Hago
  • Warta
  • Catra Cendekia
  • Catra Milenia
  • Catra Budaya
  • Catra Wisata
  • Etalase
  • Idea Catra
  • Pena Catra
BERITA TERBARU
Pena Catra

Ketua Ombudsman Kena Korupsi, DPR Kecolongan atau Pembiaran?

Penulis: Yuliantoro 16 Apr 2026 3 menit baca
Silhouettes of two blindfolded men in suits exchanging money outside a government building, symbolizing bribery and corruption.
Ilustrasi Ketua Ombudsman Kena Korupsi, DPR Kecolongan atau Pembiaran? Sumber: catrawarta
Bagikan:
0

catrawarta.com - Penahanan Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto, oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia hanya enam hari setelah pelantikan cermin retaknya sistem seleksi pejabat publik di Indonesia. Fakta bahwa yang bersangkutan pernah menjabat anggota Ombudsman satu periode sebelumnya (2021–2026). Dan lolos kembali dalam uji kelayakan dan kepatutan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Hal itu menegaskan bahwa ada masalah serius dalam mekanisme rekrutmen elite negara.

Pertanyaan mendasar adalah bagaimana mungkin figur yang kini ditetapkan sebagai tersangka korupsi bisa kembali lolos seleksi formal yang diklaim “ketat, transparan, dan akuntabel”?Jawabannya tidak tunggal, tetapi dapat ditelusuri melalui tiga lapisan problem struktural.

Pertama, formalisme seleksi yang miskin verifikasi substantif. Proses seleksi Ombudsman memang tampak ideal di atas kertas—administrasi, asesmen, wawancara, hingga uji kelayakan. Namun, prosedur tersebut cenderung berhenti pada verifikasi administratif dan performatif. Integritas direduksi menjadi dokumen dan impresi, bukan rekam jejak yang ditelusuri secara mendalam. 

Baca Juga
5 artikel
  1. Pena Catra Jangan ‘Racuni’ Anak Kami →
  2. Pena Catra Kegagapan Menghadapi dan Mengatasi Bencana →
  3. Pena Catra Akhir Cerita ‘Demonstrasi’ →
  4. Pena Catra Pemadaman Kebakaran Hutan, Jangan Libatkan Anak-Anak! →
  5. Pena Catra Mengapa Mereka Marah? →

Dalam konteks ini, negara gagal membangun sistem due diligence yang mampu menguji latar belakang kandidat secara komprehensif, termasuk potensi keterlibatan dalam praktik korupsi sektor strategis seperti pertambangan nikel.

Kedua, keterbatasan—atau bahkan kegagalan—fungsi pengawasan politik DPR. Uji kelayakan dan kepatutan di DPR seharusnya menjadi benteng terakhir penyaringan integritas. Namun realitas menunjukkan bahwa proses tersebut sering kali terjebak pada pertimbangan politis, kompromi fraksi, dan relasi kekuasaan. 

DPR tidak sepenuhnya berfungsi sebagai lembaga check and balance, melainkan kerap menjadi arena negosiasi kepentingan. Akibatnya, aspek integritas personal kandidat bisa terpinggirkan oleh kalkulasi politik jangka pendek.

Ketiga, fragmentasi informasi antar-lembaga penegak hukum dan seleksi publik. Jika dugaan korupsi yang menjerat Hery Susanto bukan peristiwa yang tiba-tiba, maka patut diduga telah ada jejak awal yang seharusnya bisa dideteksi. 

Namun, lemahnya integrasi data antara lembaga penegak hukum dan panitia seleksi membuat informasi krusial tidak tersampaikan secara utuh. Negara bekerja dalam sekat-sekat birokrasi, bukan sebagai satu sistem pengawasan yang terpadu.

Kasus ini juga mengindikasikan kegagalan dalam membangun standar etik jabatan publik. Ombudsman, sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, seharusnya dipimpin oleh figur dengan moral authority yang tak terbantahkan. Ketika pimpinannya justru tersandung kasus korupsi, legitimasi kelembagaan runtuh seketika. 

Kepercayaan publik tidak hanya tergerus—tetapi tercederai secara sistemik.

Lebih jauh, peristiwa ini menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi paradoks klasik: prosedur demokratis berjalan, tetapi substansi meritokrasi rapuh. Seleksi terbuka tidak otomatis menghasilkan figur berintegritas jika tidak disertai dengan mekanisme verifikasi yang tajam, independen, dan bebas intervensi.

