Hago
  • Warta
  • Catra Cendekia
  • Catra Milenia
  • Catra Budaya
  • Catra Wisata
  • Etalase
  • Idea Catra
  • Pena Catra
BERITA TERBARU
Pena Catra

Mengembalikan Politik sebagai Pengabdian, Bukan Pekerjaan Bergaji

Penulis: Yuliantoro 27 Feb 2026 3 menit baca
Diperbarui Februari 27, 2026
Ilustrasi
Ilustrasi: Pejabat negara selalu mendapatkan gaji istimewa. Sementara Gaji guru di pedalaman yang bertugas mencerdaskan rakyat sangat rendah. Sumber: catrawarta
Bagikan:
0

catrawarta.com - Anggaran pendidikan dipangkas. Dana kesehatan kian terbatas. Rakyat dipaksa menanggung mahalnya biaya sekolah dan berobat. Pertanyaannya, mengapa yang selalu diminta mengencangkan ikat pinggang adalah rakyat, bukan para pejabat negara? Di saat yang sama, praktik korupsi justru kian brutal—bukan lagi puluhan atau ratusan miliar, melainkan triliunan rupiah yang menguap tanpa rasa bersalah.

Konstitusi kita tegas. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, negara berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan melindungi segenap bangsa Indonesia. Mandat itu melekat pada jabatan presiden, menteri, anggota DPR dan DPD, gubernur, bupati, hingga wali kota. Jabatan-jabatan tersebut bukanlah lowongan kerja lima tahunan. Itu adalah amanah dan pengabdian.

Realitas politik, menunjukkan paradoks yang mencolok. Di satu sisi, rakyat diminta memahami dalih “keterbatasan fiskal” ketika anggaran pendidikan disunat. Gaji guru jauh dari  sejahtera, sekolah kekurangan fasilitas, dan akses pendidikan tinggi makin mahal. Layanan kesehatan pun kerap tersendat, dengan kualitas dan keterjangkauan yang timpang. Di sisi lain, struktur gaji dan tunjangan pejabat publik tetap kokoh, lengkap dengan fasilitas rumah dinas, kendaraan operasional, perjalanan dinas, hingga jaminan pensiun. Politik berubah menjadi karier yang menjanjikan, bukan lagi panggilan etis untuk melayani.

Baca Juga
5 artikel
  1. Pena Catra Jangan ‘Racuni’ Anak Kami →
  2. Pena Catra Kegagapan Menghadapi dan Mengatasi Bencana →
  3. Pena Catra Akhir Cerita ‘Demonstrasi’ →
  4. Pena Catra Pemadaman Kebakaran Hutan, Jangan Libatkan Anak-Anak! →
  5. Pena Catra Mengapa Mereka Marah? →

Akibatnya terasa nyata. Pendidikan menjadi beban berat bagi keluarga. Sekolah dan perguruan tinggi berlomba menaikkan biaya, sementara negara berlindung di balik efisiensi. Di sektor kesehatan, akses memang ada, tetapi rakyat kecil tetap berada dalam posisi tawar yang lemah—membayar pajak, namun masih harus membayar mahal untuk hak-haknya sendiri.

Padahal pajak dipungut atas nama keadilan dan kemanusiaan. Pajak bukan alat penindasan. Ia bukan instrumen eksploitasi untuk menopang kemewahan elite. Pajak adalah kontrak sosial. Rakyat menyerahkan sebagian hartanya, negara menjamin kesejahteraan dan perlindungan. Jika anggaran pendidikan dan kesehatan justru tergerus, sementara belanja politik dan birokrasi tak tersentuh, maka kontrak itu kehilangan makna moralnya.

Sudah saatnya paradigma jabatan publik dikoreksi secara mendasar. Presiden, anggota parlemen, dan kepala daerah bukan pegawai korporasi yang bekerja demi gaji bulanan. Mereka adalah pejabat politik yang dipilih untuk menjalankan mandat rakyat. Politik, dalam pengertian luhur, adalah ruang pengabdian bagi kebaikan bersama.

Gagasan radikal patut dipertimbangkan. Membatasi secara ketat bahkan meninjau ulang skema gaji dan tunjangan pejabat publik, serta menggantinya dengan fasilitas operasional yang wajar dan transparan. Negara cukup menjamin kebutuhan dasar selama masa jabatan—rumah dinas, kendaraan operasional, pengamanan, serta layanan kesehatan. Tanpa insentif finansial berlebihan, politik tidak lagi menjadi magnet bagi pemburu rente dan petualang kekuasaan.

Memang, langkah ini tidak sederhana. Biaya politik yang mahal dan budaya transaksional telah mengakar lama. Namun justru karena itu, perubahan harus dimulai dari simbol dan keteladanan. Ketika pejabat rela mengencangkan ikat pinggang lebih dahulu, pesan moralnya jauh lebih kuat daripada sekadar pidato efisiensi yang dibebankan ke rakyat.

