Hago
  • Warta
  • Catra Cendekia
  • Catra Milenia
  • Catra Budaya
  • Catra Wisata
  • Etalase
  • Idea Catra
  • Pena Catra
BERITA TERBARU
Pena Catra

Keadilan Dalam Tekanan Opini Publik

Penulis: Yuliantoro 29 Jan 2026 3 menit baca
Diperbarui Februari 28, 2026
Ilustrasi Keadilan Dengan Tekanan Opini Publik
Bagikan:
0

catrawarta.com - Perkembangan media sosial telah mengubah lanskap penegakan hukum di Indonesia. Hukum tidak semata bergerak berdasarkan fakta, norma, dan rasionalitas yuridis, tetapi justru dikoreksi oleh viralitas dan tekanan opini publik. Fenomena ini melahirkan apa yang dapat disebut sebagai keadilan viral, yakni keadilan yang hadir bukan karena bekerjanya sistem hukum secara otonom dan berintegritas, tetapi karena ada desakan massa yang masif.

Dulu, saat era Orde Baru, ketidakadilan berlangsung secara sistemik melalui represi negara yang menutup ruang kritik dan koreksi. Saat ini, jelang tiga dekade reformasi, hukum kehilangan dimensi keadilan substantif. Media sosial kemudian berfungsi sebagai arena alternatif untuk “memaksa” negara mendengar suara rakyat. Banyak perkara berhenti pada penalaran hukum yang formalistik, kering, dan timpang apabila tanpa tekanan publik.

Kasus Hogi Minaya – Sleman (2025), Zainul Zainal Nur Rizki – Semarang (2022), Aman – Sumbawa (2022), dan sederet kisah lainnya adalah bukti timpangnya penegakan hukum. Polanya konsisten, korban kejahatan terlebih dahulu dikonstruksikan sebagai tersangka, lalu “terselamatkan” tekanan opini publik.

Baca Juga
5 artikel
  1. Pena Catra Jangan ‘Racuni’ Anak Kami →
  2. Pena Catra Kegagapan Menghadapi dan Mengatasi Bencana →
  3. Pena Catra Akhir Cerita ‘Demonstrasi’ →
  4. Pena Catra Pemadaman Kebakaran Hutan, Jangan Libatkan Anak-Anak! →
  5. Pena Catra Mengapa Mereka Marah? →

Asas Due Process of Law

Sebenarnya hukum positif Indonesia telah menyediakan dasar normatif yang jelas. Pasal 49 KUHP mengatur mengenai pembelaan terpaksa (noodweer), yakni perbuatan yang dilakukan untuk mempertahankan diri atau orang lain dari serangan melawan hukum yang mengancam secara seketika. Doktrin ini menegaskan bahwa tidak setiap perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa dapat serta-merta dipidana. Unsur adanya serangan, sifat melawan hukum, serta prinsip proporsionalitas seharusnya diuji secara cermat sejak tahap awal penyidikan.

KUHAP juga memberikan ruang diskresi yang memadai bagi aparat penegak hukum untuk bertindak adil dan profesional. Pasal 183 KUHAP menegaskan bahwa pemidanaan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Lebih jauh, asas due process of law menuntut agar penyidik dan penuntut umum tidak gegabah menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa analisis komprehensif terhadap konteks sosial dan faktual peristiwa. Penetapan tersangka bukanlah kewajiban mekanis, melainkan keputusan hukum yang mengandung tanggung jawab etik dan moral.

Persoalan mendasarnya terletak pada pola pikir aparat penegak hukum yang cenderung proseduralistik dan defensif. Demi alasan “keamanan institusional” korban kerap dijadikan tersangka. Hukum dijalankan terlebih dahulu, keadilan dipertimbangkan kemudian. Ketika tekanan publik menguat barulah pendekatan keadilan substantif dihadirkan. Pola semacam ini tidak hanya merusak kepercayaan publik terhadap hukum, tetapi juga menormalisasi ketidakadilan sebagai fase awal dalam proses penegakan hukum.

Negara hukum menuntut moral aparat untuk sejak awal membedakan antara pelaku dan korban, antara kejahatan dan pembelaan diri yang sah. Jika keadilan baru hadir setelah tekanan opini publik, maka sesungguhnya hukum tidak ditegakkan. Kondisi ini menjadi penanda serius bahwa nurani keadilan masih rapuh di hadapan dominasi prosedur dan logika kekuasaan.

