Hago
  • Warta
  • Catra Cendekia
  • Catra Milenia
  • Catra Budaya
  • Catra Wisata
  • Etalase
  • Idea Catra
  • Pena Catra
BERITA TERBARU
Idea Catra

Perempuan, Orangutan, dan Politik Konservasi: Membaca Perlindungan Satwa Liar dari Perspektif Hukum Feminis (Bagian 2)

Penulis: Dewi Sukma Kristianti 3 Jun 2026 4 menit baca
Diperbarui Juni 3, 2026
Penulis bersama tim (Dok. Dewi)
Penulis bersama tim (Dok. Dewi)
Bagikan:
0

Ecofeminism dan Kritik terhadap Politik Pengelolaan Alam

catrawarta.com - Untuk memahami persoalan ini lebih jauh, teori ecofeminism menawarkan perspektif yang menarik. Para pemikir seperti Vandana Shiva dan Karen Warren berpendapat bahwa eksploitasi terhadap alam dan subordinasi terhadap perempuan sering kali berakar pada pola relasi kuasa yang sama.

Alam dipandang sebagai objek yang dapat dieksploitasi demi keuntungan ekonomi, sementara kelompok yang dianggap kurang dominan, termasuk perempuan, sering kali ditempatkan pada posisi yang kurang menentukan dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam konteks Indonesia, hubungan tersebut terlihat dalam berbagai konflik lingkungan. Hutan dibuka atas nama pembangunan. Habitat satwa dikorbankan demi ekspansi ekonomi. Masyarakat lokal kehilangan akses terhadap ruang hidupnya. Dan dalam banyak kasus, perempuan menjadi kelompok yang paling merasakan dampak ekologis sekaligus paling sedikit didengar suaranya.

Baca Juga
5 artikel
  1. Idea Catra Hari Keistimewaan Yogyakarta, Menguji Dampak Keistimewaan ke Titik Urat Nadi Rakyat →
  2. Idea Catra Tatanan Akademik yang Luluh Pasak: Catatan Kritis Skandal Korupsi Universitas Jenderal Soedirman →
  3. Idea Catra Peringatan 21 Tahun MoU Helsinki dan Harapan DPR Aceh →
  4. Catra Budaya Mengenal Tentara Gurkha, Pasukan Elite Nepal Pernah Bertempur di Indonesia →
  5. Idea Catra Perempuan, Orangutan, dan Politik Konservasi: Membaca Perlindungan Satwa Liar dari Perspektif Hukum Feminis (Bagian 1) →

Karena itu, ecofeminism tidak sekadar berbicara mengenai kedekatan perempuan dengan alam. Teori ini mengkritik struktur kekuasaan yang memungkinkan eksploitasi terhadap alam dan marginalisasi terhadap kelompok tertentu terjadi secara bersamaan.

Dari perspektif ini, keterlibatan perempuan dalam konservasi bukanlah soal representasi simbolik. Ia merupakan bagian dari upaya menciptakan tata kelola lingkungan yang lebih demokratis, partisipatif, dan berkeadilan.

Keadilan Ekologis Memerlukan Keadilan Gender

Dalam perkembangan hukum lingkungan modern, konsep environmental justice atau keadilan lingkungan semakin memperoleh perhatian. Konsep ini menekankan bahwa manfaat dan beban pengelolaan lingkungan harus didistribusikan secara adil kepada seluruh kelompok masyarakat.

Namun distribusi yang adil saja tidak cukup. Keadilan juga harus hadir dalam bentuk partisipasi yang setara. Tidak mungkin berbicara mengenai keadilan ekologis apabila kelompok tertentu secara sistematis kurang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.

Karena itu, konservasi orangutan tidak hanya harus berhasil melindungi habitat dan populasi satwa. Konservasi juga harus memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang setara terhadap informasi, partisipasi, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan.

