Hago
  • Warta
  • Catra Cendekia
  • Catra Milenia
  • Catra Budaya
  • Catra Wisata
  • Etalase
  • Idea Catra
  • Pena Catra
BERITA TERBARU
Idea Catra

KUHP & KUHAP Baru, Masa Depan Pidana Islam di Aceh: Harmonisasi atau Benturan?

Penulis: Dewi Sukma Kristianti 7 Apr 2026 5 menit baca
Hukum cambuk di Aceh (Sumber: aa.com.tr)
Bagikan:
0

catrawarta.com - Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru menandai fase penting dalam sejarah hukum Indonesia: sebuah upaya besar untuk keluar dari bayang-bayang kolonial menuju sistem hukum pidana nasional yang lebih modern. Namun, di tengah semangat kodifikasi dan unifikasi tersebut, muncul satu pertanyaan krusial yang jarang dibahas secara jujur: bagaimana posisi hukum pidana Islam di Aceh dalam lanskap baru ini?

Aceh bukan sekadar daerah otonom biasa. Dengan kekhususan yang dijamin melalui Undang-Undang Pemerintahan Aceh, daerah ini memiliki kewenangan menerapkan hukum jinayat—sebuah bentuk hukum pidana berbasis syariah yang hidup berdampingan dengan sistem hukum nasional. Di sinilah problem dimulai: ketika negara berusaha menyeragamkan hukum pidana melalui KUHP, sementara Aceh tetap mempertahankan diferensiasi.

Apakah ini akan menghasilkan harmonisasi? Atau justru memperdalam fragmentasi hukum pidana di Indonesia?

Baca Juga
5 artikel
  1. Idea Catra Hari Keistimewaan Yogyakarta, Menguji Dampak Keistimewaan ke Titik Urat Nadi Rakyat →
  2. Idea Catra Tatanan Akademik yang Luluh Pasak: Catatan Kritis Skandal Korupsi Universitas Jenderal Soedirman →
  3. Idea Catra Peringatan 21 Tahun MoU Helsinki dan Harapan DPR Aceh →
  4. Catra Budaya Mengenal Tentara Gurkha, Pasukan Elite Nepal Pernah Bertempur di Indonesia →
  5. Idea Catra Perempuan, Orangutan, dan Politik Konservasi: Membaca Perlindungan Satwa Liar dari Perspektif Hukum Feminis (Bagian 2) →

Dua Rezim, Satu Wilayah: Dualisme yang Tak Terhindarkan

Secara normatif, KUHP baru dimaksudkan sebagai lex generalis bagi seluruh hukum pidana di Indonesia. Namun dalam praktik, keberadaan Qanun Jinayat di Aceh menciptakan realitas hukum yang tidak sepenuhnya tunduk pada logika tersebut.

Beberapa perbuatan seperti khalwat, ikhtilat, atau konsumsi alkohol diatur secara khusus dalam Qanun Jinayat, lengkap dengan sanksi cambuk yang tidak dikenal dalam KUHP nasional. Ini bukan sekadar perbedaan teknis, tetapi perbedaan paradigma: KUHP mengarah pada rasionalisasi dan humanisasi pidana, sementara hukum jinayat tetap mempertahankan dimensi moral-religius yang kuat.

Pertanyaannya: apakah negara siap menerima keberadaan dua rezim pidana dengan filosofi yang berbeda dalam satu sistem hukum nasional?

Jika jawabannya ya, maka Indonesia harus mengakui bahwa unifikasi hukum pidana bukanlah tujuan absolut. Namun jika tidak, maka konflik normatif hanya tinggal menunggu waktu.

KUHP Baru dan Tantangan Unifikasi Hukum Pidana

KUHP baru membawa semangat pembaruan: mengurangi overkriminalisasi, memperkuat asas legalitas, serta mendorong pendekatan yang lebih proporsional dan berkeadilan. Dalam konteks ini, muncul ketegangan ketika dihadapkan pada praktik pidana Islam di Aceh.

Sanksi cambuk, misalnya, sering dipersoalkan dari perspektif hak asasi manusia. Di sisi lain, bagi sebagian masyarakat Aceh, sanksi tersebut justru dianggap lebih efektif dan sesuai dengan nilai lokal dibandingkan pidana penjara.

Di sinilah dilema muncul: apakah hukum pidana harus tunduk pada standar universal (HAM dan modernitas), atau boleh berakar pada nilai lokal dan religius?

