Hago
  • Warta
  • Catra Cendekia
  • Catra Milenia
  • Catra Budaya
  • Catra Wisata
  • Etalase
  • Idea Catra
  • Pena Catra
BERITA TERBARU
Catra Cendekia

Mengenal Syukur Mandar, Aktivis dan Akademisi Memimpin Gerakan Oposisi

Penulis: Siswantini Suryandari 26 Jul 2026 4 menit baca
Nama Bang Syukur Mandar, atau Dr. Muhammad Syukur Mandar, S.H., M.H., belakangan menjadi perhatian publik melalui kritik-kritiknya terhadap kebijakan pemerintah
Bang Syukur Mandar, atau Dr. Muhammad Syukur Mandar, S.H., M.H. (dok Gerakan Oposisi)
Bagikan:
1

catrawarta.com - Nama Bang Syukur Mandar, atau Dr. Muhammad Syukur Mandar, S.H., M.H., belakangan menjadi perhatian publik melalui kritik-kritiknya terhadap kebijakan pemerintah dan dinamika politik nasional yang disampaikan melalui media sosial maupun berbagai forum publik.

Syukur Mandar dikenal sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Ibnu Chaldun Jakarta. Ia juga dikenal sebagai aktivis, advokat, akademisi, dan tokoh publik asal Maluku Utara.

Sebelumnya, Syukur Mandar sempat digadang-gadang maju dalam Pemilihan Bupati Halmahera Barat 2024. Namun, namanya tidak sampai tercatat dalam proses pendaftaran pasangan calon di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca Juga
5 artikel
  1. Catra Cendekia Keracunan Makanan Bisa Sebabkan Gangguan Memori, Ini Penjelasan CDC →
  2. Catra Cendekia Berpulangnya Prof Djoko Suryo: Sejarah Bukan Hanya Deretan Tahun dan Peristiwa, Ada Manusia di Sana →
  3. Catra Cendekia Buku Islam ala Prabowo Jadi Sorotan, Sejumlah Tokoh Bantah Pernah Menulis →
  4. Catra Cendekia Memahami Garis Kemiskinan Indonesia: Standar BPS vs Bank Dunia →
  5. Catra Cendekia BRIN Kembangkan Sistem Deteksi Hotspot Karhutla, Informasi Keluar dalam 30 Menit →

Ia juga pernah menjadi juru kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pada Pemilu 2024.

Pada 2023, Syukur Mandar pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Jaya.

Namanya juga sempat menjadi perhatian publik setelah memimpin tim 12 kuasa hukum Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRPBD) yang melaporkan kinerja KPU Papua Barat Daya ke Bawaslu Papua Barat Daya pada 24 September 2024.

Langkah tersebut dilakukan dalam rangka menempuh upaya hukum terkait penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya.

Pimpin Gerakan Oposisi

Pada 26 Juni 2026, Syukur Mandar tampil sebagai Presiden Dewan Nasional Gerakan Oposisi dalam deklarasi gerakan tersebut.

Bang Syukur Mandar, atau Dr. Muhammad Syukur Mandar, S.H., M.H., belakangan menjadi perhatian publik melalui kritik-kritiknya terhadap kebijakan pemerintah
Dr. Muhammad Syukur Mandar, S.H., M.H., rutin menjadi pengisi siniar Bang Syukur Mandar. (dok pribadi)

Dalam forum diskusi publik bertajuk “Gerakan Oposisi: Meluruskan Jalan Indonesia” yang disiarkan melalui siniar Gerakan Oposisi, Syukur menjelaskan alasan di balik lahirnya gerakan tersebut.

Menurut dia, Gerakan Oposisi lahir karena cita-cita bernegara dan memakmurkan rakyat sebagaimana diamanatkan para pendiri bangsa dan tertuang dalam UUD 1945 dinilainya belum dijalankan secara optimal oleh pemerintah.

Syukur menyoroti implementasi Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945. Ia menilai semangat kedua pasal tersebut belum sepenuhnya diwujudkan dalam penyelenggaraan negara.

“Problemnya Pasal 33 mungkin sudah punah, mari suri atau dimatikan menjadi lip service. Dan hidup bernegara ini bersumber dari pajak. Tidak bisa dibantah bahwa Pasal 33 tidak hidup. Dan 80 persen sumber daya manusia dikuasai konglomerat, dan pejabat sebagai pengusaha, dan pengusaha sebagai pejabat. Oligarki yang kita tahu,” kata Syukur.

