Hago
  • Warta
  • Catra Cendekia
  • Catra Milenia
  • Catra Budaya
  • Catra Wisata
  • Etalase
  • Idea Catra
  • Pena Catra
BERITA TERBARU
Idea Catra

Semoga DPR Sedang Tidak ‘Tolol’ Angkat Kembali Ahmad Sahroni

Penulis: M. Sobirin 19 Feb 2026 3 menit baca
Diperbarui Februari 25, 2026
Ahmad Saroni (Dok Fraksi Nasdem DPR RI)
Bagikan:
0

catrawarta.com - Penetapan kembali Ahmad Sahroni sebagai Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuka kembali perdebatan lama mengenai etika representasi politik di Indonesia. Keputusan tersebut ditetapkan melalui rapat pleno Komisi III DPR yang dipimpin  Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Secara prosedural, keputusan ini sah. Namun, secara etik dan moral publik, pengangkatan kembali Sahroni bisa memantik kegelisahan luas. Ia sebelumnya sempat dirotasi dari jabatan pimpinan Komisi III ke Komisi I pada Agustus tahun lalu, menyusul sejumlah pernyataannya di ruang publik yang menuai kontroversi dan dianggap tidak mencerminkan sikap negarawan. Posisi tersebut kala itu diisi oleh Rusdi, yang kemudian berpindah ke Partai Solidaritas Indonesia, sehingga membuka jalan bagi Sahroni untuk kembali.

Pernyataan yang dimaksud adalah ucapan kata ‘tolol’ yang dinilai tidak pantas saat merespons desakan pembubaran DPR. Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) menyatakan, seharusnya Sahroni menanggapi desakan itu dengan pemilihan kata yang pantas dan bijaksana. 

Baca Juga
5 artikel
  1. Idea Catra Hari Keistimewaan Yogyakarta, Menguji Dampak Keistimewaan ke Titik Urat Nadi Rakyat →
  2. Idea Catra Tatanan Akademik yang Luluh Pasak: Catatan Kritis Skandal Korupsi Universitas Jenderal Soedirman →
  3. Idea Catra Peringatan 21 Tahun MoU Helsinki dan Harapan DPR Aceh →
  4. Catra Budaya Mengenal Tentara Gurkha, Pasukan Elite Nepal Pernah Bertempur di Indonesia →
  5. Idea Catra Perempuan, Orangutan, dan Politik Konservasi: Membaca Perlindungan Satwa Liar dari Perspektif Hukum Feminis (Bagian 2) →

Dalam teori politik modern, terdapat pembedaan tegas antara legitimasi formal dan legitimasi moral. Legitimasi formal bersumber dari aturan hukum dan mekanisme institusional. Sementara legitimasi moral lahir dari kepercayaan publik, keteladanan, serta kesesuaian perilaku pejabat dengan nilai-nilai etik yang hidup dalam masyarakat.

Defisit Legitimasi Moral

Masalah utama dalam kasus ini bukan pada aspek legalitas, melainkan pada defisit legitimasi moral. Komisi III DPR membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan—sektor yang menuntut kehati-hatian bahasa, kedewasaan sikap, serta integritas komunikasi publik. Ketika seorang pejabat publik dikenal luas karena diksi yang agresif, merendahkan, atau menyinggung kelompok tertentu, maka muncul pertanyaan mendasar: apakah ia masih layak menjadi simbol pengawasan hukum dan keadilan?

Reaksi warganet yang keras—meski sering kali diekspresikan secara emosional—mencerminkan gejala yang lebih dalam: rasa keterputusan antara elite politik dan rakyat. Ungkapan kecaman terhadap Sahroni tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan sebagai respons atas akumulasi kekecewaan publik terhadap budaya politik yang minim sanksi etik. 

Dalam sistem demokrasi yang sehat, rotasi jabatan semestinya tidak sekadar bersifat administratif, melainkan juga korektif. Ketika figur yang pernah dinilai bermasalah secara etik justru kembali ke posisi strategis tanpa evaluasi terbuka, publik menangkap pesan yang problematik: kontroversi tidak memiliki konsekuensi nyata.

Keputusan ini juga menempatkan Partai Nasdem dalam sorotan. Partai politik, dalam kerangka demokrasi representatif, bukan sekadar kendaraan elektoral, melainkan institusi kaderisasi dan penjaga standar moral wakil rakyat. Ketika partai terkesan mengabaikan sensitivitas publik dan tetap mengedepankan loyalitas internal atau kalkulasi kekuasaan, maka yang tergerus adalah kepercayaan rakyat itu sendiri.

Bagi publik, sikap ini mudah dibaca sebagai bentuk pengkhianatan terhadap aspirasi etik masyarakat. Demokrasi tidak hanya berbicara tentang suara mayoritas, tetapi juga tentang kualitas perilaku para representannya.

