catrawarta.com - Menteri Pertanian Amran Sulaiman baru saja mencopot Koordinator Wilayah (Korwil) Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Surabaya. Mentan menyampaikan hal tersebut pada Selasa (11/8/2026) lalu dalam Rapat Koordinasi Perunggasan Nasional di Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) Surabaya.
Amran menegaskan, pencopotan ini terpaksa dilakukan karena KPPG Surabaya dinilai belum membeli harga telur sesuai perintah dan aturan yang berlaku. Berdalih pencopotan atas nama negara, Amran mengungkap jika KPPG Surabaya juga tidak banyak menyerap telur lokal.
Padahal, aturan BGN salah satunya menyebut soal penggunaan bahan baku yang berasal dari peternak sekitar.
”Itu atas nama negara. Karena kenapa? Mereka belum membeli harga telur sesuai perintah dari Kepala BGN. Kepala BGN dan beliau Wakil Kepala BGN luar biasa. Itu kita lakukan demi peternak-peternak kita seluruh Indonesia,” jelas Mentan, dikutip Rabu (12/8/2026).
Memastikan Kebijakan Dijalankan
Dia menjelaskan, tindakan tegas ini semata-mata dilakukan untuk memastikan kebijakan pemerintah berlaku di lapangan. Amran menyebut, KPPG di seluruh wilayah Indonesia harus menjalankan operasional sesuai dengan intruksi dan juknis yang telah tersedia sebelumnya.
”Sudah ada instruksi, sudah ada surat bahwa wajib mneyerap sesuai juknisnya, sudah ada,” tegas Amran.
Ke depannya, Amran tak menampik mungkin saja ada kejadian serupa. Namun dia kembali menegaskan, tak akan memberi kelonggaran.
Sebaliknya, dia mengancam kepada seluruh KPPG yang mengabaikan instruksi agar dicopot jika kedapatan melanggar. Amran menegaskan, tak boleh ada pihak-pihak tertentu yang justru bermain-main di tengah kesulitan rakyat.
Harus Mengutamakan Kepentingan Publik
Semua pihak yang menjalankan program MBG harus mengedepankan kepentingan publik, termasuk para peternak lokal yang perlu didukung kesejahteraannya. Sehingga, menyerap bahan baku dari para pengusaha sekitar wajib dilakukan sebagai bentuk dukungan Pemerintah terhadap peningkatan produktivitas.
”Mungkin nanti bukan itu saja, kalau ada yang melakukan lagi, itu dicopot lagi. Jangan beri ruang orang yang bermain-main di tengah kesulitan rakyat,” ungkap Amran.
Mengenai sanksi bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melanggar lagi, Amran menjelaskan jika tindakan pencopotan bisa dilakukan.
Dalam kesempatan ini, Amran turut menantang pihak-pihak terkait yang mengalami indikasi pelanggaran. Bagi mereka yang masih mau melakukan hal serupa, ada sanksi tegas yang mengintai di depan mata.
”Apa ada yang menyusul? Silakan, coba,” tandas Amran.








