catrawarta.com - Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) mendesak pimpinan DPR RI mengundurkan diri apabila Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset tidak disahkan hingga 15 Desember 2026.
Koordinator AMPB Supriyono alias Botok mengatakan pengunduran diri tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban pimpinan DPR RI apabila gagal memenuhi komitmen untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset. Hal itu disampaikannya saat bertemu dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
”Misalnya sampai tanggal tersebut tidak terealisasi, mundur lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G, kita minta konsekuensi tanggung jawab panjenengan semua,” kata Botok.
Dia kemudian menyinggung kesiapan sejumlah pimpinan DPR RI untuk mengundurkan diri apabila kesepakatan pengesahan RUU Perampasan Aset tidak terealisasi.
”Seperti contoh, maaf Pak Dasco, beliau siap mengundurkan diri, Pak Saan Mustopa juga siap mengundurkan diri, dan Pak Cucun juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesepakatan tersebut tidak terealisasi,” ujarnya.
AMPB Minta Komitmen Tertulis DPR
Selain meminta kepastian mengenai target pengesahan, AMPB juga mendesak DPR RI memberikan bukti tertulis sebagai bentuk komitmen untuk menyelesaikan RUU Perampasan Aset.
Perwakilan AMPB juga meminta pimpinan DPR menemui massa yang akan kembali menyampaikan aspirasi pada 15 Desember 2026.
”Tolong entah nanti melalui perwakilan, tolong temui ya, Pak. Mereka datang dari Pati, tempat yang jauh dari sini. Kemudian ada yang dari Surabaya, ada yang dari Bali. Tolong (temui),” kata salah satu perwakilan AMPB.
AMPB menyatakan akan kembali melakukan aksi apabila tuntutan mereka tidak mendapat kepastian hingga batas waktu yang ditentukan. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR RI diwakili tiga Wakil Ketua DPR RI, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.








