Hago
  • Warta
  • Catra Cendekia
  • Catra Milenia
  • Catra Budaya
  • Catra Wisata
  • Etalase
  • Idea Catra
  • Pena Catra
BERITA TERBARU
Pena Catra

Penindasan Pajak Bisa Picu Perlawanan Rakyat

Penulis: Yuliantoro 13 Feb 2026 3 menit baca
Diperbarui Februari 25, 2026
Ilustrasi Demo Perlawanan Rakyat terhadap penindasan pajak. Sumber: catrawarta
Bagikan:
0

catrawarta.com - Perang Diponegoro (1825–1830) juga dipicu oleh penindasan kolonial, termasuk pajak tanah dan pungutan sewa yang mengabaikan adat serta kondisi ekonomi rakyat Jawa.

Belum lama ini publik dikejutkan oleh kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Pati yang melonjak hingga 200 persen. Alih-alih meningkatkan kepatuhan, kebijakan tersebut justru memicu penolakan luas dan berujung pada gejolak sosial. Peristiwa itu menjadi penanda penting bahwa pajak yang dipaksakan tanpa keadilan dan empati sosial dapat berubah menjadi petaka politik dan sosial. 

Ironisnya, kasus Pati belum sepenuhnya dijadikan pelajaran. Di Jawa Tengah, pemerintah daerah kini kembali mengintensifkan penarikan pajak, termasuk pajak kendaraan bermotor, di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sedang tertekan. Resistensi publik pun mulai terasa.

Baca Juga
5 artikel
  1. Pena Catra Jangan ‘Racuni’ Anak Kami →
  2. Pena Catra Kegagapan Menghadapi dan Mengatasi Bencana →
  3. Pena Catra Akhir Cerita ‘Demonstrasi’ →
  4. Pena Catra Pemadaman Kebakaran Hutan, Jangan Libatkan Anak-Anak! →
  5. Pena Catra Mengapa Mereka Marah? →

Pajak adalah kontrak moral antara negara dan rakyat, tidak bisa dipahami sekadar sebagai urusan teknis fiskal. Negara berhak memungut pajak, tetapi hak tersebut dibatasi oleh kewajiban menghadirkan keadilan, perlindungan sosial, dan kesejahteraan. Ketika pajak dipungut secara agresif sementara negara absen dalam pemenuhan kebutuhan dasar, maka yang runtuh bukan hanya daya beli rakyat, melainkan juga legitimasi kekuasaan.

Revolusi Prancis 1789 meledak karena sistem pajak feodal yang timpang.  Bangsawan dan gereja hampir bebas pajak, sementara rakyat jelata diperas di tengah kelaparan. Pajak menjadi simbol ketidakadilan kelas yang menggulingkan monarki. Di Indonesia, Perang Diponegoro (1825–1830) juga dipicu oleh penindasan kolonial, termasuk pajak tanah dan pungutan sewa yang mengabaikan adat serta kondisi ekonomi rakyat Jawa. Pajak yang kehilangan keadilan selalu melahirkan perlawanan.

Kondisi serupa kini mulai dirasakan masyarakat Indonesia. Tekanan pajak hadir hampir di seluruh sendi kehidupan. PBB naik seiring lonjakan nilai tanah, meski penghasilan pemiliknya tidak ikut meningkat. Pajak kendaraan membebani mobilitas rakyat pekerja. Pajak penghasilan dan pajak konsumsi menggerus gaji yang sebagian besar habis untuk kebutuhan pokok. Pada saat yang sama, pendidikan semakin mahal, layanan kesehatan masih harus banyak dibayar sendiri, dan harga sembako terus merangkak naik. Ketimpangan antara pendapatan dan pengeluaran rumah tangga kian akut.

Kontrasnya kondisi rakyat dengan perilaku elite melukai rasa keadilan publik. Di tengah himpitan hidup masyarakat, para penguasa dan politisi tetap menikmati gaji besar, tunjangan melimpah, dan fasilitas berlebihan. Skandal korupsi dengan nilai fantastis terus bermunculan. Ketika rakyat diminta berkorban atas nama negara, yang tampak justru negara membiarkan kebocoran anggaran dan gaya hidup mewah para pejabatnya.

