Hago
  • Warta
  • Catra Cendekia
  • Catra Milenia
  • Catra Budaya
  • Catra Wisata
  • Etalase
  • Idea Catra
  • Pena Catra
BERITA TERBARU
Warta

Apa Sebab Perubahan Desil BPS hingga Diprotes Warga dan Pemerintah?

Penulis: Wiwit 22 Agu 2026 3 menit baca
A woman in a yellow headscarf holds and counts banknotes while seated at a table; people sit in the background as someone records with a smartphone in the foreground.
VERIFIKASI: Warga lakukan verifikasi untuk terima bansos. (Sumber: Dok KemenpanRB)
Bagikan:
0

catrawarta.com - Perubahan klasifikasi desil kesejahteraan masyarakat yang melonjak drastis memicu gelombang aduan dari warga serta protes keras dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) kepada Badan Pusat Statistik (BPS).

Ketidaksesuaian data tunggal dari pusat tersebut berpotensi mencoret warga miskin dari daftar penerima bantuan sosial (bansos) dan merancukan pemetaan angka kemiskinan di daerah.

​Penyesuaian indikator dari BPS Pusat dinilai tidak mencerminkan fakta riil di lapangan, sehingga memunculkan kekhawatiran besar di tengah masyarakat.

Baca Juga
5 artikel
  1. Warta Heboh Aksi Demo Siswa SMAN 1 Pamanukan terhadap Oknum Guru Terduga Pelecehan, Polisi Tangkap Pelaku →
  2. Warta Kritik Sistem Pendataan Bansos, Anggota DPRD DIY Lisman Puja Kesuma Kaget Namanya Masuk Desil 4 →
  3. Warta BGN Tutup 1.999 Dapur MBG karena Belum Daftar SLHS →
  4. Warta 51.591 Rumah Terdampak Gempa NTT Berhasil Diverifikasi BNPB, Progres Capai 50 Persen →
  5. Catra Cendekia Keracunan Makanan Bisa Sebabkan Gangguan Memori, Ini Penjelasan CDC →

Penentuan Kategori Kesejahteraan

​Sekretaris Daerah DIY Ni Made Dwi Panti Indrayanti mendesak BPS untuk segera memberikan kejelasan mengenai metodologi penentuan kategori kesejahteraan tersebut.

”Kami minta klarifikasi BPS, kok datanya jadi seperti ini? Kenapa, dasarnya apa, ini kan sangat mempengaruhi,” kata Sekretaris Daerah DIY Ni Made Dwi Panti Indrayanti dalam keterangannya, Kamis (20/8/2026).

​Dia turut menyoroti indikasi adanya skema penghematan anggaran pusat melalui penaikan status ekonomi warga secara sepihak.

”Apa ini sebagai upaya pengurangan beban atau apa sehingga semuanya dinaikkan (klasifikasinya)?” kata Made.

Terkait Alokasi APBD

​Masalah ini menjadi perhatian krusial bagi Pemda DIY sebab kategori desil berkaitan erat dengan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD DIY mengalokasikan subsidi khusus bagi warga di desil 1 hingga desil 5 yang berada di bawah garis kemiskinan, sedangkan desil 6 ke atas dianggap sudah mampu mandiri.

​Menanggapi gejolak data tersebut, Kepala Dinas Sosial DIY Suyarno mengonfirmasi bahwa penentuan peringkat desil sepenuhnya menjadi kewenangan BPS Pusat lewat Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Perubahan angka desil yang melonjak tajam dipicu oleh masuknya berbagai variabel tambahan dari lembaga negara lain.

”Sekarang selain data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), Regsoseg (Registrasi Sosial Ekonomi) dan data P3KE (Pendataan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem), juga masih ada data BKKBN dan hasil sensus ekonomi juga,” kata Kepala Dinas Sosial DIY Suyarno.

Perubahan Desil Tidak Sesuai Kenyataan

​Proses penggabungan bermacam sumber data tersebut yang kemudian dinilai memicu pergeseran klasifikasi secara tidak akurat di lapangan.

”Data-data ini yang berdampak pada perubahan desil yang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan,” kata Suyarno.

​Guna menindaklanjuti gelombang protes, Pemda DIY menggelar pertemuan tertutup bersama BPS DIY di Kompleks Kepatihan pada Kamis (20/8/2026) sore. Pemda DIY mendorong agar data BPS diselaraskan dengan sistem Satu Data Kemiskinan milik daerah.

”Data-data itu data dari pusat, bukan daerah yang menentukan jadi bicaranya sekarang kriteria,” tegas Made.

BPS Beri Ruang Verfikasi

​Pihak BPS DIY menyatakan bahwa penetapan desil memperhitungkan sedikitnya 41 variabel masukan yang diperbarui secara berkala tiap tiga bulan. BPS memberikan ruang verifikasi dan validasi ulang bagi warga maupun Pemda.

”Yang paling penting bagaimana bersama-sama menjaga kualitas data sehingga bisa saling melengkapi,” kata Pelaksana Tugas Kepala BPS DIY Endang Tri Wahyuningsih.

​Kondisi ketidaksesuaian data ini dirasakan langsung oleh masyarakat bawah. Shava (38), pekerja lepas asal Patangpuluhan, Kota Yogyakarta, mengaku kaget saat mengetahui status kesejahteraannya berubah pesat.

”Saya yang sebelumnya berada di desil 4, pas cek terakhir tiba-tiba berubah menjadi desil 6 setelah sensus ekonomi,” kata Shava.