Indonesia sesungguhnya telah memiliki fondasi hukum yang mendukung arah tersebut. Ratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 menegaskan komitmen negara untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Selain itu, Agenda Sustainable Development Goals (SDGs) juga menempatkan kesetaraan gender dan perlindungan ekosistem sebagai agenda yang saling berkaitan.

Namun komitmen normatif tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam tata kelola konservasi. Hukum konservasi Indonesia masih lebih berorientasi pada perlindungan spesies dan kawasan, tetapi belum memberikan perhatian yang memadai terhadap dimensi representasi gender dalam pengambilan keputusan konservasi.

Agenda Hukum yang Masih Perlu Diperjuangkan

Jika Indonesia ingin membangun sistem konservasi yang lebih adil dan berkelanjutan, terdapat beberapa agenda hukum yang perlu didorong. Pertama, integrasi perspektif gender dalam kebijakan konservasi dan kehutanan harus dilakukan secara sistematis, bukan sekadar formalitas administratif.

Kedua, representasi perempuan dalam lembaga pengambilan keputusan lingkungan perlu diperkuat, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ketiga, evaluasi kebijakan konservasi perlu memasukkan indikator kesetaraan gender sebagai bagian dari tata kelola yang baik.

Keempat, pendidikan hukum lingkungan di perguruan tinggi perlu mulai memperkenalkan perspektif hukum feminis dan ecofeminism sebagai bagian dari pengembangan ilmu hukum Indonesia. Kelima, lembaga konservasi perlu memperoleh dukungan kebijakan yang memungkinkan perempuan berpartisipasi secara aman, setara, dan bermakna dalam seluruh proses konservasi.

Langkah-langkah tersebut penting agar konservasi tidak hanya berhasil menyelamatkan spesies yang terancam punah, tetapi juga berhasil membangun sistem yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Menjaga Orangutan, Menjaga Keadilan

Orangutan tidak memahami bahasa hukum. Mereka tidak mengetahui isi undang-undang, tidak dapat mengajukan gugatan, dan tidak dapat berbicara dalam forum kebijakan. Kelangsungan hidup mereka bergantung pada kesediaan manusia untuk melindungi habitat yang menjadi rumahnya.

Dalam perjuangan itu, perempuan telah memainkan peran yang sangat penting. Namun kontribusi tersebut tidak boleh berhenti pada pengakuan simbolik. Hukum dan kebijakan harus mulai melihat perempuan sebagai aktor strategis dalam tata kelola konservasi.

Pengalaman Sintang Orangutan Rehabilitation Center menunjukkan bahwa konservasi yang berhasil lahir dari kolaborasi, keberagaman perspektif, dan keterlibatan berbagai kelompok masyarakat. Perlindungan orangutan tidak cukup dilakukan melalui patroli hutan, penegakan hukum, atau pembangunan pusat rehabilitasi. Ia juga membutuhkan tata kelola yang mampu mendengar suara mereka yang selama ini bekerja di garis depan konservasi, termasuk perempuan.

Pada akhirnya, menyelamatkan orangutan bukan hanya tentang melindungi satwa liar. Ia juga tentang membangun tata kelola lingkungan yang menghormati martabat manusia, menjamin partisipasi yang setara, dan menempatkan keadilan sebagai fondasi utama pembangunan berkelanjutan.

Ketika perempuan memperoleh ruang yang setara dalam konservasi, yang diselamatkan bukan hanya orangutan dan habitatnya. Yang sesungguhnya sedang dijaga adalah masa depan keadilan ekologis Indonesia.

(*)

Baca juga : Perempuan, Orangutan, dan Politik Konservasi: Membaca Perlindungan Satwa Liar dari Perspektif Hukum Feminis (Bagian 1)

Tags:
#ecofeminism #keadilan gender #konservasi alam #konservasi orangutan #konservasi satwa liar #orangutan #pengelolaan alam
PenulisDewi Sukma Kristianti
Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan
Male singer on stage, wearing a white robe and head wrap, holding a microphone and raising one arm.
EditorWahjudi Djaja
Budayawan Sleman, Ketua Umum Keluarga Alumni Sejarah Universitas Gadjah Mada (Kasagama), Dosen STIEPAR API Yogyakarta, Pokja Ketahanan Ekonomi Badan Kesbangpol DIY, Direktur Pusat Kebudayaan Saptohoedojo
Komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Populer

