Hago
  • Warta
  • Catra Cendekia
  • Catra Milenia
  • Catra Budaya
  • Catra Wisata
  • Etalase
  • Idea Catra
  • Pena Catra
BERITA TERBARU
Catra Cendekia

Ombudsman Soroti Maraknya Pungutan Komite Sekolah

Penulis: Siswantini Suryandari 8 Jul 2026 3 menit baca
Pungutan liar oleh komite sekolah masih menjadi persoalan yang hampir setiap tahun dilaporkan masyarakat kepada Ombudsman RI.
Ilustrasi pungutan liar. (dok Freepik)
Bagikan:
0

catrawarta.com - Pungutan liar oleh komite sekolah masih menjadi persoalan yang hampir setiap tahun dilaporkan masyarakat kepada Ombudsman RI. Praktik tersebut ditemukan di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP hingga SMA dan SMK, meski tidak semua komite sekolah menjalankan praktik serupa.

Mantan anggota komite sebuah SMP negeri di Jakarta Timur, Dyah Soekasto, membagikan pengalamannya mengenai peran komite sekolah yang lebih berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara orang tua murid dan pihak sekolah.

Menurut dia, kebijakan sekolah gratis membuat sekolah tidak dapat memungut biaya apa pun dari orang tua murid. Sementara itu, terdapat sejumlah kebutuhan operasional kecil yang tidak tercakup dalam anggaran sekolah, seperti penyediaan air minum galon di kelas, biaya fotokopi hingga bantuan uang duka.

Baca Juga
5 artikel
  1. Catra Cendekia Keracunan Makanan Bisa Sebabkan Gangguan Memori, Ini Penjelasan CDC →
  2. Catra Cendekia Berpulangnya Prof Djoko Suryo: Sejarah Bukan Hanya Deretan Tahun dan Peristiwa, Ada Manusia di Sana →
  3. Catra Cendekia Buku Islam ala Prabowo Jadi Sorotan, Sejumlah Tokoh Bantah Pernah Menulis →
  4. Catra Cendekia Memahami Garis Kemiskinan Indonesia: Standar BPS vs Bank Dunia →
  5. Catra Cendekia BRIN Kembangkan Sistem Deteksi Hotspot Karhutla, Informasi Keluar dalam 30 Menit →

“Komite sekolah bersama koordinator kelas kemudian membuka kas kelas dengan iuran sukarela sebesar Rp5.000 per minggu untuk memenuhi kebutuhan tersebut,” kata Dyah kepada catrawarta.com, Rabu (8/7/2026).

Selain itu, ketika OSIS menggelar kegiatan seperti class meeting, komite sekolah biasanya membantu penggalangan dana untuk hadiah melalui donasi orang tua murid yang mampu maupun sponsor.

Dyah menegaskan seluruh aktivitas komite sekolah dilakukan dengan sepengetahuan kepala sekolah dan jajaran wakil kepala sekolah. “Kalau melewati ketentuan pasti akan ditegur,” ujarnya.

Di sisi lain, praktik pungutan oleh komite sekolah masih kerap terjadi. Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Sopian Hadi, dalam tulisannya di laman Ombudsman RI menjelaskan bahwa sumber pendanaan pendidikan yang berasal dari pungutan hanya dapat dilakukan oleh sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Infographic about the School Committee (Komite Sekolah) showing its purpose, members, and key functions (governance and collaboration).
Komite Sekolah (dok Kemendikdasmen)

Ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022.

Namun dalam praktiknya, kata Sopian, masih ada pihak yang melakukan pungutan tidak sesuai aturan, termasuk komite sekolah. Padahal, bentuk partisipasi masyarakat dalam pendanaan pendidikan melalui komite sekolah seharusnya berupa sumbangan yang bersifat sukarela, bukan pungutan yang bersifat wajib.

“Dalam kenyataan di lapangan, komite sekolah cenderung salah mengartikan partisipasi pendidikan tersebut,” ujarnya.

Berdasarkan laporan masyarakat yang diterima Ombudsman RI, praktik pungutan kepada peserta didik yang dilakukan komite sekolah masih marak terjadi.

Menurut Sopian, komite sekolah kerap dipersepsikan sebagai perpanjangan tangan sekolah untuk melakukan penggalangan dana, termasuk untuk membiayai pembangunan fisik sekolah.

Padahal pembangunan sarana dan prasarana pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah melalui anggaran daerah maupun pusat.

“Jika ingin melakukan pembangunan fisik, sekolah seharusnya mengajukan usulan kepada dinas pendidikan. Namun dalam praktiknya, biaya tersebut justru dibebankan kepada peserta didik melalui komite sekolah,” katanya.

Ia juga menyoroti adanya sekolah yang memasukkan berbagai program bernilai ratusan juta rupiah dalam Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS), lalu membebankan kekurangan anggaran kepada peserta didik melalui iuran bulanan selama satu tahun ajaran.

Tidak jarang pula, kata dia, kepala sekolah ikut menandatangani surat edaran pengumpulan dana yang diterbitkan komite sekolah meskipun pihak sekolah kerap beralasan tidak mengetahui adanya pungutan tersebut.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Sopian menilai kepala daerah perlu melakukan pembinaan secara berkala terhadap komite sekolah sesuai kewenangannya, setidaknya satu kali dalam setahun.

Selain itu, peran Dewan Pendidikan, camat, serta lurah atau kepala desa juga perlu dioptimalkan dalam melakukan pembinaan terhadap komite sekolah.

“Sangat jarang kita mendengar peran pihak-pihak tersebut dalam melakukan pembinaan terhadap komite sekolah. Komite sekolah seolah berjalan sendiri tanpa pendampingan,” ujarnya.

