catrawarta.com - Aparat kepolisian mengamankan sejumlah pihak yang dinilai berpotensi memicu kerusuhan dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI pada Kamis (27/8/2026). Langkah ini diambil guna memastikan penyampaian aspirasi oleh elemen masyarakat dapat berjalan dengan kondusif tanpa ada gangguan dari kelompok yang ingin memanfaatkan situasi.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Djamari Chaniago, mengonfirmasi bahwa penindakan tersebut merupakan bentuk langkah antisipasi dini dari jajaran kepolisian.
”Langkah yang diambil oleh pihak kepolisian adalah untuk mengantisipasi kelompok yang berpotensi mengganggu penyampaian aspirasi dari masyarakat,” ujar Djamari saat memberikan keterangan kepada awak media di kawasan Plataran Gelora Bung Karno (GBK), Kamis (27/8/2026).
Penyisiran pada Orang Mencurigakan
Operasi pengamanan tersebut telah meluncur sejak sehari sebelum puncak aksi demonstrasi digelar. Djamari membeberkan bahwa laporan mengenai penyisiran dan pemeriksaan terhadap orang-orang yang dicurigai sudah diterima langsung dari pihak Kapolda Metro Jaya sejak Rabu malam.
”Bahkan Kapolda menyampaikan saya dari sejak tadi malam itu dilakukan dan ada beberapa orang yang sudah kita periksa dan kita tahan untuk sementara,” ungkap Djamari.
Kendati demikian, dia menyarankan agar masyarakat bersabar menanti perincian resmi terkait total individu beserta barang bukti yang berhasil disita dalam penindakan tersebut.
”Mungkin nanti Kapolda akan menyampaikannya secara pers ya, keterangan pers berapa orang dan mereka membawa apa saja, itu mungkin akan dipaparkan oleh Polda,” tambahnya.
Berkaca dari Aksi Anarkis
Pengetatan pengamanan ini dinilai berkaca dari rekam jejak aksi penyampaian pendapat pada tahun sebelumnya yang sempat diwarnai aksi anarkistis. Guna menghentikan skenario serupa, petugas gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk memperketat pengawasan di titik-titik rawan.
”Kita punya pengalaman tahun lalu yang bakar-bakar di depan Polda kan ada. Itu perusuh-perusuh seperti ini yang kita jaga,” kata Djamari menegaskan alasan utama pengamanan tersebut.
Dia juga menuturkan bahwa aparat keamanan telah mengantongi pola pergerakan kelompok perusuh tersebut dan menyiapkan langkah pembatasan ruang gerak secara terukur.
Pengamanan Sangat Ketat
Pengamanan ketat ini membentengi jalannya aksi unjuk rasa yang dihimpun oleh empat kelompok massa utama dengan agenda yang beragam.
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) hadir membawa tuntutan pengesahan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi koruptor. Tuntutan serupa juga dilayangkan oleh Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB) yang turut mendesak pemerintah untuk segera menstabilkan harga kebutuhan pokok.
Sementara itu, Gerakan Rakyat Menggugat (Geram) menyuarakan sepuluh poin tuntutan yang mencakup pertanggungjawaban politik dan hukum kepemimpinan nasional, penolakan perluasan peran militer di ranah sipil, penyitaan aset koruptor, hingga evaluasi program KDKMP dan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Di sisi lain, massa dari Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4) turut memadati kawasan untuk menyampaikan dukungan terbuka terhadap keberlanjutan program-program strategis pemerintah.








