Hago
  • Warta
  • Catra Cendekia
  • Catra Milenia
  • Catra Budaya
  • Catra Wisata
  • Etalase
  • Idea Catra
  • Pena Catra
BERITA TERBARU
Idea Catra

Membaca Ulang Hukum Islam melalui Perspektif Ziba Mir-Hosseini

Penulis: Dewi Sukma Kristianti 2 Mar 2026 7 menit baca
Diperbarui April 7, 2026
Prof. Dr. Ziba Mir-Hosseini (Sumber: ius.uzh.ch)
Bagikan:
0

catrawarta.com - (Feminisme, Fikih, dan Politik Pengetahuan)

Ziba Mir-Hosseini adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam diskursus perdebatan mengenai relasi antara Islam dan feminisme. Ia merupakan salah satu pemikir Muslim kontemporer yang berupaya membaca ulang tradisi hukum Islam dengan pendekatan hermeneutis, historis, dan etis antara Islam dan feminisme.  

Sebagai antropolog hukum dan pemikir feminis Muslim, Ziba Mir-Hosseini memberikan kontribusi penting dalam membedakan antara Syariah sebagai nilai ilahiah dan fikih sebagai produk penafsiran manusia. Melalui pendekatan tersebut, ia membuka ruang bagi pembacaan ulang hukum keluarga Islam yang selama ini dianggap final dan tak terbantahkan. Dalam konteks ini, feminisme bukanlah ancaman bagi Islam, melainkan perangkat metodologis untuk mengembalikan prinsip keadilan sebagai inti ajaran agama.

Baca Juga
5 artikel
  1. Idea Catra Hari Keistimewaan Yogyakarta, Menguji Dampak Keistimewaan ke Titik Urat Nadi Rakyat →
  2. Idea Catra Tatanan Akademik yang Luluh Pasak: Catatan Kritis Skandal Korupsi Universitas Jenderal Soedirman →
  3. Idea Catra Peringatan 21 Tahun MoU Helsinki dan Harapan DPR Aceh →
  4. Catra Budaya Mengenal Tentara Gurkha, Pasukan Elite Nepal Pernah Bertempur di Indonesia →
  5. Idea Catra Perempuan, Orangutan, dan Politik Konservasi: Membaca Perlindungan Satwa Liar dari Perspektif Hukum Feminis (Bagian 2) →

Artikel ini membahas secara komprehensif pemikiran hukum Ziba Mir-Hosseini tentang Islam dan feminisme, dengan menelusuri landasan epistemologisnya, kritiknya terhadap konstruksi hukum keluarga Islam, relasinya dengan politik negara, serta implikasinya terhadap pembaruan hukum Islam kontemporer.

Latar Belakang Intelektual dan Konteks Pemikiran

Ziba Mir-Hosseini lahir di Iran dan memiliki latar belakang pendidikan dalam antropologi hukum. Pengalamannya meneliti praktik peradilan keluarga di Iran dan Maroko membentuk pendekatan khasnya: ia tidak hanya membaca teks hukum, tetapi juga mengamati bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, ia menempatkan hukum Islam bukan sebagai sistem normatif abstrak, melainkan sebagai praktik sosial yang beroperasi dalam konteks budaya dan politik tertentu.

Karya-karyanya, seperti Marriage on Trial dan Islam and Gender, memperlihatkan bagaimana hukum keluarga Islam dipraktikkan di pengadilan, dinegosiasikan dalam kehidupan rumah tangga, dan dibingkai oleh negara. Pendekatannya memperlihatkan bahwa apa yang sering dianggap sebagai “hukum Tuhan” sebenarnya adalah hasil konstruksi historis yang sangat dipengaruhi konteks sosial patriarkal.

Distingsi Fundamental: Syariah dan Fikih

Salah satu kontribusi paling signifikan Mir-Hosseini adalah penegasan perbedaan antara Syariah dan fikih. Dalam kerangka pemikirannya:

1. Syariah adalah nilai dan prinsip ilahiah yang diyakini bersumber dari wahyu.

2. Fikih adalah hasil interpretasi manusia atas sumber-sumber tersebut.

Distingsi ini memiliki implikasi hukum yang sangat besar. Jika Syariah bersifat ilahiah dan absolut, maka fikih bersifat manusiawi dan karenanya dapat berubah, dikritik, serta direformasi. Namun dalam sejarah perkembangan hukum Islam, keduanya sering diperlakukan seolah identik. Akibatnya, produk ijtihad ulama abad pertengahan dipandang sebagai kehendak Tuhan yang tidak dapat diganggu gugat.

