catrawarta.com - Hingga Sabtu (22/8/2026) kini, Pulau Kalimantan masih terdeteksi memerah di pantauan citra satelit. Ribuan titik panas (hotspot) Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) terdeteksi menyebar di seluruh Kalimantan. Pemerintah tercatat terus menerjunkan petugas guna menangani pemadaman titik api yang kian meluas,
Sikap Pemerintah ini nyatanya justru dianggap Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) terkesan abai dengan permasalahan Karhutla di Tanah Air, khususnya Kalimantan.
El Nino Bukan Satu-satunya Penyebab
Dalam keterangan persnya, Walhi menyebut jika Pemerintah telah salah jika menempatkan El Nino sebagai satu-satunya penyebab dari permasalahan Karhutla. Pemicunya, bahkan sudah jelas berdasarkan pantauan kasus dari tahun ke tahun. Walhi menyebut jika ada korelasi tinggi antara perusahaan komersial dengan permasalahan Karhutla di Tanah Air.
”Menempatkan karhutla sebagai akibat dari El Nino, adalah bentuk pengabaian negara terhadap tanggungjawabnya. Delapan puluh satu tahun Indonesia merdeka seharusnya negara berhenti untuk menyalahkan cuaca dan memastikan penegakan hukum terhadap aktivitaas perusahaan yang merusak lingkungan,” demikian dikutip dari keterangan Walhi dalam laman resmi, dikutip Sabtu (22/8/2026).
Kebakaran Jadi Alarm Keras
Tingginya titik hotspot juga diungkap Walhi seharusnya bisa menjadi pukulan keras bagi pemerintah. Memadamkan api dengan cara seperti saat ini menurut Walhi bukan solusi tepat.
Karhutla membutuhkan pemecahan masalah secara jangka panjang, jika pemerintah tentu tak ingin Karhutla kembali memanas di tahun-tahun mendatang.
”Angka ini seharusnya menjadi alarm keras bagi negara. Sebab persoalannya bukan lagi apakah kita mengetahui lokasi yang rawan terbakar. Kita sudah tahu. Bukan pula apakah kita mengetahui bahwa sejumlah konsesi berulang kali dikaitkan dengan titik api. Data juga sudah menunjukkan itu,” demikian dikutip dari keterangan Walhi.
Walhi Desak Pemerintah Atasi Hingga ke Akar
Solusi jangka panjang yang bisa ditempuh ini antara lain dengan memperbaiki tata kelola sekaligus penegakan hukum terhadap aktivitas perusahaan yang rawan menimbulkan kerusakan lingkungan, termasuk Karhutla.
”Keberulangan karhutla menunjukkan belum adanya kemajuan yang memadai dalam perbaikan tata kelola dan penegakan hukum terhadap perusahaan yang beroperasi di wilayah rentan. Karena itu, negara tidak boleh kembali menjadikan pemadaman sebagai jawaban utama,” demikian dikutip dari keterangan Walhi.
Karena lagi, Walhi menekankan yang mengalami dampak berkepanjangan tentu bukan Pemerintah. Ada masyarakat sipil dan generasi mendatang yang kehidupannya sedang dipertaruhkan dari setiap langkah kebijakan Pemerintah.
”Rakyat membayar dengan kesehatan. Negara membayar dengan anggaran. Ekosistem membayar dengan kehancuran. Generasi mendatang membayar dengan hilangnya masa depan ekologis. Inilah ketidakadilan yang tidak boleh terus dinormalisasi,” demikian dikutip dari keterangan Walhi.

Enam Poin Penegasan WALHI
Dengan demikian, Walhi menegaskan kepada Pemerintah untuk segera melakukan setidaknya enam poin berikut ini:
- Pemerintah harus menghentikan pembiaran karhutla dan membongkar akar persoalannya, bukan hanya mengandalkan pemadaman dan mitigasi ketika api telah muncul.
- Pemerintah harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perizinan di kawasan hutan dan gambut yang rentan dan mengalami kebakaran berulang, serta mencabut izin yang terbukti melanggar.
- Korporasi harus dimintai pertanggungjawaban penuh atas kebakaran dan kerusakan ekologis di wilayah konsesinya. Keuntungan tidak boleh diprivatisasi sementara biaya kerusakan dibebankan kepada rakyat dan negara.
- Penegakan hukum harus memberikan efek jera. Keberulangan titik api di dalam dan sekitar konsesi menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban belum bekerja secara efektif.
- Pemulihan ekosistem harus menjadi kewajiban, terutama pada gambut dan kawasan yang terbakar berulang. Restorasi tidak boleh berhenti sebagai proyek administratif.
- Negara tidak boleh mengeluarkan izin dan mengambil keputusan hari ini dengan mengorbankan hak generasi yang belum lahir.
Ribuan Hotspot Karhutla Menyala
Sebelumnya dilaporkan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendeteksi lonjakan tajam ribuan titik panas (hotspot) yang tersebar mengelilingi wilayah Kalimantan.
Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, memaparkan hasil pantauan udara terbaru. Berdasarkan data pemantauan terbaru dari Satelit NOAA-20 hingga Kamis, 20 Agustus 2026, sebaran hotspot atau titik panas di wilayah Kalimantan sebanyak 1.487 hotspot.
Berton merincikan bahwa sebaran titik api terbesar terkonsentrasi di Kalimantan Tengah dengan 767 titik panas dan Kalimantan Barat sebanyak 560 titik. Sementara itu, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing menyumbang 74 titik panas, serta Kalimantan Utara sebanyak 3 titik.
Mengingat tingginya ancaman Karhutla dan dampaknya pada kesehatan respirasi serta keselamatan transportasi, Berton menegaskan bahwa pihak BNPB terus melakukan pemantauan intensif dan memetakan kawasan rawan.