Karena itu, menyebut DPR “kecolongan” terasa terlalu ringan. Yang terjadi bukan sekadar kelengahan, melainkan indikasi kuat dari kelemahan sistemik dalam tata kelola seleksi pejabat publik. Bahkan, dalam perspektif yang lebih kritis, ini bisa dibaca sebagai bentuk kelalaian institusional—atau setidaknya pembiaran terhadap standar integritas yang longgar.

Ke depan, reformasi seleksi pejabat publik tidak bisa lagi bersifat kosmetik. Diperlukan integrasi data lintas lembaga, penguatan peran masyarakat sipil dalam pengawasan, serta mekanisme background check yang independen dan mendalam. DPR pun harus mengembalikan fungsi uji kelayakan sebagai arena pengujian integritas, bukan sekadar formalitas politik.

Jika tidak, kasus seperti Hery Susanto hanya akan menjadi pola berulang—dan negara akan terus memproduksi pejabat publik yang lolos seleksi, tetapi gagal dalam integritas.

Tags:
#Korupsi #KPK #Nikel #ombudsman #ott
PenulisYuliantoro
Alumni Sosiologi UGM (1995), jurnalis dan penulis yang menekuni isu sosial, budaya, dan kebijakan publik.
Komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Populer

Pena Catra

Jangan ‘Racuni’ Anak Kami

Wicaksana • 8 Sep 2026
Pena Catra

Di Jalanan, Kami Sandarkan Cita-cita

Wahjudi Djaja • 18 Mei 2026
Pena Catra

Refleksi 12 Mei, Martil Perubahan & Bangsa yang Kehilangan Martabat

Yuliantoro • 12 Mei 2026
Pena Catra

KDMP dan Rasa Cinta Tanah Air

Wahjudi Djaja • 25 Jun 2026
Pena Catra

Akhir Cerita ‘Demonstrasi’

Wicaksana • 28 Agu 2026
Pena Catra

7 Juni 1999, Pemilu Pertama Era Reformasi

Wahjudi Djaja • 7 Jun 2026

Berita Terkait

Lebih banyak ›
Rocket bound by chains within a red no-entry circle over a city skyline, conveying a prohibition or ban on missiles.
Pena Catra

Nuklir untuk Perdamaian

Wicaksana • 9 Agu 2026
Indonesian official in a beige uniform and black peci sits at a desk with a microphone, tablet, papers, and a small Indonesian flag.
Pena Catra

Komunikasi Nirempati

Wicaksana • 3 Agu 2026
Stylized portrait of a high-ranking officer in a dark green ceremonial uniform with gold epaulettes, medals, and a sword, seated in a carved chair.
Pena Catra

Wirya, Arta dan Winasis

Wahjudi Djaja • 22 Jul 2026
Pena Catra

Mudahnya Menjadi Pejabat

Wahjudi Djaja • 15 Jul 2026
Pena Catra

Proyek Maddox Jolie

Wahjudi Djaja • 7 Jul 2026
Speaker in a white suit raises a clenched fist at microphones during a political rally, surrounded by a crowd and reporters.
Pena Catra

Dekrit Dalam Sejarah

Wahjudi Djaja • 5 Jul 2026
Two soccer players chase the ball on a green field; a yellow-clad goalkeeper and a blue-and-white defender contest a multi-colored ball with a crowded stadium in the background.
Pena Catra

Tanjung Verde: Big Dream, Refuse to Lose

Wahjudi Djaja • 4 Jul 2026
Pena Catra

Iptu Sena dan Permohonan Maaf Seorang Polisi

Wahjudi Djaja • 1 Jul 2026
0
Follow us on
Up Next: Ilustrasi Seni. 15 April, Dunia Peringati Hari Seni: Dari Warisan Klasik hingga Ekspresi Digital
Ikuti Media Sosial Kami
  • Facebook
  • Instagram
  • X/Twitter
  • Youtube
  • Tiktok
Hago
Menu
  • Warta
  • Catra Milenia
  • Catra Cendekia
  • Catra Budaya
  • Pena Catra
  • Idea Catra
  • Catra Wisata
  • Etalase
Informasi
  • Tentang Kami
  • Tim Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

Jl. Sunan Ampel No.167, Jaban, Sinduharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55581

Kontak

[email protected]
+62 819 887078

© Copyright CATRAWARTA
Catrawarta Theme by Dabtive Network