Peningkatan pendapatan negara melalui pajak harus dilakukan dengan kehati-hatian sosial. Pajak tidak boleh dijadikan jalan pintas menutup defisit akibat korupsi dan pemborosan elite. Dalam kondisi ekonomi nasional yang rapuh, yang pertama kali harus berkorban adalah para penguasa. Presiden, politisi, anggota dewan, menteri, kepala daerah, dan pejabat tinggi negara harus dikenai pemangkasan gaji dan fasilitas adalah tuntutan etis yang tak bisa ditunda.

Pemberantasan korupsi harus dilakukan secara radikal. Hukuman berat, penyitaan aset, dan pemiskinan koruptor adalah prasyarat mutlak agar pajak kembali memperoleh legitimasi moral. Tanpa keadilan hukum, pajak akan terus dipersepsi sebagai alat penindasan, bukan sarana gotong royong kebangsaan.

Pajak yang berkeadilan adalah pajak yang melindungi rakyat kecil, menjamin pendidikan dan kesehatan, serta menghadirkan manfaat nyata bagi kesejahteraan. Pemerintah perlu belajar dari sejarah dan realitas hari ini. Ketika pajak terus menekan sementara keadilan tak kunjung hadir, kesabaran rakyat berbatas jua.

Tags:
#kolonial #Pajak #Penindasan #Perang #Rakyat
PenulisYuliantoro
Alumni Sosiologi UGM (1995), jurnalis dan penulis yang menekuni isu sosial, budaya, dan kebijakan publik.
Komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Populer

Pena Catra

Jangan ‘Racuni’ Anak Kami

Wicaksana • 8 Sep 2026
Pena Catra

Di Jalanan, Kami Sandarkan Cita-cita

Wahjudi Djaja • 18 Mei 2026
Pena Catra

Refleksi 12 Mei, Martil Perubahan & Bangsa yang Kehilangan Martabat

Yuliantoro • 12 Mei 2026
Pena Catra

KDMP dan Rasa Cinta Tanah Air

Wahjudi Djaja • 25 Jun 2026
Pena Catra

Akhir Cerita ‘Demonstrasi’

Wicaksana • 28 Agu 2026
Pena Catra

7 Juni 1999, Pemilu Pertama Era Reformasi

Wahjudi Djaja • 7 Jun 2026

Berita Terkait

Lebih banyak ›
Rocket bound by chains within a red no-entry circle over a city skyline, conveying a prohibition or ban on missiles.
Pena Catra

Nuklir untuk Perdamaian

Wicaksana • 9 Agu 2026
Indonesian official in a beige uniform and black peci sits at a desk with a microphone, tablet, papers, and a small Indonesian flag.
Pena Catra

Komunikasi Nirempati

Wicaksana • 3 Agu 2026
Stylized portrait of a high-ranking officer in a dark green ceremonial uniform with gold epaulettes, medals, and a sword, seated in a carved chair.
Pena Catra

Wirya, Arta dan Winasis

Wahjudi Djaja • 22 Jul 2026
Pena Catra

Mudahnya Menjadi Pejabat

Wahjudi Djaja • 15 Jul 2026
Pena Catra

Proyek Maddox Jolie

Wahjudi Djaja • 7 Jul 2026
Speaker in a white suit raises a clenched fist at microphones during a political rally, surrounded by a crowd and reporters.
Pena Catra

Dekrit Dalam Sejarah

Wahjudi Djaja • 5 Jul 2026
Two soccer players chase the ball on a green field; a yellow-clad goalkeeper and a blue-and-white defender contest a multi-colored ball with a crowded stadium in the background.
Pena Catra

Tanjung Verde: Big Dream, Refuse to Lose

Wahjudi Djaja • 4 Jul 2026
Pena Catra

Iptu Sena dan Permohonan Maaf Seorang Polisi

Wahjudi Djaja • 1 Jul 2026
0
Follow us on
Up Next: Giyanti: Memecah Kosmos Jawa
Ikuti Media Sosial Kami
  • Facebook
  • Instagram
  • X/Twitter
  • Youtube
  • Tiktok
Hago
Menu
  • Warta
  • Catra Milenia
  • Catra Cendekia
  • Catra Budaya
  • Pena Catra
  • Idea Catra
  • Catra Wisata
  • Etalase
Informasi
  • Tentang Kami
  • Tim Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

Jl. Sunan Ampel No.167, Jaban, Sinduharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55581

Kontak

[email protected]
+62 819 887078

© Copyright CATRAWARTA
Catrawarta Theme by Dabtive Network