DPR Terima Ribuan Keluhan

​Ketua Komisi D DPRD DIY RB Dwi Wahyu Budianto mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima ribuan keluhan senada dari masyarakat yang terancam kehilangan hak bansos.

”Ada ribuan warga yang mengeluh, perubahan desil dari kategori 4 jadi 6, yang mengakibatkan mereka tidak bisa lagi mengakses bantuan,” kata Dwi Wahyu.

Dia mendesak BPS dan pemerintah untuk melakukan verifikasi faktual di lapangan agar kebijakan tidak hanya bertumpu pada algoritma sistem. Menurutnya kalau sistem disandingkan dengan realitas pasti akan banyak kesenjangannya.

Tags:
#bansos #BPS #Desil #kemiskinan #kesejahteraan #Pemprov DIY #verifikasi
Illustrated portrait of a man with short dark hair and light facial hair wearing a patterned shirt indoors, facing the camera.
PenulisWiwit
Penulis yang telah mendalami bidang jurnalistik sejak 2008 dan berminat pada isu-isu budaya pop, politik, dan kebijakan publik. Lulusan Teknik Informatika Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Sketched-style portrait of a man with glasses, smiling, outdoors with palm trees in the background.
EditorWicaksana
Jurnalis senior, tinggal di Yogyakarta.
Komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Populer

Warta

Heboh Aksi Demo Siswa SMAN 1 Pamanukan terhadap Oknum Guru Terduga Pelecehan, Polisi Tangkap Pelaku

Wiwit • 10 Sep 2026
Warta

Kritik Sistem Pendataan Bansos, Anggota DPRD DIY Lisman Puja Kesuma Kaget Namanya Masuk Desil 4

Wiwit • 10 Sep 2026
Warta

Warga Turi Minta Polisi Usut Keracunan MBG, Beri Kompensasi pada Korban

Wicaksana • 8 Sep 2026
Warta

PBHI: Usut Tuntas Keracunan MBG, Proses Hukum Pihak yang Terlibat!

Wicaksana • 8 Sep 2026
Warta

51.591 Rumah Terdampak Gempa NTT Berhasil Diverifikasi BNPB, Progres Capai 50 Persen

Mutia • 8 Sep 2026
Warta

BGN Tutup 1.999 Dapur MBG karena Belum Daftar SLHS

Siswantini Suryandari • 10 Sep 2026

Berita Terkait

Lebih banyak ›
Close-up of a brown, textured surface with a light-colored, twisted object partially visible in the center-left.
Warta

Warga Turi Minta Polisi Usut Keracunan MBG, Beri Kompensasi pada Korban

Wicaksana • 8 Sep 2026
Warta

Siswi Korban Keracunan MBG di Karo Alami Amnesia Berat, Tak Lagi Kenali Orangtua

Siswantini Suryandari • 8 Sep 2026
Crowd of people gathered in a room with bright green walls, some standing and talking near a white car-shaped object in the foreground.
Warta

PBHI: Usut Tuntas Keracunan MBG, Proses Hukum Pihak yang Terlibat!

Wicaksana • 8 Sep 2026
Sungai Silugunggo yang mengering akibat musim kemarau ekstrem.
Warta

Silugunggo Pati Menyusul Daftar Panjang Sungai di Tanah Air yang Mengering pada Musim Kemarau Ekstrem

Mutia • 7 Sep 2026
Ilustrasi polusi udara di Sarawak, Malaysia.
Warta

Indeks Pencemaran Udara Tak Lagi Berbahaya, Raja Malaysia Cabut Status Darurat Kabut Asap di Sarawak

Mutia • 7 Sep 2026
Person wearing a dark cap and glasses stands with folded hands beside a large flat-screen TV mounted on a pink wall.
Warta

Miris, SD Berdinding Bambu dan Tanpa Listrik di NTT Terima Bantuan TV Layar Sentuh

Wiwit • 7 Sep 2026
Cafeteria-style metal lunch tray with rice, glazed meat, vegetable tempura, meat in sauce, and corn with carrot sticks and greens.
Warta

Pengakuan Calon Supplier Dapur MBG Viral: Bahan Baku Kualitas Rendah hingga Manipulasi Harga

Wiwit • 7 Sep 2026
Two people wearing face masks converse in an indoor setting, woman in a pink blouse looking surprised or engaged at the other person.
Warta

Harga Masker Mencekik Imbas Erupsi Anak Krakatau, Warganet Kecam Aksi Penjual Nakal

Wiwit • 7 Sep 2026
0
Follow us on
Up Next: Two men in orange security vests stand at a desk in a dim lobby; one wears a badge lanyard. KPK Bongkar Pungutan Liar Jalur Mandiri Unsoed: Temukan Sederet Celah Korupsi
Ikuti Media Sosial Kami
  • Facebook
  • Instagram
  • X/Twitter
  • Youtube
  • Tiktok
Hago
Menu
  • Warta
  • Catra Milenia
  • Catra Cendekia
  • Catra Budaya
  • Pena Catra
  • Idea Catra
  • Catra Wisata
  • Etalase
Informasi
  • Tentang Kami
  • Tim Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

Jl. Sunan Ampel No.167, Jaban, Sinduharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55581

Kontak

[email protected]
+62 819 887078

© Copyright CATRAWARTA
Catrawarta Theme by Dabtive Network