catrawarta.com - Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilancarkan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Akhmad Sodiq, beserta jajaran pejabat rektorat pada Agustus 2026 menyeret institusi pendidikan tinggi ke titik nadir.
Penetapan status tersangka atas dugaan pemerasan dan gratifikasi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri ini mencederai reputasi kampus yang menyandang nama pahlawan besar nasional.
Praktik transaksional yang mematok mahar berkisar antara Rp50 juta hingga Rp650 juta per kursi calon mahasiswa – terutama di jurusan strategis seperti Fakultas Kedokteran – membuka tabir gelap betapa rapuhnya tata kelola di dalam kampus berslogan unggul tersebut.
Pola Kejahatan Terstruktur
Peristiwa ini secara telanjang memperlihatkan pola kejahatan yang terstruktur. Praktik tidak terpuji tersebut beroperasi melalui tiga klaster utama, yakni klaster kebijakan yang diisi oleh Rektor Akhmad Sodiq dan Wakil Rektor III Norman Ari Prayoga, klaster eksekutor teknis oleh Kepala Bagian Akademik Eko Sumanto, hingga keterlibatan klaster pengepul dari pihak luar, termasuk oknum guru sekolah menengah atas yang bertindak memobilisasi calon mahasiswa berdana besar.
Lebih jauh lagi, dana hasil pungutan liar tersebut diduga disamarkan melalui barter proyek internal kampus, seperti renovasi fasilitas umum, hingga dialirkan untuk pembiayaan aset tanah pribadi.
Dampak langsung dari kekosongan kepemimpinan dan skandal ini dirasakan secara nyata oleh konstituen utama perguruan tinggi. Secara analitis, skandal korupsi Unsoed ini memaparkan dua kerentanan mendasar dalam tata kelola perguruan tinggi negeri.
Kriteria Ekonomi Menggeser Akademis
Pertama, skema Jalur Mandiri yang dibekali besarnya hak diskresi pejabat kampus tanpa transparansi parameter kelulusan terbukti berubah fungsi menjadi ruang komersialisasi.
Ketika kriteria ekonomi menggeser kriteria akademis, hak-hak calon mahasiswa berprestasi dari kalangan kurang mampu secara otomatis tereliminasi. Kedua, krisis kepemimpinan ini membuktikan bahwa predikat tata kelola atau akreditasi di atas kertas tidak otomatis menjamin tegaknya nilai integritas.
Tanpa adanya audit pengawasan internal yang independen, sistem perizinan serta alokasi kuota akan terus menjadi komoditas pasar gelap. Reformasi mendasar – mulai dari penghapusan diskresi absolut, transparansi penerimaan, hingga audit menyeluruh di seluruh PTN – adalah harga mati untuk menyelamatkan marwah pendidikan tinggi dari kehancuran moral.
Bahkan, melalui pernyataan resminya, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unsoed menyuarakan keresahan pelik atas kelumpuhan operasional yang terjadi pasca kasus itu terungkap.
”Ditangkapnya Rektor Universitas Jenderal Soedirman Akhmad Sodiq, Kepala Bagian Bidang Akademik, dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, beserta tiga pihak swasta lainnya dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK dalam kasus korupsi Penerimaan Mahasiswa Baru menjadi tamparan keras bagi dunia pendidikan tinggi Indonesia,” tulis BEM Unsoed akhir Agustus ini.
Kampus Jadi Ladang Korupsi
”Kampus yang seharusnya menjadi wadah bagi civitas akademika menjunjung tinggi integritas justru menjadi ladang korupsi bagi pihak-pihak akademisi yang tindakannya tidak merefleksikan rekam jejak akademiknya sama sekali. Akibatnya, beberapa sektor seperti Kemahasiswaan, Kemitraan Kerja sama, pelayanan umum, dan akademik pun menjadi terhambat karena adanya kekosongan jabatan di jajaran Rektorat,” tegas BEM Unsoed.
Penindakan hukum ini juga menegaskan bahwa patologi korupsi di lingkungan kampus bukan sekadar insiden tunggal, melainkan sinyal bahaya bagi ekosistem perguruan tinggi negeri secara keseluruhan.
Namun, Pengamat Pendidikan, Ina Liem, menyoroti bahwa peristiwa ini harus memicu evaluasi mendasar pada skala nasional, bukan sekadar respons pemadam kebakaran.
”Menurut saya ini terungkanya kasus ini justru preseden baik,” kata dia.
Korupsi di dunia pendidikan memang bukan baru ada ketika KPK menangkap Rektor Unsoed. Korupsi di dunia pendidikan kita sudah sistemik dan masif, tetapi selama ini relatif sedikit yang benar-benar masuk ke proses hukum. Justru kasus Unsoed harus menjadi momentum untuk melakukan audit menyeluruh terhadap PTN di Indonesia.
Banyak PTN Perlu Audit
”Kalau hanya kampus yang kebetulan tertangkap yang diperiksa, kita sedang memberantas kasus. Padahal saya yakin masih banyak sekali PTN di Indonesia yang perlu diaudit,” ujar Ina Liem.
Perspektif hukum dan pemulihan hak publik turut ditegaskan oleh lembaga antirasuah. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengingatkan implikasi destruktif yang ditimbulkan dari penyelewengan di sektor pendidikan terhadap masa depan bangsa.
”Ketika praktik korupsi mencederai dunia pendidikan, yang dirugikan sebenanrya bukan hanya negara, tetapi juga generasi yang seharusnya mendapatkan hak atas pendidikan yang berkualitas, adil, dan berintegritas,” ungkap Budi Prasetyo.