Fenomena penegakan hukum semacam ini memunculkan pertanyaan mendasar, “Apakah praktik tersebut merupakan bentuk kesengajaan aparat yang membuka ruang permainan kekuasaan dengan tersangka atau pihak tertentu, ataukah mencerminkan keterbatasan kapasitas aparat dalam memahami dan menerapkan hukum acara pidana secara tepat?”

Ironis, negara yang telah merdeka hampir delapan dekade masih menghadapi praktik penegakan hukum yang serampangan, tidak konsisten, dan jauh dari prinsip keadilan. Dalam kondisi demikian, hukum berisiko direduksi menjadi sekadar instrumen kekuasaan, bukan sarana perlindungan warga negara. Jika situasi ini terus dibiarkan, maka krisis keadilan tidak lagi bersifat insidental, melainkan struktural.

Tags:
#hogi #Keadilan #kejaksaan #Polisi #tekanan opini publik
PenulisYuliantoro
Alumni Sosiologi UGM (1995), jurnalis dan penulis yang menekuni isu sosial, budaya, dan kebijakan publik.
Komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Populer

Pena Catra

Jangan ‘Racuni’ Anak Kami

Wicaksana • 8 Sep 2026
Pena Catra

Di Jalanan, Kami Sandarkan Cita-cita

Wahjudi Djaja • 18 Mei 2026
Pena Catra

7 Juni 1999, Pemilu Pertama Era Reformasi

Wahjudi Djaja • 7 Jun 2026
Pena Catra

Ketika Kesadaran (Mulai) Bangkit

Wahjudi Djaja • 13 Jun 2026
Pena Catra

Dentuman Tradisi, Ledakan Petaka

Yuliantoro • 22 Feb 2026
Pena Catra

Refleksi 12 Mei, Martil Perubahan & Bangsa yang Kehilangan Martabat

Yuliantoro • 12 Mei 2026

Berita Terkait

Lebih banyak ›
Rocket bound by chains within a red no-entry circle over a city skyline, conveying a prohibition or ban on missiles.
Pena Catra

Nuklir untuk Perdamaian

Wicaksana • 9 Agu 2026
Indonesian official in a beige uniform and black peci sits at a desk with a microphone, tablet, papers, and a small Indonesian flag.
Pena Catra

Komunikasi Nirempati

Wicaksana • 3 Agu 2026
Stylized portrait of a high-ranking officer in a dark green ceremonial uniform with gold epaulettes, medals, and a sword, seated in a carved chair.
Pena Catra

Wirya, Arta dan Winasis

Wahjudi Djaja • 22 Jul 2026
Pena Catra

Mudahnya Menjadi Pejabat

Wahjudi Djaja • 15 Jul 2026
Pena Catra

Proyek Maddox Jolie

Wahjudi Djaja • 7 Jul 2026
Speaker in a white suit raises a clenched fist at microphones during a political rally, surrounded by a crowd and reporters.
Pena Catra

Dekrit Dalam Sejarah

Wahjudi Djaja • 5 Jul 2026
Two soccer players chase the ball on a green field; a yellow-clad goalkeeper and a blue-and-white defender contest a multi-colored ball with a crowded stadium in the background.
Pena Catra

Tanjung Verde: Big Dream, Refuse to Lose

Wahjudi Djaja • 4 Jul 2026
Pena Catra

Iptu Sena dan Permohonan Maaf Seorang Polisi

Wahjudi Djaja • 1 Jul 2026
0
Follow us on
Up Next: Sejenak Memahami Post-Truth. Sejenak Memahami Post-Truth
Ikuti Media Sosial Kami
  • Facebook
  • Instagram
  • X/Twitter
  • Youtube
  • Tiktok
Hago
Menu
  • Warta
  • Catra Milenia
  • Catra Cendekia
  • Catra Budaya
  • Pena Catra
  • Idea Catra
  • Catra Wisata
  • Etalase
Informasi
  • Tentang Kami
  • Tim Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

Jl. Sunan Ampel No.167, Jaban, Sinduharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55581

Kontak

[email protected]
+62 819 887078

© Copyright CATRAWARTA
Catrawarta Theme by Dabtive Network