catrawarta.com - Perang Diponegoro (1825–1830) juga dipicu oleh penindasan kolonial, termasuk pajak tanah dan pungutan sewa yang mengabaikan adat serta kondisi ekonomi rakyat Jawa.
Belum lama ini publik dikejutkan oleh kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Pati yang melonjak hingga 200 persen. Alih-alih meningkatkan kepatuhan, kebijakan tersebut justru memicu penolakan luas dan berujung pada gejolak sosial. Peristiwa itu menjadi penanda penting bahwa pajak yang dipaksakan tanpa keadilan dan empati sosial dapat berubah menjadi petaka politik dan sosial.
Ironisnya, kasus Pati belum sepenuhnya dijadikan pelajaran. Di Jawa Tengah, pemerintah daerah kini kembali mengintensifkan penarikan pajak, termasuk pajak kendaraan bermotor, di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sedang tertekan. Resistensi publik pun mulai terasa.
Pajak adalah kontrak moral antara negara dan rakyat, tidak bisa dipahami sekadar sebagai urusan teknis fiskal. Negara berhak memungut pajak, tetapi hak tersebut dibatasi oleh kewajiban menghadirkan keadilan, perlindungan sosial, dan kesejahteraan. Ketika pajak dipungut secara agresif sementara negara absen dalam pemenuhan kebutuhan dasar, maka yang runtuh bukan hanya daya beli rakyat, melainkan juga legitimasi kekuasaan.
Revolusi Prancis 1789 meledak karena sistem pajak feodal yang timpang. Bangsawan dan gereja hampir bebas pajak, sementara rakyat jelata diperas di tengah kelaparan. Pajak menjadi simbol ketidakadilan kelas yang menggulingkan monarki. Di Indonesia, Perang Diponegoro (1825–1830) juga dipicu oleh penindasan kolonial, termasuk pajak tanah dan pungutan sewa yang mengabaikan adat serta kondisi ekonomi rakyat Jawa. Pajak yang kehilangan keadilan selalu melahirkan perlawanan.
Kondisi serupa kini mulai dirasakan masyarakat Indonesia. Tekanan pajak hadir hampir di seluruh sendi kehidupan. PBB naik seiring lonjakan nilai tanah, meski penghasilan pemiliknya tidak ikut meningkat. Pajak kendaraan membebani mobilitas rakyat pekerja. Pajak penghasilan dan pajak konsumsi menggerus gaji yang sebagian besar habis untuk kebutuhan pokok. Pada saat yang sama, pendidikan semakin mahal, layanan kesehatan masih harus banyak dibayar sendiri, dan harga sembako terus merangkak naik. Ketimpangan antara pendapatan dan pengeluaran rumah tangga kian akut.
Kontrasnya kondisi rakyat dengan perilaku elite melukai rasa keadilan publik. Di tengah himpitan hidup masyarakat, para penguasa dan politisi tetap menikmati gaji besar, tunjangan melimpah, dan fasilitas berlebihan. Skandal korupsi dengan nilai fantastis terus bermunculan. Ketika rakyat diminta berkorban atas nama negara, yang tampak justru negara membiarkan kebocoran anggaran dan gaya hidup mewah para pejabatnya.
Peningkatan pendapatan negara melalui pajak harus dilakukan dengan kehati-hatian sosial. Pajak tidak boleh dijadikan jalan pintas menutup defisit akibat korupsi dan pemborosan elite. Dalam kondisi ekonomi nasional yang rapuh, yang pertama kali harus berkorban adalah para penguasa. Presiden, politisi, anggota dewan, menteri, kepala daerah, dan pejabat tinggi negara harus dikenai pemangkasan gaji dan fasilitas adalah tuntutan etis yang tak bisa ditunda.
Pemberantasan korupsi harus dilakukan secara radikal. Hukuman berat, penyitaan aset, dan pemiskinan koruptor adalah prasyarat mutlak agar pajak kembali memperoleh legitimasi moral. Tanpa keadilan hukum, pajak akan terus dipersepsi sebagai alat penindasan, bukan sarana gotong royong kebangsaan.
Pajak yang berkeadilan adalah pajak yang melindungi rakyat kecil, menjamin pendidikan dan kesehatan, serta menghadirkan manfaat nyata bagi kesejahteraan. Pemerintah perlu belajar dari sejarah dan realitas hari ini. Ketika pajak terus menekan sementara keadilan tak kunjung hadir, kesabaran rakyat berbatas jua.