Idea Catra

Mitos Kartini dan Rekayasa Sejarah: Antara Emansipasi dan Politik Kolonial

Nazarudin • 22 Apr 2026
Idea Catra

Vaksin Jadi Tameng Tubuh Yang Tidak Boleh Diabaikan 

dhiya • 14 Mei 2026
Idea Catra

Dua Banding Satu di Persimpangan Zaman: Menguji Keadilan Waris Islam Hari Ini

Dewi Sukma Kristianti • 1 Apr 2026
Idea Catra

Mengutuk Soeharto Sambil Menikmati Tol

dhiya • 27 Jan 2026
Catra Budaya

Mengenal Tentara Gurkha, Pasukan Elite Nepal Pernah Bertempur di Indonesia

Siswantini Suryandari • 2 Agu 2026
Idea Catra

Pelopor Pendidikan Nasional: Antara Ahmad Dahlan dan Ki Hajar Dewantara

Nazarudin • 4 Mei 2026

Berita Terkait

Lebih banyak ›
Large crowd of protesters holding colorful signs and banners at a demonstration.
Idea Catra

Tubuh Perempuan, Kapitalisme Digital, dan Moralitas Publik

Dewi Sukma Kristianti • 28 Mei 2026
Negaraku sun belani tumekeng pati (Foto: Surya Suryadi)
Idea Catra

Saat Indonesia di Titik Nadir

Wahjudi Djaja • 26 Mei 2026
Ismail Marzuki (Sumber: idntimes.com)
Idea Catra

Mengulik Cara Ismail Marzuki Mencintai Negeri Ini

Wahjudi Djaja • 25 Mei 2026
Pengambilan sumpah BJ Habibie sebagai Presiden RI (Sumber: Republika, 22 Mei 1998)
Idea Catra

28 Tahun Reformasi, Belajarlah Pada BJ Habibie

Wahjudi Djaja • 21 Mei 2026
Idea Catra

118 Tahun Kebangkitan Nasional, untuk Siapa Kekayaan Nikel Indonesia Bekerja?

Adrian Pratama • 19 Mei 2026
Gloved hand handling syringes on a metal lab tray with other medical supplies nearby in a sterile environment.
Idea Catra

Vaksin Jadi Tameng Tubuh Yang Tidak Boleh Diabaikan 

dhiya • 14 Mei 2026
Two people review a printed stock chart pinned to a whiteboard, with fingers pointing at data points and trends.
Idea Catra

Dongeng Pertumbuhan Ekonomi

Hery Nugroho • 12 Mei 2026
Poster featuring Indonesian education pioneers Ahmad Dahlan and Ki Hajar Dewantara with students walking toward a glowing open book; themes of national education and independence are conveyed by banners and symbols in the scene.
Idea Catra

Pelopor Pendidikan Nasional: Antara Ahmad Dahlan dan Ki Hajar Dewantara

Nazarudin • 4 Mei 2026
0
Follow us on
Up Next: KAMPUS: Inilah kampus Universitas Negeri Padang tempat dua orang tertembak peluru nyasar. (Sumber: dok UNP) Mahasiswa Tertembak Peluru Nyasar, Senapan dari Mana?
Ikuti Media Sosial Kami
  • Facebook
  • Instagram
  • X/Twitter
  • Youtube
  • Tiktok
Hago
Menu
  • Warta
  • Catra Milenia
  • Catra Cendekia
  • Catra Budaya
  • Pena Catra
  • Idea Catra
  • Catra Wisata
  • Etalase
Informasi
  • Tentang Kami
  • Tim Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

Jl. Sunan Ampel No.167, Jaban, Sinduharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55581

Kontak

[email protected]
+62 819 887078

© Copyright CATRAWARTA
Catrawarta Theme by Dabtive Network