasi: Membaca Perlindungan Satwa Liar dari Perspektif Hukum Feminis (Bagian 1)

Dewi Sukma Kristianti • 3 Jun 2026
Large crowd of protesters holding colorful signs and banners at a demonstration.
Idea Catra

Tubuh Perempuan, Kapitalisme Digital, dan Moralitas Publik

Dewi Sukma Kristianti • 28 Mei 2026
Negaraku sun belani tumekeng pati (Foto: Surya Suryadi)
Idea Catra

Saat Indonesia di Titik Nadir

Wahjudi Djaja • 26 Mei 2026
Ismail Marzuki (Sumber: idntimes.com)
Idea Catra

Mengulik Cara Ismail Marzuki Mencintai Negeri Ini

Wahjudi Djaja • 25 Mei 2026
Pengambilan sumpah BJ Habibie sebagai Presiden RI (Sumber: Republika, 22 Mei 1998)
Idea Catra

28 Tahun Reformasi, Belajarlah Pada BJ Habibie

Wahjudi Djaja • 21 Mei 2026
Idea Catra

118 Tahun Kebangkitan Nasional, untuk Siapa Kekayaan Nikel Indonesia Bekerja?

Adrian Pratama • 19 Mei 2026
Gloved hand handling syringes on a metal lab tray with other medical supplies nearby in a sterile environment.
Idea Catra

Vaksin Jadi Tameng Tubuh Yang Tidak Boleh Diabaikan 

dhiya • 14 Mei 2026
Two people review a printed stock chart pinned to a whiteboard, with fingers pointing at data points and trends.
Idea Catra

Dongeng Pertumbuhan Ekonomi

Hery Nugroho • 12 Mei 2026
0
Follow us on
Up Next: Mitos Otak Kanan-Otak Kiri Mengurai Mitos Otak Kanan dan Otak Kiri dalam Ilmu Saraf Modern
Ikuti Media Sosial Kami
  • Facebook
  • Instagram
  • X/Twitter
  • Youtube
  • Tiktok
Hago
Menu
  • Warta
  • Catra Milenia
  • Catra Cendekia
  • Catra Budaya
  • Pena Catra
  • Idea Catra
  • Catra Wisata
  • Etalase
Informasi
  • Tentang Kami
  • Tim Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

Jl. Sunan Ampel No.167, Jaban, Sinduharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55581

Kontak

[email protected]
+62 819 887078

© Copyright CATRAWARTA
Catrawarta Theme by Dabtive Network