KUHP baru tampaknya belum memberikan jawaban tegas atas pertanyaan ini. Ia membuka ruang bagi hukum yang hidup dalam masyarakat (living law), tetapi tidak secara eksplisit mengintegrasikan hukum pidana Islam sebagai bagian dari sistem nasional.

Akibatnya, posisi hukum jinayat menjadi ambigu: diakui secara politik, tetapi belum sepenuhnya terintegrasi secara sistemik.

KUHAP Baru: Ujian Nyata bagi Penegakan Hukum Jinayat

Jika KUHP menyangkut hukum materiil, maka KUHAP adalah soal bagaimana hukum itu dijalankan. Rencana pembaruan KUHAP dengan penekanan pada due process of law akan membawa implikasi serius bagi praktik hukum di Aceh.

Pertanyaannya sederhana tetapi fundamental: apakah mekanisme penegakan hukum jinayat—termasuk peran Wilayatul Hisbah, prosedur pembuktian, dan pelaksanaan hukuman cambuk—akan selaras dengan standar KUHAP baru?

Jika KUHAP memperketat perlindungan tersangka dan terdakwa, maka praktik penegakan hukum di Aceh harus menyesuaikan. Jika tidak, maka akan muncul potensi konflik antara hukum acara nasional dan praktik lokal.

Ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyangkut legitimasi hukum itu sendiri. Sebab hukum yang tidak memenuhi standar prosedural berisiko dianggap tidak adil, sekalipun substansinya dianggap benar.

Antara Otonomi dan Fragmentasi

Pendukung hukum jinayat sering berargumen bahwa Aceh memiliki kekhususan yang harus dihormati. Ini benar secara konstitusional. Namun, pertanyaan berikutnya adalah: sampai sejauh mana kekhususan itu dapat dibenarkan tanpa merusak konsistensi sistem hukum nasional?

Jika setiap daerah diberi ruang luas untuk mengembangkan hukum pidananya sendiri, maka Indonesia berpotensi menghadapi fragmentasi hukum yang serius. Di satu wilayah, suatu perbuatan bisa dianggap tindak pidana berat; di wilayah lain, mungkin tidak diatur sama sekali. 

Apakah ini masih dapat disebut sebagai satu sistem hukum nasional?

Di sisi lain, menolak hukum jinayat secara total juga bukan solusi. Selain berisiko melanggar kesepakatan politik dalam UUPA, langkah tersebut juga dapat memicu resistensi sosial yang tidak kecil.

Mencari Titik Temu: Integrasi atau Koeksistensi?

Alih-alih mempertentangkan, pendekatan yang lebih realistis adalah mencari titik temu antara KUHP, KUHAP, dan hukum jinayat. Setidaknya ada dua opsi yang dapat dipertimbangkan.

Pertama, “integrasi terbatas”, yaitu mengakui hukum jinayat sebagai bagian dari sistem hukum nasional dengan standar tertentu, terutama dalam aspek prosedural dan perlindungan HAM. Ini berarti praktik di Aceh harus menyesuaikan dengan prinsip-prinsip dasar KUHAP baru.

Kedua, “koeksistensi terkendali”, yaitu membiarkan hukum jinayat tetap berjalan sebagai sistem khusus, tetapi dengan batasan yang jelas agar tidak bertentangan secara fundamental dengan hukum nasional.

Namun, kedua opsi ini memerlukan satu hal yang sering diabaikan: kejelasan politik hukum. Tanpa arah yang tegas, Indonesia akan terus berada dalam situasi “setengah terintegrasi”—di mana konflik normatif dibiarkan mengendap tanpa solusi.

Penutup: Menghindari Ilusi Keseragaman

Pemberlakuan KUHP dan rencana pembaruan KUHAP sering dipandang sebagai langkah menuju sistem hukum pidana yang lebih modern dan seragam. Namun, kasus Aceh menunjukkan bahwa keseragaman bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan begitu saja.

Realitas Indonesia adalah plural. Hukum nasional tidak berdiri di ruang hampa, tetapi berinteraksi dengan nilai lokal, agama, dan dinamika politik.

Karena itu, pertanyaan yang lebih jujur bukanlah apakah hukum pidana Islam di Aceh harus dipertahankan atau dihapus, melainkan: bagaimana menempatkannya secara proporsional dalam sistem hukum nasional tanpa mengorbankan keadilan, kepastian, dan kesatuan hukum?

