Hago
  • Warta
  • Catra Cendekia
  • Catra Milenia
  • Catra Budaya
  • Catra Wisata
  • Etalase
  • Idea Catra
  • Pena Catra
BERITA TERBARU
Idea Catra

RPP Manajemen ASN: Karpet Merah Dwifungsi dan Ilusi Resiprokalitas yang “Omong Kosong”

Penulis: Nazarudin 27 Apr 2026 3 menit baca
Giant hand controls civil servants as puppets over a government building, soldiers carry briefcases labeled 'Jabatan Sipil' on a red carpet.
Ilustrasi RPP Manajemen ASN: Karpet Merah Dwifungsi dan Ilusi Resiprokalitas yang "Omong Kosong". Sumber: Nazarudin
Bagikan:
0

catrawarta.com - Rencana pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Manajemen ASN kini menjadi ujian krusial bagi konsistensi demokrasi kita. Di bawah payung UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN, regulasi ini membawa ambisi “Mobilitas Talenta”. Namun, di balik jargon manajerial tersebut, terselip skema sistematis yang mengancam supremasi sipil, terutama setelah diperkuat oleh disahkannya UU No. 3 Tahun 2025 (Perubahan atas UU TNI).

Pasal 19 UU ASN: Pintu Belakang Remilitarisasi

Titik lemah yang menjadi celah masuknya aktor keamanan ke ranah sipil terletak pada Pasal 19 UU ASN 2023. Pasal ini melegalkan pengisian jabatan ASN tertentu oleh prajurit TNI dan anggota Polri aktif. Masalahnya, frasa “jabatan tertentu” dalam aturan ini bersifat sangat lentur dan rawan disalahgunakan.

Baca Juga
5 artikel
  1. Idea Catra Hari Keistimewaan Yogyakarta, Menguji Dampak Keistimewaan ke Titik Urat Nadi Rakyat →
  2. Idea Catra Tatanan Akademik yang Luluh Pasak: Catatan Kritis Skandal Korupsi Universitas Jenderal Soedirman →
  3. Idea Catra Peringatan 21 Tahun MoU Helsinki dan Harapan DPR Aceh →
  4. Catra Budaya Mengenal Tentara Gurkha, Pasukan Elite Nepal Pernah Bertempur di Indonesia →
  5. Idea Catra Perempuan, Orangutan, dan Politik Konservasi: Membaca Perlindungan Satwa Liar dari Perspektif Hukum Feminis (Bagian 2) →

Tanpa batasan yang rigid di tingkat undang-undang, RPP Manajemen ASN seolah mendapatkan “cek kosong” untuk menempatkan personil aktif di berbagai posisi manajerial sipil. Ini bukan lagi soal penguatan kementerian pertahanan, melainkan infiltrasi struktural ke dalam birokrasi yang seharusnya murni menjadi domain sipil.

Paradoks Resiprokal: Sebuah Ilusi Administrasi

Pemerintah kerap membela kebijakan ini dengan narasi resiprokalitas—bahwa ASN pun bisa menduduki jabatan di lingkungan TNI/Polri. Namun, dalam kacamata organisasi dan logika kekuasaan, klaim ini tak lebih dari sekadar omong kosong administratif.

Struktur militer dan kepolisian dibangun di atas fondasi komando, kepangkatan, dan disiplin tempur yang kaku. Membayangkan seorang ASN sipil murni memimpin unit struktural di markas besar militer adalah utopia yang mustahil secara operasional. Secara sistemik, budaya organisasi militer yang hierarkis akan menolak kehadiran pemimpin sipil di puncak rantai komando mereka.

Sebaliknya, arus dari barak ke kantor pemerintahan justru dibuka lebar-lebar. Walhasil, “resiprokalitas” hanyalah lipstik regulasi untuk menutupi kenyataan bahwa kebijakan ini adalah jalan satu arah: solusi pragmatis untuk mengatasi surplus perwira dengan mengorbankan profesionalisme birokrasi sipil.

UU No. 3 Tahun 2025: Robohnya Benteng Terakhir

Selama dua dekade, UU No. 34 Tahun 2004 menjadi palang pintu yang menjaga militer tetap di barak dengan membatasi hanya pada 10 lembaga. Namun, melalui UU No. 3 Tahun 2025, benteng itu resmi dirobohkan. Daftar kementerian yang bisa diisi militer aktif kini meluas secara ekspansif.

Sinkronisasi antara UU No. 3 Tahun 2025 dan RPP Manajemen ASN ini menciptakan legalitas formal bagi kembalinya dominasi militer dan polisisasi birokrasi. Hal ini berisiko menciptakan dualisme loyalitas dan—yang paling berbahaya—impunitas hukum. Sebab, personil aktif yang menjabat posisi sipil tetap tunduk pada peradilan militer atau etik internal mereka, yang membuat mereka sulit dijangkau oleh kontrol publik dan peradilan umum jika terjadi malpraktik jabatan.