Krisis Keteladanan di Ruang Publik

Kasus Sahroni menegaskan problem laten demokrasi Indonesia: krisis keteladanan elite. Dalam iklim politik yang semakin mediatik, ucapan pejabat bukan sekadar ekspresi personal, melainkan simbol institusi negara. Bahasa yang kasar atau provokatif bukan hanya mencederai etika personal, tetapi juga merusak wibawa lembaga legislatif.

Pertanyaanya,  “pantaskah orang seperti itu menjadi wakil rakyat?” sejatinya bukan serangan personal, melainkan refleksi kritis atas standar kepantasan yang kian kabur. Demokrasi yang matang menuntut lebih dari sekadar kepatuhan prosedural; ia memerlukan integritas, empati sosial, dan tanggung jawab moral.

Kembalinya Ahmad Sahroni ke kursi pimpinan Komisi III DPR menjadi cermin dari demokrasi yang berisiko kehilangan rasa malu politik—sebuah konsep penting dalam etika kekuasaan. Tanpa mekanisme koreksi berbasis moral dan tanpa sensitivitas terhadap suara publik, demokrasi berpotensi tereduksi menjadi sekadar sirkulasi elite, jauh dari cita-cita kedaulatan rakyat. Dalam konteks ini, kritik publik bukan ancaman bagi demokrasi, melainkan upaya menyelamatkannya.

Tags:
#Ahmad saroni #dpr ri #Nasdem #Tolol
PenulisM. Sobirin
Jurnalis Anggota PWI DIY
EditorYuliantoro
Alumni Sosiologi UGM (1995), jurnalis dan penulis yang menekuni isu sosial, budaya, dan kebijakan publik.
Komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Populer

Idea Catra

Mitos Kartini dan Rekayasa Sejarah: Antara Emansipasi dan Politik Kolonial

Nazarudin • 22 Apr 2026
Idea Catra

Pelopor Pendidikan Nasional: Antara Ahmad Dahlan dan Ki Hajar Dewantara

Nazarudin • 4 Mei 2026
Idea Catra

Anak-anak dalam Bayang-bayang Radikalisme Digital

M. Sobirin • 7 Mar 2026
Idea Catra

Vaksin Jadi Tameng Tubuh Yang Tidak Boleh Diabaikan 

dhiya • 14 Mei 2026
Idea Catra

Dua Banding Satu di Persimpangan Zaman: Menguji Keadilan Waris Islam Hari Ini

Dewi Sukma Kristianti • 1 Apr 2026
Idea Catra

Mengutuk Soeharto Sambil Menikmati Tol

dhiya • 27 Jan 2026

Berita Terkait

Lebih banyak ›
Pusat Rehabilitasi Orangutan Sintang (Dok. Dewi)
Idea Catra

Perempuan, Orangutan, dan Politik Konservasi: Membaca Perlindungan Satwa Liar dari Perspektif Hukum Feminis (Bagian 1)

Dewi Sukma Kristianti • 3 Jun 2026
Large crowd of protesters holding colorful signs and banners at a demonstration.
Idea Catra

Tubuh Perempuan, Kapitalisme Digital, dan Moralitas Publik

Dewi Sukma Kristianti • 28 Mei 2026
Negaraku sun belani tumekeng pati (Foto: Surya Suryadi)
Idea Catra

Saat Indonesia di Titik Nadir

Wahjudi Djaja • 26 Mei 2026
Ismail Marzuki (Sumber: idntimes.com)
Idea Catra

Mengulik Cara Ismail Marzuki Mencintai Negeri Ini

Wahjudi Djaja • 25 Mei 2026
Pengambilan sumpah BJ Habibie sebagai Presiden RI (Sumber: Republika, 22 Mei 1998)
Idea Catra

28 Tahun Reformasi, Belajarlah Pada BJ Habibie

Wahjudi Djaja • 21 Mei 2026
Idea Catra

118 Tahun Kebangkitan Nasional, untuk Siapa Kekayaan Nikel Indonesia Bekerja?

Adrian Pratama • 19 Mei 2026
Gloved hand handling syringes on a metal lab tray with other medical supplies nearby in a sterile environment.
Idea Catra

Vaksin Jadi Tameng Tubuh Yang Tidak Boleh Diabaikan 

dhiya • 14 Mei 2026
Two people review a printed stock chart pinned to a whiteboard, with fingers pointing at data points and trends.
Idea Catra

Dongeng Pertumbuhan Ekonomi

Hery Nugroho • 12 Mei 2026
0
Follow us on
Up Next: Pesawat Angkut BBM Jatuh di Nunukan, Tak Bawa Penumpang
Ikuti Media Sosial Kami
  • Facebook
  • Instagram
  • X/Twitter
  • Youtube
  • Tiktok
Hago
Menu
  • Warta
  • Catra Milenia
  • Catra Cendekia
  • Catra Budaya
  • Pena Catra
  • Idea Catra
  • Catra Wisata
  • Etalase
Informasi
  • Tentang Kami
  • Tim Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

Jl. Sunan Ampel No.167, Jaban, Sinduharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55581

Kontak

[email protected]
+62 819 887078

© Copyright CATRAWARTA
Catrawarta Theme by Dabtive Network