Lebih penting lagi, anggaran negara harus dikembalikan pada prioritas konstitusional, pendidikan dan kesehatan. Investasi terbesar bangsa adalah kualitas manusianya. Jika sekolah mahal dan berobat sulit, yang dipertaruhkan bukan hanya kesejahteraan hari ini, tetapi masa depan generasi. Bangsa yang gagal mencerdaskan dan menyehatkan rakyatnya sedang menabung krisis.

Keadilan fiskal berarti keberpihakan yang nyata. Anggaran pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi rakyat, peningkatan kualitas guru dan tenaga medis, serta penguatan layanan publik harus menjadi arus utama, bukan sisa anggaran. Pengawasan publik wajib diperkuat agar setiap rupiah kembali kepada rakyat, bukan menguap dalam birokrasi atau bocor dalam praktik korupsi.

Pada akhirnya, ini soal pilihan moral dan politik. Apakah jabatan publik akan terus diperlakukan sebagai profesi bergaji tinggi dengan fasilitas berlimpah? Ataukah ia dikembalikan pada hakikatnya sebagai amanah?

Negara yang kuat bukanlah negara yang pejabatnya paling sejahtera, melainkan negara yang rakyatnya terdidik, sehat, dan bermartabat. Jika pengorbanan harus dimulai, maka ia harus dimulai dari atas. Karena pengabdian sejati selalu mendahulukan rakyat—bukan diri sendiri. (*)

Tags:
#Bukan pekerjaan #Digaji #Pejabat negara #Pengabdian #Rakyat
PenulisYuliantoro
Alumni Sosiologi UGM (1995), jurnalis dan penulis yang menekuni isu sosial, budaya, dan kebijakan publik.
Komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Populer

Pena Catra

Jangan ‘Racuni’ Anak Kami

Wicaksana • 8 Sep 2026
Pena Catra

Di Jalanan, Kami Sandarkan Cita-cita

Wahjudi Djaja • 18 Mei 2026
Pena Catra

KDMP dan Rasa Cinta Tanah Air

Wahjudi Djaja • 25 Jun 2026
Pena Catra

Akhir Cerita ‘Demonstrasi’

Wicaksana • 28 Agu 2026
Pena Catra

7 Juni 1999, Pemilu Pertama Era Reformasi

Wahjudi Djaja • 7 Jun 2026
Pena Catra

Ketika Kesadaran (Mulai) Bangkit

Wahjudi Djaja • 13 Jun 2026

Berita Terkait

Lebih banyak ›
Rocket bound by chains within a red no-entry circle over a city skyline, conveying a prohibition or ban on missiles.
Pena Catra

Nuklir untuk Perdamaian

Wicaksana • 9 Agu 2026
Indonesian official in a beige uniform and black peci sits at a desk with a microphone, tablet, papers, and a small Indonesian flag.
Pena Catra

Komunikasi Nirempati

Wicaksana • 3 Agu 2026
Stylized portrait of a high-ranking officer in a dark green ceremonial uniform with gold epaulettes, medals, and a sword, seated in a carved chair.
Pena Catra

Wirya, Arta dan Winasis

Wahjudi Djaja • 22 Jul 2026
Pena Catra

Mudahnya Menjadi Pejabat

Wahjudi Djaja • 15 Jul 2026
Pena Catra

Proyek Maddox Jolie

Wahjudi Djaja • 7 Jul 2026
Speaker in a white suit raises a clenched fist at microphones during a political rally, surrounded by a crowd and reporters.
Pena Catra

Dekrit Dalam Sejarah

Wahjudi Djaja • 5 Jul 2026
Two soccer players chase the ball on a green field; a yellow-clad goalkeeper and a blue-and-white defender contest a multi-colored ball with a crowded stadium in the background.
Pena Catra

Tanjung Verde: Big Dream, Refuse to Lose

Wahjudi Djaja • 4 Jul 2026
Pena Catra

Iptu Sena dan Permohonan Maaf Seorang Polisi

Wahjudi Djaja • 1 Jul 2026
0
Follow us on
Up Next: Ketika Kontrak Syariah Sah, Tetapi Rasa Adil Tertinggal
Ikuti Media Sosial Kami
  • Facebook
  • Instagram
  • X/Twitter
  • Youtube
  • Tiktok
Hago
Menu
  • Warta
  • Catra Milenia
  • Catra Cendekia
  • Catra Budaya
  • Pena Catra
  • Idea Catra
  • Catra Wisata
  • Etalase
Informasi
  • Tentang Kami
  • Tim Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

Jl. Sunan Ampel No.167, Jaban, Sinduharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55581

Kontak

[email protected]
+62 819 887078

© Copyright CATRAWARTA
Catrawarta Theme by Dabtive Network