catrawarta.com - Sidang Komisi Organisasi Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jumat-Sabtu (28-29/8/2026), menyepakati sejumlah poin penting terkait mekanisme kepemimpinan organisasi.
Salah satu kesepakatan tersebut menyangkut mekanisme pemilihan Rais Aam PBNU. Dalam pembahasan komisi, tidak terdapat perbedaan pandangan atau khilaf mengenai mekanisme pemilihan Rais Aam. Otoritas pemilihan pemimpin tertinggi di lingkungan NU tersebut sepenuhnya berada di tangan ulama.
Dilansir dari laman Nahdlatul Ulama, Wakil Ketua Komisi Organisasi Muktamar ke-35 NU, Prof. Asrorun Niam Sholeh, mengatakan kesepakatan tersebut didasarkan pada karakteristik khusus yang harus dimiliki seorang Rais Aam.
Ulama Jadi Pemandu Jalannya Organisasi
”Untuk mekanisme pemilihan Rais Aam Syuriah, tidak ada khilaf. Ada kesepakatan bahwa itu adalah otoritas ulama dengan karakteristiknya. Dia sebagai fakih, dia muharrik, dan juga memiliki sifat zuhud dan warak,” ujar Asrorun Niam usai Sidang Komisi Organisasi di Gedung Serba Guna Hasbullah Said, Tambakberas, Minggu (30/8/2026).
Menurut dia, karakteristik tersebut meniscayakan keunggulan moral dan keagamaan yang diperlukan untuk menjadi kompas dalam memandu perjalanan organisasi.
”Yang semuanya itu meniscayakan satu keunggulan moral keagamaan yang menjadi kompas pemandu terhadap jalannya organisasi,” katanya.
Dua Opsi Pemilihan Ketua Umum PBNU
Berbeda dengan pemilihan Rais Aam yang telah disepakati, mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU yang menjalankan fungsi eksekutif justru menjadi salah satu pembahasan paling dinamis dalam sidang komisi.
Asrorun mengatakan, terdapat komitmen untuk mengevaluasi perjalanan kepemimpinan NU setelah organisasi tersebut memasuki usia lebih dari satu abad. Salah satu alternatif yang muncul adalah mengubah mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU dari langsung menjadi berjenjang.
”Ada komitmen untuk melakukan perbaikan-perbaikan dari evaluasi perjalanan kepemimpinan di NU setelah 100 tahun ini. Salah satu alternatifnya adalah mengubah mekanisme pemilihan, dari pemilihan langsung ke pemilihan yang berjenjang,” jelasnya.
Dari pembahasan tersebut, Komisi Organisasi menghasilkan dua opsi yang selanjutnya dibawa ke sidang pleno.
Opsi pertama adalah mempertahankan mekanisme pemilihan langsung dengan sistem satu orang satu suara atau one man one vote. Mekanisme ini tetap disertai persetujuan dari Rais Aam terpilih.
Sementara opsi kedua mengusulkan mekanisme penjaringan secara berjenjang melalui Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU).
PWNU Usulkan Nama Calon Ketua
Dalam mekanisme tersebut, PCNU dan PWNU mengusulkan sejumlah nama calon Ketua Umum PBNU. Nama-nama yang terkumpul kemudian ditabulasi dan diserahkan kepada Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) untuk dipilih.
”Opsi yang kedua adalah penjaringan melalui PC dan juga wilayah menulis beberapa nama untuk kemudian ditabulasi, diserahkan kepada Ahlul Halli wal Aqdi sebagai lembaga yang dibentuk oleh muktamar dan difungsikan untuk kepentingan otoritas memilih,” kata Asrorun.
Menurut dia, AHWA memiliki kompetensi untuk menentukan pemimpin yang akan memimpin NU selama lima tahun ke depan, dengan tetap memperoleh restu dan persetujuan tertulis dari Rais Aam terpilih.
AHWA Dipertahankan, Aturan Rangkap Jabatan Disepakati
Selain mekanisme pemilihan Ketua Umum, Komisi Organisasi juga menyepakati untuk mempertahankan Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) sebagai salah satu mekanisme dalam proses pemilihan Rais Aam. Kesepakatan tersebut selanjutnya akan dibawa ke sidang pleno untuk mendapatkan pengesahan.
”Alhamdulillah, ini juga disepakati bahwa Ahlul Halli wal Aqdi menjadi salah satu mekanisme penyelesaian dalam konteks pemilihan Rais Aam dan itu sudah berjalan. Tinggal proses tabulasi dan nanti menjalankan tugas untuk memilih Rais Aam terpilih dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan,” ujar Asrorun.
Komisi Organisasi juga menyepakati aturan mengenai rangkap jabatan bagi Rais Aam dan Ketua Umum PBNU sebagai mandataris muktamar.
Tak Boleh Rangkap Jabatan Politik
Rais Aam dan Ketua Umum PBNU nantinya dilarang merangkap jabatan politik, antara lain sebagai presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, hingga pimpinan partai politik. Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku bagi pengurus NU di luar Rais Aam dan Ketua Umum.
Asrorun mengatakan kesepakatan mengenai aturan rangkap jabatan tersebut dicapai melalui musyawarah mufakat tanpa pemungutan suara.
”Ketua Umum dan juga Rais Aam adalah mandataris muktamar yang menjadi simbol kepemimpinan organisasi. Dia menjalankan tugas sebagai siyasatul ulya, politik tinggi-tingginya. Sementara urusan jabatan politik itu siyasatuddunya, urusan keduniaan,” pungkasnya.








