Hago
  • Warta
  • Catra Cendekia
  • Catra Milenia
  • Catra Budaya
  • Catra Wisata
  • Etalase
  • Idea Catra
  • Pena Catra
BERITA TERBARU
Warta

Menakar Ulang Ambang Batas Parlemen, Stabilitas atau Reduksi Suara Rakyat?

Penulis: Giffari Ighfirlana 4 Mar 2026 3 menit baca
Diperbarui Maret 4, 2026
Membahas lagi ambang batas parlemen (Frepik)
Bagikan:
0

catrawarta.com - Tiga tahun menjelang Pemilu 2029, wacana ambang batas parlemen kembali menyeruak ke ruang publik. Isu ini seakan menjadi ritual politik setiap kali revisi Undang-Undang Pemilu dibicarakan. Belum ada draf final, tetapi perdebatan sudah mengeras.

Di tengah dinamika itu, Partai Nasional Demokrat (NasDem) kembali mengusulkan agar parliamentary threshold (PT)  atau ambang batas parlemen dinaikkan dari 4 persen menjadi 7 persen. Ketua Umum Surya Paloh dan Wakil Ketua Umum Saan Mustopa secara konsisten menyuarakan angka tersebut sebagai bagian dari revisi UU Pemilu.

Namun, usulan itu tidak berdiri di ruang hampa. Sejumlah partai lain memilih bertahan pada angka 4 persen, merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2024 yang menyatakan ambang batas 4 persen masih konstitusional hingga Pemilu 2029.

Baca Juga
5 artikel
  1. Warta Heboh Aksi Demo Siswa SMAN 1 Pamanukan terhadap Oknum Guru Terduga Pelecehan, Polisi Tangkap Pelaku →
  2. Warta Kritik Sistem Pendataan Bansos, Anggota DPRD DIY Lisman Puja Kesuma Kaget Namanya Masuk Desil 4 →
  3. Warta BGN Tutup 1.999 Dapur MBG karena Belum Daftar SLHS →
  4. Warta 51.591 Rumah Terdampak Gempa NTT Berhasil Diverifikasi BNPB, Progres Capai 50 Persen →
  5. Catra Cendekia Keracunan Makanan Bisa Sebabkan Gangguan Memori, Ini Penjelasan CDC →

Di sinilah persoalan menjadi lebih kompleks apakah ambang batas parlemen memang instrumen efektif untuk menjaga stabilitas pemerintahan, atau justru mekanisme yang berpotensi menggerus suara rakyat?

Politik Penyederhanaan dan Ilusi Stabilitas

Sejak diberlakukan, parliamentary threshold kerap dipandang sebagai alat penyederhanaan sistem kepartaian. Argumennya sederhana, semakin sedikit partai di parlemen, semakin mudah membangun koalisi pemerintahan.

Namun Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menawarkan perspektif berbeda. Dalam sebuah seminar di Jakarta, ia menegaskan, threshold adalah pilihan politik terbuka dalam demokrasi.

“Stabilitas pemerintahan tidak otomatis ditentukan oleh ambang batas parlemen. Kompromi politiklah yang menjamin stabilitas,” ujarnya, sebagaimana dikutip Antara, Rabu (4/3/2026)

Pandangan ini menggeser perdebatan dari sekadar angka menuju substansi, apakah fragmentasi parlemen benar-benar ancaman atau justru bagian alami dari demokrasi yang plural?

Secara empiris, stabilitas kabinet di Indonesia pascareformasi tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah partai di DPR, melainkan oleh konfigurasi koalisi dan negosiasi politik di antara elite. Artinya, menaikkan PT belum tentu menyederhanakan dinamika kekuasaan.

Putusan MK dan Tuntutan Rasionalitas

Persoalan semakin menarik setelah Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengajukan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu ke MK. Dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 tertanggal 29 Februari 2024, MK menyatakan tidak menemukan dasar rasionalitas yang memadai dalam penetapan angka 4 persen.

Mahkamah tidak serta-merta membatalkan angka tersebut, tetapi meminta pembentuk undang-undang untuk meninjau ulang sebelum Pemilu 2029.

Putusan ini membuka ruang debat yang lebih luas, jika 4 persen dianggap belum memiliki justifikasi rasional yang kuat, apakah menaikkannya menjadi 7 persen memiliki dasar yang lebih solid?

Di sisi lain, Ketua Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Oesman Sapta Odang (Oso)  mengkritik penerapan ambang batas yang dinilai berpotensi menghilangkan jutaan suara rakyat.

Dalam setiap pemilu legislatif, partai-partai yang tidak lolos threshold tetap menyumbang persentase suara yang tidak kecil. Suara tersebut pada akhirnya tidak terkonversi menjadi kursi.

Pertanyaannya, apakah demokrasi prosedural dapat membenarkan hilangnya representasi suara dalam skala besar?

Di negara dengan tingkat pluralitas tinggi seperti Indonesia, threshold kerap dipandang sebagai pedang bermata dua. Ia dapat memperkuat efektivitas parlemen, tetapi juga berpotensi mengurangi inklusivitas politik.

