catrawarta.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku kecewa dengan kualitas Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dinilai masih bermasalah dan menjadi sorotan publik.
Pemerintah pun menyiapkan anggaran sekitar Rp7 triliun untuk pemutakhiran DTSEN sekaligus mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Purbaya mengatakan, tambahan anggaran tersebut diberikan kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan kualitas data sosial dan ekonomi masyarakat semakin baik.
”Makanya sedang diperbaiki itu data DTSEN-nya. Saya mengeluarkan uang cukup banyak lho untuk ke BPS tahun ini. Mereka minta penambahan anggaran di awal tahun, kita penuhi untuk memastikan DTSEN-nya bagus. Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik,” kata Purbaya, Rabu (26/8/2026).
Pendataan Kelompok Ekonomi
Menurut Purbaya, pemutakhiran DTSEN diperlukan untuk mengatasi anomali dalam pendataan kelompok ekonomi atau desil masyarakat yang belakangan menjadi perhatian publik.
DTSEN menjadi salah satu basis data penting pemerintah dalam menentukan kelompok masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonominya, termasuk untuk penyaluran berbagai program bantuan dan kebijakan pemerintah.
Namun, sejumlah temuan di lapangan menunjukkan masih adanya ketidaksesuaian antara kondisi ekonomi masyarakat dengan klasifikasi desil dalam DTSEN.
Salah satunya terlihat dalam video yang viral di media sosial. Pekerja sektor informal, seperti pedagang pentol dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), justru tercatat dalam desil 9 dan 10 yang merupakan kelompok 20 persen penduduk dengan kondisi ekonomi relatif paling tinggi.
Data Tidak Tepat
Kasus serupa terjadi di Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Seorang tukang becak disebut tidak dapat memperoleh keringanan atau akses bantuan untuk membayar biaya kuliah anaknya di sebuah perguruan tinggi negeri karena status ekonominya tercatat di atas desil 4.
Padahal, berdasarkan kondisi ekonominya, keluarga tersebut dinilai seharusnya masuk dalam kelompok desil 1-4.
BPS DIY sebelumnya memberikan penjelasan bahwa tukang becak tersebut tercatat memiliki rumah dan peternakan ayam. Namun, kasus itu kemudian menjadi viral setelah diketahui bahwa rumah yang ditempati sebenarnya masih merupakan rumah milik orangtuanya.
Persoalan tersebut menjadi sorotan karena ketepatan data sosial ekonomi sangat menentukan sasaran berbagai kebijakan pemerintah.

Kemiskinan Turun 430 Ribu Orang
Di sisi lain, BPS mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret 2026 turun sekitar 430 ribu orang dibandingkan September 2025.
Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 mencapai 22,93 juta orang atau 8,07 persen dari total penduduk. Angka tersebut turun dibandingkan September 2025 yang mencapai 23,36 juta orang atau 8,25 persen.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edy Mahmud mengatakan tren penurunan kemiskinan terus berlanjut sejak Maret 2023. Namun, laju penurunan tersebut belum secepat yang terjadi pada 2024.
BPS mencatat tingkat kemiskinan di perkotaan turun dari 6,60 persen menjadi 6,34 persen. Sementara tingkat kemiskinan di perdesaan turun dari 10,72 persen menjadi 10,67 persen.
Penduduk Miskin Terbanyak di Jawa
Pada periode yang sama, garis kemiskinan nasional meningkat menjadi Rp669.235 per kapita per bulan. Komoditas makanan masih menjadi penyumbang terbesar garis kemiskinan dengan kontribusi 74,70 persen.
Secara geografis, lebih dari separuh penduduk miskin nasional masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara Kalimantan tercatat sebagai pulau dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit.
Perbaikan DTSEN diharapkan dapat membuat pemetaan kondisi sosial ekonomi masyarakat semakin akurat sehingga kebijakan pemerintah, terutama program perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan, dapat diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.