Ia juga menyinggung kontribusi pajak terhadap pembiayaan negara yang menurutnya menunjukkan adanya persoalan serius dalam pengelolaan negara.

“Dan 82 persen pajak rakyat menghidupi negara. Ini ada kesalahan serius dalam bernegara, maka kita akan mengembalikan ke jalan lurus,” ujarnya.

Pasal 33 UUD 1945 mengatur mengenai dasar perekonomian nasional, penguasaan negara atas sumber daya alam, serta prinsip demokrasi ekonomi.

Sementara itu, Pasal 34 UUD 1945 mengatur mengenai sistem jaminan sosial, kesejahteraan sosial, dan tanggung jawab negara. Pasal tersebut juga menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, serta mengamanatkan pembentukan sistem jaminan sosial dan penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak bagi seluruh rakyat.

Menurut Syukur, salah satu tugas presiden adalah memastikan amanat Pasal 33 UUD 1945 dijalankan sekaligus menyelesaikan berbagai persoalan masa lalu agar tidak menjadi beban bagi negara.

Ia juga mengkritik fungsi DPR RI sebagai lembaga legislatif yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.

Menurut dia, fungsi kontrol tersebut tidak berjalan optimal karena parlemen dinilai lebih banyak menjadi bagian dari koalisi pemerintah.

“Ini koalisi besar. Regulasi-regulasi yang dikeluarkan pemerintah seperti MBG, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat dan lainnya tidak melibatkan DPR,” tegasnya.

Syukur menilai, pemerintah yang terlalu kuat dan memiliki kekuasaan besar berpotensi membuat mekanisme kontrol terhadap penyelenggaraan negara menjadi lemah.

“Presiden Prabowo punya niat baik, tapi saat ini yang terjadi, meminjam istilah, ada negara di dalam negara. Ada presiden bayangan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti komposisi pejabat pemerintahan dan kabinet yang menurutnya belum sepenuhnya diisi oleh orang-orang yang memiliki kapasitas sesuai bidangnya.

“Kalau Presiden ingin melawan oligarki, harus dilawan. Kita bisa lihat bagaimana susunan kabinet tidak punya program strategis. Kebijakan yang diturunkan tidak prudent. Menteri-menteri merasa tidak berdosa dan tidak mendukung. Bila ada kebijakan yang salah, Presiden yang langsung disalahkan oleh masyarakat,” jelasnya.

Syukur juga menyoroti rapat kerja antara pemerintah dan DPR RI yang menurutnya lebih banyak membahas penambahan anggaran. Ia mempertanyakan perhatian terhadap penyediaan bantalan sosial bagi masyarakat, khususnya pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja (PHK).

Atas dasar berbagai persoalan tersebut, kata Syukur, Gerakan Oposisi hadir untuk mengkritisi sekaligus mengawasi kebijakan pemerintah.

Sorotan terhadap Rekam Jejak Hukum

Di tengah kritik yang disampaikan Syukur Mandar terhadap kebijakan pemerintah, muncul pula sorotan dari sejumlah pihak mengenai rekam jejaknya, termasuk dugaan keterlibatan dalam perkara hukum yang pernah mencuat beberapa tahun lalu.

Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi, seperti dilansir Teropong Senayan, menilai kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi.

Namun, menurutnya, masyarakat juga berhak mengetahui rekam jejak pihak-pihak yang menyampaikan kritik agar dapat menilai secara utuh kredibilitas setiap pernyataan yang disampaikan.

Sementara itu, berdasarkan pemberitaan Antara, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Utara pada 2017 pernah menetapkan Syukur Mandar sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan uang senilai Rp1 miliar.

Tags:
#bang syukur mandar #gerakan oposisi #Presiden Dewan Nasional Gerakan Oposisi #Syukur Mandar
Siswantini Suryandari
PenulisSiswantini Suryandari
Jurnalis senior, alumi Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada
Male singer on stage, wearing a white robe and head wrap, holding a microphone and raising one arm.
EditorWahjudi Djaja
Budayawan Sleman, Ketua Umum Keluarga Alumni Sejarah Universitas Gadjah Mada (Kasagama), Dosen STIEPAR API Yogyakarta, Pokja Ketahanan Ekonomi Badan Kesbangpol DIY, Direktur Pusat Kebudayaan Saptohoedojo
Komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Populer

Catra Cendekia

Keracunan Makanan Bisa Sebabkan Gangguan Memori, Ini Penjelasan CDC

Siswantini Suryandari • 8 Sep 2026
Catra Cendekia

Anwar Hafid Viral karena Program Nyata untuk Warga Sulteng, Utamakan Pendidikan dan Kesehatan

