catrawarta.com - Sebelum ada jalan tol, perjalanan dari Surabaya ke Jakarta bisa memakan waktu hingga sekitar 20 jam. Setelah jalan tol dibangun, perjalanan sejauh kurang lebih 800 kilometer itu kini dapat ditempuh hanya dalam waktu sekitar 10 jam. Manfaat jalan tol terasa begitu nyata. Kehadiran infrastruktur ini sangat membantu kebutuhan distribusi dan transportasi nasional. Selain memangkas waktu tempuh, jalan tol juga berperan penting dalam mengurai kepadatan lalu lintas.
Namun, pernahkah kita sadar bahwa kenikmatan fasilitas ini dipelopori oleh sosok yang hingga hari ini kerap dicitrakan sebagai pemimpin bertangan besi—otoriter, diktator, dan eksploitatif? Sosok yang namanya paling lekat dengan nada-nada negatif dalam perjalanan panjang sejarah Indonesia.
Mantan Presiden Indonesia ke-2, Soeharto, adalah tokoh yang memelopori pembangunan jalan tol yang manfaatnya masih dirasakan hingga kini. Ia menjabat sebagai presiden terlama dalam sejarah Indonesia, selama 32 tahun. Proses pengangkatannya pun masih menjadi perbincangan hangat dan tidak pernah benar-benar lepas dari ruang diskusi publik. Masa kepemimpinannya dikenal dengan sebutan Orde Baru.
Sebelum era itu dimulai, Indonesia berada dalam kondisi krisis nasional. Pada 1965, di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, negara yang masih sangat muda ini diterjang berbagai persoalan serius—mulai dari instabilitas keamanan hingga inflasi yang melambung tinggi. Pada 11 Maret 1966, Letnan Jenderal Soeharto menerima mandat melalui Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) untuk memulihkan keamanan dan ketertiban negara.
Pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia menandai dimulainya sebuah era yang menjanjikan stabilitas dan pembangunan. Jargon pembangunan nasional terus-menerus digaungkan sebagai spirit utama untuk menentukan arah masa depan Indonesia di bawah kepemimpinan Soeharto. Negara dibuat menjadi sangat dominan: pusat kekuasaan diperkuat, sementara daerah harus membayar harga berupa melemahnya otonomi.
Namun, setelah lebih dari tiga dekade berkuasa, fondasi kepemimpinan itu akhirnya retak. Krisis Moneter yang melanda Asia pada 1997 menjadi titik balik runtuhnya Orde Baru. Meski demikian, Soeharto meninggalkan sejumlah kebijakan dan program pembangunan yang ternyata masih terus digunakan dan dirasakan manfaatnya hingga hari ini.
Lalu, warisan program apa saja dari era Orde Baru yang masih bertahan dalam kehidupan Indonesia modern selain jalan tol?
Salah satunya adalah swasembada pangan. Program ini menjadi salah satu perhatian utama, bahkan bisa dibilang sebagai program wajib dalam agenda pemerintahan Orde Baru. Pertimbangannya bersifat rasional: negara membutuhkan kemandirian pangan untuk menjaga stabilitas sosial dan melancarkan arus ekonomi nasional. Dalam konteks itu, pangan tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan dasar, tetapi juga instrumen politik dan stabilitas negara.
Salah satu wujud konkret dari kebijakan swasembada pangan adalah pendirian Perum BULOG (Badan Urusan Logistik). Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BULOG diberi peran strategis dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan, khususnya beras. Hingga hari ini, peran BULOG masih menjadi bagian penting dalam kebijakan pangan nasional, meski kerap menuai kritik terkait efektivitas dan transparansinya.
Program lain yang tak kalah besar pengaruhnya adalah transmigrasi. Pada masa itu, pembangunan dan pusat pemerintahan sangat terpusat di Pulau Jawa. Kepadatan penduduk di Jawa mencapai titik yang mengkhawatirkan, sementara pulau-pulau lain seperti Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi memiliki wilayah yang luas tetapi minim sumber daya manusia. Pemerataan penduduk pun dipandang sebagai solusi struktural.
Melalui program transmigrasi, Presiden Soeharto mendorong penduduk Pulau Jawa untuk berpindah dan menetap di wilayah-wilayah lain. Negara menyediakan fasilitas awal berupa rumah dan lahan garapan agar para transmigran dapat membangun kehidupan baru. Hasilnya, banyak masyarakat transmigran yang kemudian mampu bertahan, berkembang, bahkan sukses secara ekonomi dan sosial di daerah tujuan.
Namun, di balik keberhasilan tersebut, program transmigrasi juga menyisakan catatan kritis. Konflik lahan, persoalan lingkungan, hingga ketegangan dengan masyarakat adat menjadi konsekuensi yang kerap luput dari narasi resmi pembangunan. Meski demikian, jejak kebijakan ini masih terlihat jelas dalam struktur demografi dan sosial Indonesia hari ini.
Warisan-warisan inilah yang membuat Orde Baru tidak sepenuhnya berhenti pada 1998. Program-programnya masih hidup, dijalankan, dan dinikmati, meski rezimnya telah runtuh. Bagi generasi muda, menikmati hasil pembangunan tanpa membaca ulang sejarahnya berisiko melahirkan sikap abai terhadap sisi gelap kekuasaan.
Suharto adalah bagian dari sejarah Indonesia yang tidak bisa dihapus, tetapi juga tidak layak dirayakan secara utuh. Program-programnya boleh jadi masih relevan, bahkan fungsional. Namun, cara berpikir dan sistem yang melahirkannya tetap perlu diuji secara kritis.
Mungkin pertanyaannya bukan lagi apakah kita masih hidup di atas warisan kebijakan Soeharto, melainkan apakah kita cukup berani untuk memperbaiki dan melampauinya.