Menjaga Marwah Sipil

Menormalisasi kehadiran aktor keamanan dalam tata kelola harian negara dengan dalih “mobilitas talenta” adalah langkah mundur bagi Reformasi. Birokrasi sipil membutuhkan birokrat karier yang independen, dialogis, dan akuntabel, bukan mentalitas komando yang dipaksakan masuk lewat jalur belakang regulasi.

Jika pemerintah terus memaksakan RPP ini tanpa mengoreksi nalar resiprokalitas yang pincang tersebut, maka kita sedang menyaksikan senja kala supremasi sipil. Demokrasi hanya bisa tegak jika ada pemisahan yang tegas antara pemegang senjata dan pengelola kebijakan publik. Mencampuradukkan keduanya hanya akan membawa kita kembali ke era gelap yang pernah susah payah kita tinggalkan.

Tags:
#Dwi fungsi #Manajemen #Resiprokal #RPP #TNI
PenulisNazarudin
Pemerhati masalah-masalah sosial, politik dan hukum.
EditorYuliantoro
Alumni Sosiologi UGM (1995), jurnalis dan penulis yang menekuni isu sosial, budaya, dan kebijakan publik.
Komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Populer

Idea Catra

Mitos Kartini dan Rekayasa Sejarah: Antara Emansipasi dan Politik Kolonial

Nazarudin • 22 Apr 2026
Idea Catra

Anak-anak dalam Bayang-bayang Radikalisme Digital

M. Sobirin • 7 Mar 2026
Idea Catra

Vaksin Jadi Tameng Tubuh Yang Tidak Boleh Diabaikan 

dhiya • 14 Mei 2026
Idea Catra

Dua Banding Satu di Persimpangan Zaman: Menguji Keadilan Waris Islam Hari Ini

Dewi Sukma Kristianti • 1 Apr 2026
Idea Catra

Mengutuk Soeharto Sambil Menikmati Tol

dhiya • 27 Jan 2026
Idea Catra

Perempuan, Orangutan, dan Politik Konservasi: Membaca Perlindungan Satwa Liar dari Perspektif Hukum Feminis (Bagian 2)

Dewi Sukma Kristianti • 3 Jun 2026

Berita Terkait

Lebih banyak ›
Pusat Rehabilitasi Orangutan Sintang (Dok. Dewi)
Idea Catra

Perempuan, Orangutan, dan Politik Konservasi: Membaca Perlindungan Satwa Liar dari Perspektif Hukum Feminis (Bagian 1)

Dewi Sukma Kristianti • 3 Jun 2026
Large crowd of protesters holding colorful signs and banners at a demonstration.
Idea Catra

Tubuh Perempuan, Kapitalisme Digital, dan Moralitas Publik

Dewi Sukma Kristianti • 28 Mei 2026
Negaraku sun belani tumekeng pati (Foto: Surya Suryadi)
Idea Catra

Saat Indonesia di Titik Nadir

Wahjudi Djaja • 26 Mei 2026
Ismail Marzuki (Sumber: idntimes.com)
Idea Catra

Mengulik Cara Ismail Marzuki Mencintai Negeri Ini

Wahjudi Djaja • 25 Mei 2026
Pengambilan sumpah BJ Habibie sebagai Presiden RI (Sumber: Republika, 22 Mei 1998)
Idea Catra

28 Tahun Reformasi, Belajarlah Pada BJ Habibie

Wahjudi Djaja • 21 Mei 2026
Idea Catra

118 Tahun Kebangkitan Nasional, untuk Siapa Kekayaan Nikel Indonesia Bekerja?

Adrian Pratama • 19 Mei 2026
Gloved hand handling syringes on a metal lab tray with other medical supplies nearby in a sterile environment.
Idea Catra

Vaksin Jadi Tameng Tubuh Yang Tidak Boleh Diabaikan 

dhiya • 14 Mei 2026
Two people review a printed stock chart pinned to a whiteboard, with fingers pointing at data points and trends.
Idea Catra

Dongeng Pertumbuhan Ekonomi

Hery Nugroho • 12 Mei 2026
0
Follow us on
Up Next: Man speaks at a podium during a formal event, addressing an audience with a large screen behind showing another man in batik. Fadli Zon ke Beijing, Menembus Tiongkok Lewat Film dan Budaya
Ikuti Media Sosial Kami
  • Facebook
  • Instagram
  • X/Twitter
  • Youtube
  • Tiktok
Hago
Menu
  • Warta
  • Catra Milenia
  • Catra Cendekia
  • Catra Budaya
  • Pena Catra
  • Idea Catra
  • Catra Wisata
  • Etalase
Informasi
  • Tentang Kami
  • Tim Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

Jl. Sunan Ampel No.167, Jaban, Sinduharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55581

Kontak

[email protected]
+62 819 887078

© Copyright CATRAWARTA
Catrawarta Theme by Dabtive Network