Mir-Hosseini menilai bahwa penyatuan antara Syariah dan fikih inilah yang menjadi akar problem resistensi terhadap reformasi hukum keluarga Islam. Dengan membedakan keduanya, ia membuka ruang epistemologis bagi pembaruan hukum yang tetap berakar pada nilai Islam, tetapi responsif terhadap prinsip keadilan gender.

Kritik terhadap Hukum Keluarga Islam

Fokus utama Mir-Hosseini adalah hukum keluarga (family law), karena di sinilah ketimpangan gender paling nyata dilembagakan dalam sistem hukum di banyak negara Muslim. Isu-isu seperti talak, poligami, hak perwalian anak, dan kesaksian perempuan menjadi arena di mana relasi kuasa patriarkal termanifestasi secara legal.

Dalam analisisnya, ketentuan-ketentuan tersebut bukanlah refleksi murni wahyu, melainkan produk konteks sosial abad ke-7 hingga abad pertengahan, ketika struktur masyarakat sangat patriarkal. Fikih klasik dibangun atas asumsi bahwa laki-laki adalah kepala keluarga dan pencari nafkah utama, sementara perempuan bergantung secara ekonomi.

Dalam kerangka tersebut, hak talak unilateral bagi suami, kewajiban nafkah sebagai kompensasi ketaatan istri, serta legitimasi poligami dipandang sebagai struktur yang koheren. Namun Mir-Hosseini menegaskan bahwa struktur sosial telah berubah secara drastis. Ketika perempuan memiliki akses pendidikan dan ekonomi yang setara, mempertahankan struktur hukum lama justru menghasilkan ketidakadilan.

Ia berargumen bahwa prinsip keadilan dalam Islam tidak mungkin melegitimasi subordinasi permanen terhadap perempuan. Oleh karena itu, hukum keluarga harus dibaca ulang dengan mempertimbangkan perubahan sosial serta maqasid al-syariah—tujuan etis hukum Islam.

Feminisme sebagai Metode, Bukan Ideologi Asing

Salah satu tuduhan yang sering diarahkan kepada feminisme Islam adalah bahwa ia merupakan adopsi ideologi Barat yang tidak kompatibel dengan Islam. Mir-Hosseini menolak pandangan ini dengan menegaskan bahwa feminisme dalam konteks Islam adalah metode analisis kritis terhadap ketimpangan kekuasaan berbasis gender.

Bagi Mir-Hosseini, feminisme bukanlah penolakan terhadap agama, melainkan alat untuk mengungkap bias patriarkal dalam interpretasi agama. Dengan kata lain, feminisme membantu membedakan antara nilai keadilan Islam dan praktik hukum yang lahir dari budaya patriarkal.

Ia menyatakan bahwa pada akhir abad ke-20, terjadi pertemuan historis antara dua diskursus besar: Islamisme (yang berupaya menjadikan Syariah sebagai dasar negara) dan feminisme (yang menuntut kesetaraan). Pertemuan ini memaksa umat Islam untuk mendefinisikan ulang relasi antara agama, hukum, dan hak perempuan.

Hukum, Negara, dan Politik Syariah

Mir-Hosseini juga mengkaji bagaimana negara modern menginstrumentalisasi Syariah untuk kepentingan politik. Dalam banyak kasus, hukum keluarga Islam dikodifikasi oleh negara dan dijadikan simbol identitas nasional atau legitimasi religius.

Di Iran pasca-revolusi, misalnya, hukum keluarga direformasi dengan mengklaim kembali ke Syariah, tetapi pada praktiknya banyak ketentuan yang mempersempit hak perempuan. Mir-Hosseini menunjukkan bahwa apa yang disebut sebagai “penerapan Syariah” sebenarnya adalah pilihan politik tertentu, bukan keniscayaan teologis.

Dengan demikian, ia mengkritik klaim bahwa hukum keluarga yang diskriminatif adalah representasi autentik Islam. Sebaliknya, ia melihatnya sebagai hasil kompromi politik antara elite agama dan negara.