Jika pertanyaan ini tidak dijawab dengan serius, maka KUHP baru berisiko hanya menjadi proyek kodifikasi di atas kertas—sementara di lapangan, hukum tetap berjalan dalam banyak wajah yang saling berjarak.

Dan di antara semua itu, Aceh akan terus menjadi cermin paling nyata dari satu kenyataan: bahwa unifikasi hukum pidana di Indonesia bukan sekadar soal aturan, tetapi juga soal keberanian memilih arah.

Tags:
#Aceh #Hukum #Islam #Pidana #Qunun
PenulisDewi Sukma Kristianti
Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan
EditorYuliantoro
Alumni Sosiologi UGM (1995), jurnalis dan penulis yang menekuni isu sosial, budaya, dan kebijakan publik.
Komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Populer

Idea Catra

Mitos Kartini dan Rekayasa Sejarah: Antara Emansipasi dan Politik Kolonial

Nazarudin • 22 Apr 2026
Idea Catra

Pelopor Pendidikan Nasional: Antara Ahmad Dahlan dan Ki Hajar Dewantara

Nazarudin • 4 Mei 2026
Idea Catra

Anak-anak dalam Bayang-bayang Radikalisme Digital

M. Sobirin • 7 Mar 2026
Idea Catra

Vaksin Jadi Tameng Tubuh Yang Tidak Boleh Diabaikan 

dhiya • 14 Mei 2026
Idea Catra

Dua Banding Satu di Persimpangan Zaman: Menguji Keadilan Waris Islam Hari Ini

Dewi Sukma Kristianti • 1 Apr 2026
Idea Catra

Mengutuk Soeharto Sambil Menikmati Tol

dhiya • 27 Jan 2026

Berita Terkait

Lebih banyak ›
Pusat Rehabilitasi Orangutan Sintang (Dok. Dewi)
Idea Catra

Perempuan, Orangutan, dan Politik Konservasi: Membaca Perlindungan Satwa Liar dari Perspektif Hukum Feminis (Bagian 1)

Dewi Sukma Kristianti • 3 Jun 2026
Large crowd of protesters holding colorful signs and banners at a demonstration.
Idea Catra

Tubuh Perempuan, Kapitalisme Digital, dan Moralitas Publik

Dewi Sukma Kristianti • 28 Mei 2026
Negaraku sun belani tumekeng pati (Foto: Surya Suryadi)
Idea Catra

Saat Indonesia di Titik Nadir

Wahjudi Djaja • 26 Mei 2026
Ismail Marzuki (Sumber: idntimes.com)
Idea Catra

Mengulik Cara Ismail Marzuki Mencintai Negeri Ini

Wahjudi Djaja • 25 Mei 2026
Pengambilan sumpah BJ Habibie sebagai Presiden RI (Sumber: Republika, 22 Mei 1998)
Idea Catra

28 Tahun Reformasi, Belajarlah Pada BJ Habibie

Wahjudi Djaja • 21 Mei 2026
Idea Catra

118 Tahun Kebangkitan Nasional, untuk Siapa Kekayaan Nikel Indonesia Bekerja?

Adrian Pratama • 19 Mei 2026
Gloved hand handling syringes on a metal lab tray with other medical supplies nearby in a sterile environment.
Idea Catra

Vaksin Jadi Tameng Tubuh Yang Tidak Boleh Diabaikan 

dhiya • 14 Mei 2026
Two people review a printed stock chart pinned to a whiteboard, with fingers pointing at data points and trends.
Idea Catra

Dongeng Pertumbuhan Ekonomi

Hery Nugroho • 12 Mei 2026
0
Follow us on
Up Next: Peringatan ini ditetapkan oleh World Health Organization (WHO) dan mulai diperingati sejak 1950, bertepatan dengan berdirinya organisasi tersebut pada 7 April 1948. Hari Kesehatan Sedunia, Momentum Global Perkuat Akses Layanan dan Kesadaran Kesehatan
Ikuti Media Sosial Kami
  • Facebook
  • Instagram
  • X/Twitter
  • Youtube
  • Tiktok
Hago
Menu
  • Warta
  • Catra Milenia
  • Catra Cendekia
  • Catra Budaya
  • Pena Catra
  • Idea Catra
  • Catra Wisata
  • Etalase
Informasi
  • Tentang Kami
  • Tim Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

Jl. Sunan Ampel No.167, Jaban, Sinduharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55581

Kontak

[email protected]
+62 819 887078

© Copyright CATRAWARTA
Catrawarta Theme by Dabtive Network