catrawarta.com - Banyak kritik terlontar pada pemerintah tentang Sekolah Rakyat. Sama seperti halnya kritik pada MBG dan program lain yang dinilai pemborosan di tengah isu penghematan.
Pada program Sekolah Rakyat, pemerintah berusaha memperluas akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrem. Namun, kebijakan tersebut muncul di tengah fenomena menurunnya jumlah anak usia sekolah dasar di sejumlah daerah.
”Kondisi itu memunculkan pertanyaan, apakah pembangunan sekolah baru masih menjadi prioritas, atau justru perlu strategi lain dalam merancang pendidikan masa depan,” tanya Dosen Fakultas Pendidikan dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr Suryanto dalam keterangan tertulisnya kepada media, Sabtu (8/8/2026).
Kesempatan Mendapat Pendidikan Berkualitas
Persoalan pendidikan Indonesia, menurut Suryanto, bukan hanya tentang jumlah anak usia sekolah, tetapi juga bagaimana memastikan setiap anak benar-benar memperoleh kesempatan belajar yang berkualitas.
Ia melihat penurunan jumlah anak usia sekolah bisa terjadi bersamaan dengan masih adanya anak-anak yang belum memperoleh layanan pendidikan yang layak.
”Yang kita hadapi bukan hanya persoalan kapasitas sekolah, tetapi juga distribusi, keterjangkauan, kualitas, dan keadilan sosial,” tandasnya.
Fase Transisi Demografi
Mengutip Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025, tingkat fertilitas Indonesia kini berada pada angka 2,13 anak per perempuan, sementara proporsi penduduk berusia 60 tahun ke atas telah mencapai 11,97 persen.
Data tersebut, urai Suryanto, menunjukkan Indonesia tengah memasuki fase transisi demografi. Pertumbuhan kelompok usia anak melambat sementara populasi lanjut usia terus meningkat.
Perubahan demografi tidak berlangsung merata di seluruh wilayah. Beberapa daerah memang mengalami penurunan jumlah peserta didik, tetapi kawasan perkotaan, daerah industri, wilayah transmigrasi, hingga permukiman baru justru masih mengalami pertumbuhan calon siswa.
”Kesalahan terbesar adalah menggunakan angka nasional untuk mengambil keputusan yang bersifat lokal. Kebijakan pendidikan harus berbasis data sampai tingkat desa dan kecamatan, sehingga pemerintah mengetahui di mana anak-anak yang benar-benar membutuhkan layanan pendidikan berada,” kritik Suryanto.