Menurut Sopian, konsultasi dan koordinasi yang baik sangat diperlukan agar upaya penggalangan dana oleh komite sekolah tidak berubah menjadi pungutan yang justru memberatkan peserta didik dari keluarga kurang mampu.

“Jangan sampai komite sekolah memiliki niat baik membantu dunia pendidikan, tetapi caranya keliru,” pungkasnya.

Tags:
#Komite Sekolah #Ombudsman RI #pungutan sekolah #sekolah Indonesia #setop pungli di sekolah
Siswantini Suryandari
PenulisSiswantini Suryandari
Jurnalis senior, alumi Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada
Male singer on stage, wearing a white robe and head wrap, holding a microphone and raising one arm.
EditorWahjudi Djaja
Budayawan Sleman, Ketua Umum Keluarga Alumni Sejarah Universitas Gadjah Mada (Kasagama), Dosen STIEPAR API Yogyakarta, Pokja Ketahanan Ekonomi Badan Kesbangpol DIY, Direktur Pusat Kebudayaan Saptohoedojo
Komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Populer

Catra Cendekia

Keracunan Makanan Bisa Sebabkan Gangguan Memori, Ini Penjelasan CDC

Siswantini Suryandari • 8 Sep 2026
Catra Cendekia

Anwar Hafid Viral karena Program Nyata untuk Warga Sulteng, Utamakan Pendidikan dan Kesehatan

Siswantini Suryandari • 5 Sep 2026
Catra Cendekia

Kesenjangan Generasi dalam Melihat AI: Mengapa Gen Z Paling Cemas?

dhiya • 5 Mar 2026
Catra Cendekia

Refleksi Nasir Tamara di Balik Revolusi Iran dan Tantangan Geopolitik Global

Wiwit • 4 Sep 2026
Catra Cendekia

Literasi Digital dan Pendidikan Karakter Jadi Benteng Cegah Radikalisme pada Anak

dhiya • 7 Mar 2026
Catra Cendekia

BRIN Kembangkan Sistem Deteksi Hotspot Karhutla, Informasi Keluar dalam 30 Menit

Siswantini Suryandari • 5 Sep 2026

Berita Terkait

Lebih banyak ›
Perundungan masih menjadi tantangan serius di lingkungan pesantren. Dampaknya tidak hanya mengganggu proses pendidikan, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis, fisik, sosial, hingga kehidupan material dan finansial santri.
Catra Cendekia

Riset BRIN: 83 Persen Santri Berpotensi Alami Perundungan, Dampaknya hingga Psikologis

Siswantini Suryandari • 5 Sep 2026
Nama Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid belakangan ramai diperbincangkan di media sosial.Bukan karena video kontennya viral. Bukan pula karena polemik atau kontroversi.
Catra Cendekia

Anwar Hafid Viral karena Program Nyata untuk Warga Sulteng, Utamakan Pendidikan dan Kesehatan

Siswantini Suryandari • 5 Sep 2026
Man wearing a hat and sunglasses in a bookstore, presenting a book titled Revolusi Iran.
Catra Cendekia

Refleksi Nasir Tamara di Balik Revolusi Iran dan Tantangan Geopolitik Global

Wiwit • 4 Sep 2026
Universitas Gadjah Mada (UGM) membentuk Tim Tanggap Cepat UGM untuk Desa Sade untuk membantu rehabilitasi dan rekonstruksi Kampung Adat Sade, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, yang terdampak kebakaran.
Catra Cendekia

UGM Bentuk Tim Tanggap Cepat Bantu Rekonstruksi Kampung Adat Sade

Siswantini Suryandari • 4 Sep 2026
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menggabungkan pemikiran filosofis Mohammad Natsir dan cita-cita B.J. Habibie dalam membangun masa depan Indonesia.
Catra Cendekia

Yusril Gabungkan Pemikiran Natsir dan Habibie: Etika Jadi Kompas, Teknologi Jadi Mesin

Siswantini Suryandari • 2 Sep 2026
Professional head-and-shoulders portrait of a middle-aged man in a dark suit, white shirt, and light blue tie against a pale yellow background.
Catra Cendekia

Raih Doktor Ilmu Filsafat UI, Yusril Ihza Mahendra Kupas Gagasan M Natsir tentang Islam dan Negara

Siswantini Suryandari • 1 Sep 2026
Pemerintah menerbitkan izin operasional bagi 25 program studi (prodi) baru Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) berbasis rumah sakit (hospital-based).
Catra Cendekia

Atasi Kekurangan 65.000 Dokter Spesialis, Pemerintah Buka 25 Prodi PPDS Berbasis Rumah Sakit

Siswantini Suryandari • 1 Sep 2026
Kementerian Kebudayaan resmi meluncurkan lima jilid pertama buku Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global, Senin (31/8/2026).
Catra Cendekia

Kemenbud Luncurkan 5 Jilid Buku Sejarah Indonesia, Versi Digital Dibagikan Gratis

Siswantini Suryandari • 1 Sep 2026
0
Follow us on
Up Next: Ilustrasi satelit yang melayang di luar angkasa untuk membantu telekomunikasi. Peluncuran Satelit Palapa, Titik Balik Telekomunikasi Indonesia  
Ikuti Media Sosial Kami
  • Facebook
  • Instagram
  • X/Twitter
  • Youtube
  • Tiktok
Hago
Menu
  • Warta
  • Catra Milenia
  • Catra Cendekia
  • Catra Budaya
  • Pena Catra
  • Idea Catra
  • Catra Wisata
  • Etalase
Informasi
  • Tentang Kami
  • Tim Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

Jl. Sunan Ampel No.167, Jaban, Sinduharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55581

Kontak

[email protected]
+62 819 887078

© Copyright CATRAWARTA
Catrawarta Theme by Dabtive Network