catrawarta.com - Perubahan klasifikasi desil kesejahteraan masyarakat yang melonjak drastis memicu gelombang aduan dari warga serta protes keras dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) kepada Badan Pusat Statistik (BPS).
Ketidaksesuaian data tunggal dari pusat tersebut berpotensi mencoret warga miskin dari daftar penerima bantuan sosial (bansos) dan merancukan pemetaan angka kemiskinan di daerah.
Penyesuaian indikator dari BPS Pusat dinilai tidak mencerminkan fakta riil di lapangan, sehingga memunculkan kekhawatiran besar di tengah masyarakat.
Penentuan Kategori Kesejahteraan
Sekretaris Daerah DIY Ni Made Dwi Panti Indrayanti mendesak BPS untuk segera memberikan kejelasan mengenai metodologi penentuan kategori kesejahteraan tersebut.
”Kami minta klarifikasi BPS, kok datanya jadi seperti ini? Kenapa, dasarnya apa, ini kan sangat mempengaruhi,” kata Sekretaris Daerah DIY Ni Made Dwi Panti Indrayanti dalam keterangannya, Kamis (20/8/2026).
Dia turut menyoroti indikasi adanya skema penghematan anggaran pusat melalui penaikan status ekonomi warga secara sepihak.
”Apa ini sebagai upaya pengurangan beban atau apa sehingga semuanya dinaikkan (klasifikasinya)?” kata Made.
Terkait Alokasi APBD
Masalah ini menjadi perhatian krusial bagi Pemda DIY sebab kategori desil berkaitan erat dengan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD DIY mengalokasikan subsidi khusus bagi warga di desil 1 hingga desil 5 yang berada di bawah garis kemiskinan, sedangkan desil 6 ke atas dianggap sudah mampu mandiri.
Menanggapi gejolak data tersebut, Kepala Dinas Sosial DIY Suyarno mengonfirmasi bahwa penentuan peringkat desil sepenuhnya menjadi kewenangan BPS Pusat lewat Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Perubahan angka desil yang melonjak tajam dipicu oleh masuknya berbagai variabel tambahan dari lembaga negara lain.
”Sekarang selain data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), Regsoseg (Registrasi Sosial Ekonomi) dan data P3KE (Pendataan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem), juga masih ada data BKKBN dan hasil sensus ekonomi juga,” kata Kepala Dinas Sosial DIY Suyarno.
Perubahan Desil Tidak Sesuai Kenyataan
Proses penggabungan bermacam sumber data tersebut yang kemudian dinilai memicu pergeseran klasifikasi secara tidak akurat di lapangan.
”Data-data ini yang berdampak pada perubahan desil yang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan,” kata Suyarno.
Guna menindaklanjuti gelombang protes, Pemda DIY menggelar pertemuan tertutup bersama BPS DIY di Kompleks Kepatihan pada Kamis (20/8/2026) sore. Pemda DIY mendorong agar data BPS diselaraskan dengan sistem Satu Data Kemiskinan milik daerah.
”Data-data itu data dari pusat, bukan daerah yang menentukan jadi bicaranya sekarang kriteria,” tegas Made.
BPS Beri Ruang Verfikasi
Pihak BPS DIY menyatakan bahwa penetapan desil memperhitungkan sedikitnya 41 variabel masukan yang diperbarui secara berkala tiap tiga bulan. BPS memberikan ruang verifikasi dan validasi ulang bagi warga maupun Pemda.
”Yang paling penting bagaimana bersama-sama menjaga kualitas data sehingga bisa saling melengkapi,” kata Pelaksana Tugas Kepala BPS DIY Endang Tri Wahyuningsih.
Kondisi ketidaksesuaian data ini dirasakan langsung oleh masyarakat bawah. Shava (38), pekerja lepas asal Patangpuluhan, Kota Yogyakarta, mengaku kaget saat mengetahui status kesejahteraannya berubah pesat.
”Saya yang sebelumnya berada di desil 4, pas cek terakhir tiba-tiba berubah menjadi desil 6 setelah sensus ekonomi,” kata Shava.
DPR Terima Ribuan Keluhan
Ketua Komisi D DPRD DIY RB Dwi Wahyu Budianto mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima ribuan keluhan senada dari masyarakat yang terancam kehilangan hak bansos.
”Ada ribuan warga yang mengeluh, perubahan desil dari kategori 4 jadi 6, yang mengakibatkan mereka tidak bisa lagi mengakses bantuan,” kata Dwi Wahyu.
Dia mendesak BPS dan pemerintah untuk melakukan verifikasi faktual di lapangan agar kebijakan tidak hanya bertumpu pada algoritma sistem. Menurutnya kalau sistem disandingkan dengan realitas pasti akan banyak kesenjangannya.