Hermeneutika dan Ijtihad Kontemporer

Mir-Hosseini mendorong pembaruan ijtihad dengan pendekatan hermeneutika yang memperhatikan konteks sejarah turunnya ayat dan tujuan etisnya. Ia sejalan dengan sejumlah pemikir reformis Muslim yang menekankan pentingnya membaca teks dalam konteks sosialnya.

Dalam kerangka ini, ayat-ayat tentang warisan, kesaksian, atau kepemimpinan laki-laki tidak dibaca secara literal semata, melainkan dianalisis dalam konteks masyarakat Arab abad ke-7. Tujuannya adalah memahami spirit keadilan yang mendasarinya, bukan membekukan bentuk hukumnya.

Pendekatan ini tidak menafikan otoritas teks, tetapi mengakui bahwa penafsiran selalu melibatkan subjektivitas manusia. Oleh karena itu, membuka ruang partisipasi perempuan dalam ijtihad menjadi penting agar pengalaman perempuan turut membentuk konstruksi hukum.

Kontribusi terhadap Reformasi Hukum di Dunia Muslim

Pemikiran Mir-Hosseini berpengaruh dalam gerakan reformasi hukum keluarga di berbagai negara Muslim. Di Maroko, misalnya, reformasi Mudawwanah tahun 2004 memperluas hak perempuan dalam perkawinan dan perceraian. Meskipun ia bukan satu-satunya tokoh di balik reformasi tersebut, gagasannya tentang keadilan dan kesetaraan dalam kerangka Islam memberi legitimasi teoretis bagi perubahan tersebut.

Di tingkat global, ia juga terlibat dalam gerakan Musawah, sebuah inisiatif internasional yang memperjuangkan kesetaraan dan keadilan dalam keluarga Muslim. Gerakan ini menggabungkan argumen teologis, hak asasi manusia, dan pengalaman lived reality perempuan Muslim.

Kritik terhadap Pemikiran Mir-Hosseini

Tentu saja, pemikirannya tidak luput dari kritik. Kaum konservatif menuduhnya merelatifkan hukum Tuhan dan membuka pintu sekularisasi. Sementara sebagian feminis sekuler menilai pendekatannya masih terlalu kompromistis terhadap kerangka agama.

Namun justru di situlah kekuatan pemikirannya: ia berupaya membangun jembatan antara iman dan keadilan, antara teks dan konteks, antara tradisi dan modernitas. Ia tidak menolak agama, tetapi juga tidak menerima begitu saja tafsir yang mapan.

Implikasi Teoretis dan Praktis

Secara teoretis, pemikiran Mir-Hosseini menegaskan bahwa hukum Islam adalah diskursus yang dinamis. Ia menantang klaim finalitas fikih klasik dan membuka ruang pembaruan berbasis prinsip keadilan.

Secara praktis, pendekatannya mendorong:

1. Reformasi hukum keluarga berbasis maqasid al-syariah.

2. Partisipasi perempuan dalam otoritas keagamaan.

3. Dialog antara hukum Islam dan standar hak asasi manusia internasional.

4. Dekonstruksi politisasi Syariah oleh negara.

Relevansi bagi Indonesia

Dalam konteks Indonesia, pemikiran Mir-Hosseini relevan untuk membaca ulang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan praktik peradilan agama. Indonesia memiliki tradisi pembaruan hukum Islam yang relatif progresif dibandingkan banyak negara Muslim lain, namun isu poligami, hak talak, dan dispensasi perkawinan anak masih menjadi perdebatan.

Pendekatan Mir-Hosseini dapat menjadi kerangka metodologis untuk membedakan antara nilai normatif Islam dan konstruksi hukum yang lahir dari kompromi politik dan budaya.

Penutup

Pemikiran Ziba Mir-Hosseini tentang Islam dan feminisme merupakan kontribusi penting dalam pembaruan hukum Islam kontemporer. Dengan membedakan Syariah dan fikih, ia membuka ruang bagi reformasi hukum keluarga tanpa harus meninggalkan iman.

Ia menunjukkan bahwa perjuangan keadilan gender tidak harus berhadap-hadapan dengan Islam. Sebaliknya, nilai keadilan dalam Islam justru dapat menjadi fondasi etis bagi kesetaraan. Tantangan terbesar bukanlah teks wahyu, melainkan keberanian intelektual untuk membaca ulang tradisi secara kritis dan kontekstual.