Siswantini Suryandari • 5 Sep 2026
Catra Cendekia

Kesenjangan Generasi dalam Melihat AI: Mengapa Gen Z Paling Cemas?

dhiya • 5 Mar 2026
Catra Cendekia

Saat B.J. Habibie Memilih Rakyat

Siswantini Suryandari • 25 Jun 2026
Catra Cendekia

Indeks Kerukunan Umat Beragama 2025 Tertinggi dalam 11 Tahun, Bukan Berarti Masalah Toleransi Selesai

Siswantini Suryandari • 24 Agu 2026
Catra Cendekia

Refleksi Nasir Tamara di Balik Revolusi Iran dan Tantangan Geopolitik Global

Wiwit • 4 Sep 2026

Berita Terkait

Lebih banyak ›
Perundungan masih menjadi tantangan serius di lingkungan pesantren. Dampaknya tidak hanya mengganggu proses pendidikan, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis, fisik, sosial, hingga kehidupan material dan finansial santri.
Catra Cendekia

Riset BRIN: 83 Persen Santri Berpotensi Alami Perundungan, Dampaknya hingga Psikologis

Siswantini Suryandari • 5 Sep 2026
Nama Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid belakangan ramai diperbincangkan di media sosial.Bukan karena video kontennya viral. Bukan pula karena polemik atau kontroversi.
Catra Cendekia

Anwar Hafid Viral karena Program Nyata untuk Warga Sulteng, Utamakan Pendidikan dan Kesehatan

Siswantini Suryandari • 5 Sep 2026
Man wearing a hat and sunglasses in a bookstore, presenting a book titled Revolusi Iran.
Catra Cendekia

Refleksi Nasir Tamara di Balik Revolusi Iran dan Tantangan Geopolitik Global

Wiwit • 4 Sep 2026
Universitas Gadjah Mada (UGM) membentuk Tim Tanggap Cepat UGM untuk Desa Sade untuk membantu rehabilitasi dan rekonstruksi Kampung Adat Sade, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, yang terdampak kebakaran.
Catra Cendekia

UGM Bentuk Tim Tanggap Cepat Bantu Rekonstruksi Kampung Adat Sade

Siswantini Suryandari • 4 Sep 2026
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menggabungkan pemikiran filosofis Mohammad Natsir dan cita-cita B.J. Habibie dalam membangun masa depan Indonesia.
Catra Cendekia

Yusril Gabungkan Pemikiran Natsir dan Habibie: Etika Jadi Kompas, Teknologi Jadi Mesin

Siswantini Suryandari • 2 Sep 2026
Professional head-and-shoulders portrait of a middle-aged man in a dark suit, white shirt, and light blue tie against a pale yellow background.
Catra Cendekia

Raih Doktor Ilmu Filsafat UI, Yusril Ihza Mahendra Kupas Gagasan M Natsir tentang Islam dan Negara

Siswantini Suryandari • 1 Sep 2026
Pemerintah menerbitkan izin operasional bagi 25 program studi (prodi) baru Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) berbasis rumah sakit (hospital-based).
Catra Cendekia

Atasi Kekurangan 65.000 Dokter Spesialis, Pemerintah Buka 25 Prodi PPDS Berbasis Rumah Sakit

Siswantini Suryandari • 1 Sep 2026
Kementerian Kebudayaan resmi meluncurkan lima jilid pertama buku Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global, Senin (31/8/2026).
Catra Cendekia

Kemenbud Luncurkan 5 Jilid Buku Sejarah Indonesia, Versi Digital Dibagikan Gratis

Siswantini Suryandari • 1 Sep 2026
1
Follow us on
Up Next: Sebanyak 1.183 kasus HIV pada kelompok usia 0-24 tahun tercatat di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, secara kumulatif sejak 2001 hingga Juni 2026 1.183 Kasus HIV pada Usia 0-24 Tahun Tercatat di Sidoarjo
Ikuti Media Sosial Kami
  • Facebook
  • Instagram
  • X/Twitter
  • Youtube
  • Tiktok
Hago
Menu
  • Warta
  • Catra Milenia
  • Catra Cendekia
  • Catra Budaya
  • Pena Catra
  • Idea Catra
  • Catra Wisata
  • Etalase
Informasi
  • Tentang Kami
  • Tim Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

Jl. Sunan Ampel No.167, Jaban, Sinduharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55581

Kontak

[email protected]
+62 819 887078

© Copyright CATRAWARTA
Catrawarta Theme by Dabtive Network