catrawarta.com - Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis, Andy Kurniawan, menjelaskan perubahan status desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang belakangan menjadi sorotan masyarakat.
Andy menegaskan, desil DTSEN bukan ukuran langsung untuk menentukan seseorang tergolong kaya atau miskin maupun besaran penghasilannya.
”Desil itu bukan sertifikat kaya dan miskin. Desil tidak bisa disamakan secara ekuivalen dengan penghasilan. Desil 1 penghasilannya sekian atau desil 10 penghasilannya sekian, itu tidak bisa,” kata Andy, Jumat (4/9/2026).
Pemeringkatan Kesejahteraan Penduduk
Menurutnya, desil merupakan pemeringkatan relatif tingkat kesejahteraan penduduk secara nasional. Setelah diurutkan dari tingkat kesejahteraan terendah hingga tertinggi, penduduk dibagi menjadi 10 kelompok atau desil.
Karena bersifat relatif, posisi desil seseorang dapat berubah meski kondisi ekonominya tidak mengalami perubahan. Hal itu terjadi karena kondisi ekonomi keluarga lain dalam pemeringkatan juga dapat berubah.
”Misalnya bencana di Sumatra, sehingga banyak orang yang jatuh miskin, maka otomatis desil saya akan naik. Karena kalau diranking ulang secara nasional, ada orang yang turun, maka ada orang yang naik (desilnya),” jelasnya.
Andy mengatakan DTSEN dimutakhirkan setiap tiga bulan sehingga dalam setahun terdapat empat versi data.
Empat Versi Data
Perubahan desil yang cukup signifikan terjadi pada DTSEN Volume 3 setelah masuk sekitar 12 juta data baru dari BKKBN. Menurut Andy, perubahan tersebut menjadi sorotan karena bertepatan dengan masa pendaftaran perguruan tinggi yang berkaitan dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
”Sebanyak 12 juta data baru ini adalah sumber pemutakhiran di volume ketiga. Sumber pemutakhiran di volume ketiga ini menyebabkan naik turunnya desil terasa sangat signifikan. Ini langsung dievaluasi oleh BPS dan memang gejala di masyarakat kasuistis langsung kita tindaklanjuti,” ujarnya.

Desil Bukan Syarat Utama Penerima Bansos
Andy juga menegaskan, desil bukan satu-satunya syarat untuk menerima bantuan sosial (bansos). Desil hanya menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan prioritas, sementara setiap program memiliki kriteria penerima masing-masing.
”Misalnya di dalam satu ruangan itu ada 10 orang yang berhak mendapatkan bantuan. Sementara pemerintah punya uangnya hanya untuk 5 orang. Maka desil berfungsi memilih 5 orang itu. Yang berada di desil 1 tentu lebih prioritas daripada mereka di desil 4,” katanya.
Dia mencontohkan, seseorang yang berada pada desil 1 hingga 4 sebagai kelompok prioritas Program Keluarga Harapan (PKH) tetap tidak dapat menerima bantuan apabila tidak memenuhi kriteria lain yang ditetapkan, seperti berstatus PNS.
Karena itu, kenaikan desil tidak otomatis menunjukkan seseorang menjadi lebih sejahtera atau kehilangan hak atas bansos. Penentuan penerima tetap mempertimbangkan kriteria program dan ketersediaan kuota.
”Seolah-olah kalau desil naik, sama dengan tambah kaya. Kalau tambah kaya, sama dengan bantuannya hilang. Itu sama sekali tidak benar,” ujar Andy.
Menurut dia, jumlah bansos tetap dan bahkan bertambah. Namun, tidak semua masyarakat yang memenuhi kriteria dapat menerima bantuan karena kuota penerima terbatas.
DTSEN Volume 3.1 Jadi Koreksi
Terkait perubahan data pada DTSEN Volume 3, Badan Pusat Statistik (BPS) telah menerbitkan DTSEN Volume 3.1 sebagai koreksi untuk memperbaiki perubahan desil yang sebelumnya mengalami lonjakan signifikan.
Masyarakat yang merasa datanya belum sesuai dapat mengajukan pemutakhiran melalui pemerintah desa atau kelurahan dengan bantuan operator SIKS-NG. Pemutakhiran juga dapat dilakukan melalui ground check oleh pendamping PKH, BPS, maupun pemerintah daerah.
Selain itu, masyarakat dapat melakukan pemutakhiran secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos. Layanan pemutakhiran juga tersedia melalui call center 021-171, WhatsApp 08877-171-171, serta kanal daring dtsen-form.bps.go.id dan perlinsos.kemensos.go.id.