Dalam dunia Muslim yang terus bergulat dengan identitas, modernitas, dan politik agama, pemikiran Mir-Hosseini mengingatkan bahwa hukum Islam bukanlah monumen beku, melainkan tradisi hidup yang selalu dapat diperbarui demi menjawab tuntutan keadilan zaman. (*)

Tags:
#Feminisme #Fikih #Hukum #Islam
PenulisDewi Sukma Kristianti
Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan
EditorYuliantoro
Alumni Sosiologi UGM (1995), jurnalis dan penulis yang menekuni isu sosial, budaya, dan kebijakan publik.
Komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Populer

Idea Catra

Mitos Kartini dan Rekayasa Sejarah: Antara Emansipasi dan Politik Kolonial

Nazarudin • 22 Apr 2026
Idea Catra

Perempuan, Orangutan, dan Politik Konservasi: Membaca Perlindungan Satwa Liar dari Perspektif Hukum Feminis (Bagian 2)

Dewi Sukma Kristianti • 3 Jun 2026
Catra Budaya

Mengenal Tentara Gurkha, Pasukan Elite Nepal Pernah Bertempur di Indonesia

Siswantini Suryandari • 2 Agu 2026
Idea Catra

Pelopor Pendidikan Nasional: Antara Ahmad Dahlan dan Ki Hajar Dewantara

Nazarudin • 4 Mei 2026
Idea Catra

Anak-anak dalam Bayang-bayang Radikalisme Digital

M. Sobirin • 7 Mar 2026
Idea Catra

Vaksin Jadi Tameng Tubuh Yang Tidak Boleh Diabaikan 

dhiya • 14 Mei 2026

Berita Terkait

Lebih banyak ›
Pusat Rehabilitasi Orangutan Sintang (Dok. Dewi)
Idea Catra

Perempuan, Orangutan, dan Politik Konservasi: Membaca Perlindungan Satwa Liar dari Perspektif Hukum Feminis (Bagian 1)

Dewi Sukma Kristianti • 3 Jun 2026
Large crowd of protesters holding colorful signs and banners at a demonstration.
Idea Catra

Tubuh Perempuan, Kapitalisme Digital, dan Moralitas Publik

Dewi Sukma Kristianti • 28 Mei 2026
Negaraku sun belani tumekeng pati (Foto: Surya Suryadi)
Idea Catra

Saat Indonesia di Titik Nadir

Wahjudi Djaja • 26 Mei 2026
Ismail Marzuki (Sumber: idntimes.com)
Idea Catra

Mengulik Cara Ismail Marzuki Mencintai Negeri Ini

Wahjudi Djaja • 25 Mei 2026
Pengambilan sumpah BJ Habibie sebagai Presiden RI (Sumber: Republika, 22 Mei 1998)
Idea Catra

28 Tahun Reformasi, Belajarlah Pada BJ Habibie

Wahjudi Djaja • 21 Mei 2026
Idea Catra

118 Tahun Kebangkitan Nasional, untuk Siapa Kekayaan Nikel Indonesia Bekerja?

Adrian Pratama • 19 Mei 2026
Gloved hand handling syringes on a metal lab tray with other medical supplies nearby in a sterile environment.
Idea Catra

Vaksin Jadi Tameng Tubuh Yang Tidak Boleh Diabaikan 

dhiya • 14 Mei 2026
Two people review a printed stock chart pinned to a whiteboard, with fingers pointing at data points and trends.
Idea Catra

Dongeng Pertumbuhan Ekonomi

Hery Nugroho • 12 Mei 2026
0
Follow us on
Up Next: Rombongan Umrah Masih Banyak yang Tertahan di Jeddah
Ikuti Media Sosial Kami
  • Facebook
  • Instagram
  • X/Twitter
  • Youtube
  • Tiktok
Hago
Menu
  • Warta
  • Catra Milenia
  • Catra Cendekia
  • Catra Budaya
  • Pena Catra
  • Idea Catra
  • Catra Wisata
  • Etalase
Informasi
  • Tentang Kami
  • Tim Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

Jl. Sunan Ampel No.167, Jaban, Sinduharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55581

Kontak

[email protected]
+62 819 887078

© Copyright CATRAWARTA
Catrawarta Theme by Dabtive Network