2026 Awal Babak Baru

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse menyebut revisi UU Pemilu akan mulai bergulir pada 2026 setelah masuk Program Legislasi Nasional. Artinya, perdebatan yang kini mengemuka baru tahap awal.

Dalam tiga tahun ke depan, tarik-menarik kepentingan antarpartai sangat mungkin menguat, terutama menjelang konsolidasi koalisi Pemilu 2029.

Ambang batas parlemen bukan sekadar angka statistik. Ia adalah refleksi dari pilihan desain demokrasi. Apakah Indonesia ingin sistem multipartai yang inklusif atau sistem yang lebih terkonsolidasi dengan risiko penyempitan representasi? Kita tunggu pascarevisi UU Pemilu yang baru.

Tags:
#Ambang Batas #dpr ri #Parlemen #Revisi UU Pemilu
PenulisGiffari Ighfirlana
Alumnus Sejarah Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Budaya UIN Sunan Kalijaga
EditorYuliantoro
Alumni Sosiologi UGM (1995), jurnalis dan penulis yang menekuni isu sosial, budaya, dan kebijakan publik.
Komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Populer

Warta

Heboh Aksi Demo Siswa SMAN 1 Pamanukan terhadap Oknum Guru Terduga Pelecehan, Polisi Tangkap Pelaku

Wiwit • 10 Sep 2026
Warta

Kritik Sistem Pendataan Bansos, Anggota DPRD DIY Lisman Puja Kesuma Kaget Namanya Masuk Desil 4

Wiwit • 10 Sep 2026
Warta

Warga Turi Minta Polisi Usut Keracunan MBG, Beri Kompensasi pada Korban

Wicaksana • 8 Sep 2026
Warta

PBHI: Usut Tuntas Keracunan MBG, Proses Hukum Pihak yang Terlibat!

Wicaksana • 8 Sep 2026
Warta

51.591 Rumah Terdampak Gempa NTT Berhasil Diverifikasi BNPB, Progres Capai 50 Persen

Mutia • 8 Sep 2026
Warta

BGN Tutup 1.999 Dapur MBG karena Belum Daftar SLHS

Siswantini Suryandari • 10 Sep 2026

Berita Terkait

Lebih banyak ›
Close-up of a brown, textured surface with a light-colored, twisted object partially visible in the center-left.
Warta

Warga Turi Minta Polisi Usut Keracunan MBG, Beri Kompensasi pada Korban

Wicaksana • 8 Sep 2026
Warta

Siswi Korban Keracunan MBG di Karo Alami Amnesia Berat, Tak Lagi Kenali Orangtua

Siswantini Suryandari • 8 Sep 2026
Crowd of people gathered in a room with bright green walls, some standing and talking near a white car-shaped object in the foreground.
Warta

PBHI: Usut Tuntas Keracunan MBG, Proses Hukum Pihak yang Terlibat!

Wicaksana • 8 Sep 2026
Sungai Silugunggo yang mengering akibat musim kemarau ekstrem.
Warta

Silugunggo Pati Menyusul Daftar Panjang Sungai di Tanah Air yang Mengering pada Musim Kemarau Ekstrem

Mutia • 7 Sep 2026
Ilustrasi polusi udara di Sarawak, Malaysia.
Warta

Indeks Pencemaran Udara Tak Lagi Berbahaya, Raja Malaysia Cabut Status Darurat Kabut Asap di Sarawak

Mutia • 7 Sep 2026
Person wearing a dark cap and glasses stands with folded hands beside a large flat-screen TV mounted on a pink wall.
Warta

Miris, SD Berdinding Bambu dan Tanpa Listrik di NTT Terima Bantuan TV Layar Sentuh

Wiwit • 7 Sep 2026
Cafeteria-style metal lunch tray with rice, glazed meat, vegetable tempura, meat in sauce, and corn with carrot sticks and greens.
Warta

Pengakuan Calon Supplier Dapur MBG Viral: Bahan Baku Kualitas Rendah hingga Manipulasi Harga

Wiwit • 7 Sep 2026
Two people wearing face masks converse in an indoor setting, woman in a pink blouse looking surprised or engaged at the other person.
Warta

Harga Masker Mencekik Imbas Erupsi Anak Krakatau, Warganet Kecam Aksi Penjual Nakal

Wiwit • 7 Sep 2026
0
Follow us on
Up Next: Negara Board of Peace Melanggar Perdamaian, Saatnya Indonesia Mundur
Ikuti Media Sosial Kami
  • Facebook
  • Instagram
  • X/Twitter
  • Youtube
  • Tiktok
Hago
Menu
  • Warta
  • Catra Milenia
  • Catra Cendekia
  • Catra Budaya
  • Pena Catra
  • Idea Catra
  • Catra Wisata
  • Etalase
Informasi
  • Tentang Kami
  • Tim Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

Jl. Sunan Ampel No.167, Jaban, Sinduharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55581

Kontak

[email protected]
+62 819 887078

© Copyright CATRAWARTA
Catrawarta Theme by Dabtive Network