catrawarta.com - Hari ini, 15 Agustus 2026, menjadi momentum peringatan 21 tahun penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki yang menjadi tonggak penting perdamaian di Aceh.
Kesepakatan damai antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tersebut ditandatangani di Helsinki, Finlandia, pada 15 Agustus 2005 setelah konflik berkepanjangan di Aceh.
Dua puluh satu tahun setelah kesepakatan tersebut, implementasi MoU Helsinki dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) masih menjadi perhatian.
Tim Kajian dan Advokasi MoU dan UUPA Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPR Aceh) telah menyusun sejumlah rekomendasi kepada para pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun Aceh yang dirilis 2020 dan masih relevan sampai sekarang.
Memelihara Perdamaian di Aceh
Salah satu rekomendasi utama adalah pentingnya menjaga komitmen seluruh pihak untuk memelihara perdamaian Aceh secara berkelanjutan. Para pihak yang terlibat dalam proses perdamaian diharapkan terus membangun sikap saling menghargai, saling percaya, saling menjaga, serta menumbuhkan kecintaan terhadap perdamaian.
Tim kajian juga mendorong peningkatan sosialisasi mengenai butir-butir MoU Helsinki dan materi UUPA. Sosialisasi dinilai tidak cukup hanya dilakukan kepada masyarakat Aceh, tetapi juga perlu diperluas kepada para pemangku kebijakan di tingkat nasional, terutama kementerian dan lembaga.
Dengan pemahaman yang lebih komprehensif, implementasi kesepakatan damai dan kekhususan Aceh diharapkan tidak lagi menghadapi perbedaan pemahaman di tingkat pusat maupun daerah.

Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh (Sumber: Dok Kementerian Pariwisata)
Implementasi UUPA Perlu Diperkuat
Tim Kajian dan Advokasi MoU dan UUPA juga menilai diperlukan komitmen yang lebih kuat dari pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh untuk mengimplementasikan seluruh kewenangan dan kekhususan Aceh sebagaimana diatur dalam UUPA.
Implementasi tersebut dinilai penting karena tujuan perdamaian tidak hanya berkaitan dengan berakhirnya konflik, tetapi juga harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh.
Sejumlah aturan turunan UUPA yang diperlukan juga didorong segera dibentuk dan diselesaikan. Kejelasan regulasi dinilai penting agar pelaksanaan kewenangan Aceh tidak terhambat dan pembangunan daerah dapat berjalan lebih optimal.
Pemerintah Aceh, baik eksekutif maupun legislatif, juga didorong lebih fokus pada program pembangunan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Reintegrasi Mantan Kombatan dan Korban Konflik
Persoalan reintegrasi juga menjadi salah satu perhatian dalam rekomendasi tersebut. Kesepakatan awal mengenai proses reintegrasi dinilai perlu terus dipelihara, termasuk melalui penyediaan aset produktif seperti lahan pertanian bagi mantan kombatan dan korban konflik.
Akses terhadap pekerjaan yang layak, jaminan sosial, serta sumber penghidupan yang berkelanjutan juga dinilai penting agar mantan kombatan dan korban konflik beserta keluarganya dapat meningkatkan taraf kehidupan.
Pemerintah Aceh juga didorong membuka akses permodalan bagi masyarakat, termasuk mantan kombatan dan korban konflik, untuk membantu mereka memulai maupun mengembangkan kegiatan usaha.
Dalam konteks reintegrasi, peran Badan Reintegrasi Aceh (BRA) juga dinilai masih diperlukan. Karena itu, fungsi dan kapasitas lembaga tersebut perlu diperkuat agar mampu menjalankan proses reintegrasi secara efektif dan optimal. Tim kajian juga mendorong pemerintah pusat memberikan dukungan yang lebih nyata terhadap proses reintegrasi di Aceh.
Pendidikan dan Kesehatan untuk Korban Konflik
Rekomendasi lainnya berkaitan dengan pemenuhan hak pendidikan bagi keluarga korban konflik dan masyarakat yang terdampak konflik. Bantuan serta akses terhadap layanan pendidikan dinilai perlu terus dilanjutkan dan diperluas, baik dari sisi kualitas maupun jangkauan.
Di bidang kesehatan, pemerintah diharapkan memastikan masyarakat, terutama korban dan kelompok yang terdampak konflik di wilayah perdesaan, memperoleh akses layanan kesehatan yang memadai.
Ketersediaan tenaga medis dan dokter spesialis untuk menangani berbagai penyakit kronis, seperti jantung, kanker, stroke, penyakit ginjal, penyakit kulit, dan diabetes, juga dinilai perlu diperkuat. Demikian pula dengan ketersediaan dokter spesialis anak yang diharapkan dapat terpenuhi secara merata.
Pada momentum 21 tahun MoU Helsinki, Tim Kajian dan Advokasi MoU dan UUPA menekankan bahwa keberlanjutan perdamaian dan pembangunan Aceh merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan.
Para pemangku kebijakan di tingkat pusat maupun daerah diharapkan menjalankan berbagai rekomendasi tersebut dengan orientasi utama menjaga perdamaian di Aceh sekaligus memastikan pembangunan berlangsung secara aman, damai, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.








