Yogyapos.com (BANTUL) – Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bantul menggelar UMY Career Fair 2026 yang berlangsung selama dua hari, Jumat–Sabtu (28–29/8/2026).
UMY Career Fair 12026 diharapkan mampu mendorong dunia usaha dan industri memperluas kesempatan kerja yang inklusif, termasuk bagi penyandang disabilitas.
Wakil Rektor UMY Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan, Prof Dr Zuly Qodir mengatakan UMY Career Fair 2026 tidak hanya menjadi ruang yang mahasiswa dan alumni dengan perusahaan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan dunia industri dalam menghadapi persoalan ketenagakerjaan.
"UMY Career Fair 2026 menghadirkan 20 perusahaan dari berbagai sektor. Sebagian perusahaan membuka kesempatan rekrutmen bagi mahasiswa, alumni, dan pencari kerja," katanya pada pembukaan di Amphitheater Gedung E8 UMY, Jumat (28/8/2026).
Prof Dr Zuly Qodir MAg, menyoroti pentingnya dukungan berbagai pihak dalam membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensi sekaligus mempersiapkan masa depan setelah menyelesaikan pendidikan.
Zuly menyampaikan, UMY pada tahun ini kembali menerima hampir 6.000 mahasiswa baru. Di tengah kondisi sejumlah perguruan tinggi swasta yang menghadapi tantangan penerimaan mahasiswa, UMY terus berupaya memperluas akses pendidikan melalui berbagai skema beasiswa, termasuk beasiswa kader dan beasiswa institusi.
“Kami berharap mudah-mudahan dari pihak perusahaan, dari pihak perbankan, bisa membantu mahasiswa-mahasiswa kami yang prestasinya bagus,” ungkapnya.
Menurutnya, kolaborasi antara perguruan tinggi dan dunia usaha maupun dunia industri menjadi penting. Kerja sama tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyerapan lulusan, tetapi juga dapat membuka akses pengembangan kompetensi, karier, dan keberlanjutan pendidikan mahasiswa.
Kolaborasi tersebut menjadi semakin relevan di tengah tantangan pengangguran lulusan perguruan tinggi. Dalam pemberitaan mengenai UMY Career Fair 2026, Zuly juga menyoroti lebih dari satu juta penganggur berlatar pendidikan tinggi berdasarkan data ketenagakerjaan terbaru.
Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Kabupaten Bantul, Agung Kurniawan mengatakan job fair dapat menjadi salah satu sarana untuk memperluas akses masyarakat terhadap kesempatan kerja sekaligus mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.
Namun, Agung mengingatkan agar kesempatan tersebut juga terbuka bagi penyandang disabilitas. Rekrutmen tenaga kerja, menurutnya, perlu diselenggarakan secara inklusif dengan memberikan kesempatan yang setara sesuai kompetensi dan kualifikasi pekerjaan.
“Penyelenggara jangan sampai mengesampingkan kalangan difabel karena itu sudah termuat dalam regulasi, di mana harus ada 1 persen dari 100 pekerja untuk memberikan porsi bagi pekerja penyandang disabilitas,” tuturnya.
Ketentuan tersebut memiliki landasan hukum dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Regulasi itu mewajibkan perusahaan swasta mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 1% dari jumlah pegawai atau pekerja. Sementara pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD diwajibkan mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 2%.
Kementerian Ketenagakerjaan juga menempatkan peningkatan partisipasi penyandang disabilitas di pasar kerja sebagai salah satu isu penting dalam pembangunan ketenagakerjaan yang inklusif. Upaya tersebut mencakup penguatan pelatihan vokasi, keterampilan digital, akses terhadap pekerjaan formal, hingga peluang kewirausahaan.
Agung menambahkan, peningkatan kualitas dan penyerapan tenaga kerja membutuhkan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dunia industri, dan lembaga pendidikan, termasuk perguruan tinggi.
Kolaborasi tersebut diperlukan agar kompetensi yang dikembangkan lembaga pendidikan dapat semakin selaras dengan kebutuhan pasar kerja. Pada saat yang sama, dunia usaha dan industri diharapkan membuka kesempatan kerja yang lebih luas dan inklusif.
“Sinergitas dan kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, dunia industri, dan lembaga pendidikan, termasuk dalam hal ini perguruan tinggi, diperlukan untuk mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Bantul,” ujar nya.
BPS Kabupaten Bantul dalam publikasi Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Bantul 2025 juga menempatkan tingkat pengangguran, partisipasi angkatan kerja, penduduk bekerja, dan karakteristik tenaga kerja sebagai indikator penting untuk membaca kondisi ketenagakerjaan daerah. Data tersebut bersumber dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025.
"Sinergi berbagai pihak diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja, tetapi juga membangun hubungan ketenagakerjaan yang produktif, berkualitas, dan saling menguntungkan," tandasnya. (Daruwaskita)
